Jaminan Halal Kewajiban Siapa, Negara ataukah Produsen?

Inilah wajah negara yang menerapkan sistem Kapitalisme-sekuler. Penerapan sistem ini telah membuat peran penguasa dan negara sebagai pelindung rakyat nyaris sirna. Hal ini karena akidah sekuler (pemisahan agama dalam kehidupan) yang menjadi landasan sistem ini, telah mengikis ketakwaan para penguasa.


Oleh: Reni Rosmawati
(Ibu Rumah Tangga)

POJOKOPINI.COM — Baru-baru ini Kepala BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Aqil Irham, menegaskan bahwa pada 17 Oktober 2024 mendatang seluruh produk pangan wajib bersertifikat halal. Ada 3 kelompok produk yang wajib bersertifikasi halal, yakni makanan dan minuman, bahan baku dan tambahan untuk pangan, serta produk hasil sembelihan berikut jasa penyembelihannya. Jika ada yang tidak bersertifikat halal maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif hingga penarikan izin edar barang. (cnnindonesia.com, 9/1/2023)

Menanggapi hal ini, Adi S. Lukman, Ketua Umum GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia), menyatakan kekhawatirannya. Masih dalam laman yang sama, Adi mengaku khawatir industri kecil dan menengah tidak dapat memenuhi sertifikasi halal pada Oktober 2024. Karena industri kecil itu banyak tantanganya. Ia meyakini bahwa sertifikasi halal hanya bisa dicapai oleh industri menengah ke atas.

Akankah Seluruh Industri Mampu Memenuhi Sertifikasi Halal?

Sebagai negeri dengan mayoritas umat Muslim terbesar di dunia, tentunya pencantuman label halal amatlah penting. Adanya label tersebut dapat memberikan jaminan keamanan bagi umat Muslim dalam mengonsumsi suatu produk.

Karena itu, penerapan aturan seluruh produk harus bersertifikat halal pada 2024 nanti memang ide bagus. Tetapi sayang keputusan ini terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Pemerintah seolah tidak memikirkan apakah semua pelaku usaha (kecil dan menengah ke bawah) mampu memenuhi sertifikasi halal tersebut ataukah tidak. Apalagi saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil pasca pandemi. Namun kenapa pemerintah begitu berambisi dan tergesa-gesa?

Jika ditelusuri, keputusan penetapan tiga produk wajib bersertifikasi halal di tahun 2024, mencuatkan dugaan ada pertimbangan bisnis di baliknya. Karena pada faktanya, layanan sertifikasi halal terbilang berbiaya mahal. Media halal.unair.ac.id (13/1/2023), melansir bahwa biaya permohonan sertifikat halal (reguler) untuk usaha mikro dan kecil Rp300.000,00. Jika ingin diperpanjang maka dikenakan biaya Rp200.000,00. Sementara untuk usaha menengah Rp5.000.000,00, biaya perpanjangannya Rp2.400.000,00. Sedangkan untuk usaha besar/dari luar negeri Rp12.500.000,00 untuk permohonan sertifikat halal dan Rp5.000.000,00 untuk biaya perpanjangannya.

Sertifikasi Halal Kewajiban Siapa?

Seyogyanya negaralah yang berkewajiban memastikan setiap produk yang dikonsumsi rakyatnya aman dikonsumsi dan bersertifikasi halal. Sebab, sertifikasi halal merupakan layanan negara untuk melindungi rakyatnya. Tetapi sayang, saat ini pemerintah tampak lalai dalam hal ini. Mahalnya biaya sertifikasi halal dan penyerahan label halal pada tiap industri menjadi bukti bahwa penguasa dan negara gagal melindungi rakyatnya dari makanan tidak halal.

Wajah Sesungguhnya Sistem Kapitalisme

Inilah wajah negara yang menerapkan sistem Kapitalisme-sekuler. Penerapan sistem ini telah membuat peran penguasa dan negara sebagai pelindung rakyat nyaris sirna. Hal ini karena akidah sekuler (pemisahan agama dalam kehidupan) yang menjadi landasan sistem ini, telah mengikis ketakwaan para penguasa. Sehingga mereka tidak lagi memahami bahwa penerapan label halal merupakan kewajiban negara yang telah ditetapkan oleh syariat.

Mirisnya, sistem ini pun mengadopsi paham keuntungan materi di atas segalanya. Maka tidak heran, rakyat juga dijadikan sasaran pemalakan melalui berbagai cara. Ditentukannya biaya sertifikasi halal, membuktikan bahwa dalam Kapitalisme, sertifikasi halal dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan dengan memalak rakyat.

Islam Menjamin Sertifikasi Halal

Hal ini tentu berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Sejarah mencatat ketika sistem Islam diterapkan dalam sebuah negara, keamanan, perlindungan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh rakyatnya secara adil dan merata.

Hal demikian karena penguasa Islam tahu betul bahwa tugasnya adalah sebagai pelindung rakyat dari berbagai ancaman. Termasuk dalam hal kehalalan produk, baik pangan maupun bukan.

Islam memandang, setiap Muslim harus terikat dengan hukum syara dalam segala hal. Karena itu, negara yang menerapkan aturan Islam akan memastikan setiap yang dikonsumsi dan digunakan oleh rakyatnya halal dan thayyib. Sebab, persoalan halal-haram merupakan perkara serius yang menyangkut barang yang dikonsumsi seluruh umat Muslim.

Allah Swt. berfirman:

“Wahai manusia! makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di dunia. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 168)

Berdasarkan dalil ini, maka negara yang menerapkan aturan Islam akan tegas menetapkan jaminan halal. Untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi halal, maka negara Islam akan menempuh beberapa cara sebagai berikut:

Pertama, membangun keimanan di tengah-tengah umat. Sehingga umat akan selalu terikat dengan syariat dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang halal. Sebab, sertifikasi halal tidak akan berpengaruh jika umat Muslim sendiri tidak menyadari hukum halal-haram.

Kedua, mendirikan lembaga pengontrol kehalalan berbagai produk.

Ketiga, memberikan sanksi bagi industri dan pedagang yang memproduksi barang dengan zat dan cara haram.

Di samping itu, proses sertifikasi halal pun harus dilakukan oleh negara secara cuma-cuma. Negara tidak boleh memungut biaya, seperti dalam sistem Kapitalisme yang menjadikan sertifikasi halal sebagai ajang bisnis. Sebab sertifikasi halal merupakan kewajiban negara dalam melindungi kepentingan rakyatnya.

Demikianlah cara negara dengan sistem Islam dalam menjamin, melindungi, dan menjauhkan rakyatnya dari produk haram. Hanya penerapan sistem Islamlah yang mampu menyelesaikan masalah sertifikasi halal tanpa menzalimi produsen kecil dan menengah ke bawah.

Sungguh, berharap kebaikan pada sistem Demokrasi-Kapitalisme hanyalah bak menggantang asap. Karena itu, sudah semestinya kita kembali melirik sistem Islam dan menerapkannya secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan. Niscaya, seluruh kebutuhan rakyat akan terpenuhi, keamanan dari segala hal haram akan terjaga, jiwa raga kita pun akan terlindungi.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab. []

DISCLAIMER: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.