Kapitalisme Global dan Upaya Reborn Bioskop Aceh

Kapitalisme Global dan Upaya Reborn Bioskop Aceh

Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — CNNIndonesia pada 19 Januari 2020 menurunkan berita dengan judul “Kisah Warga Tanah Rencong Melancong ke Medan demi Bioskop”. Sebagai putra Aceh yang masih bermukim di Aceh, saya tidak pernah peduli soal bioskop, jangankan untuk merindukannya, memikirkannya saja tidak pernah. Seandainya saya tidak membaca tulisan itu, saya tidak pernah tahu kalau dulu Aceh punya beberapa bioskop.

Ternyata tsunami yang menghantam Aceh pada 2004 lalu ikut menyapu bersih bioskop-bioskop di Tanah Rencong. Tak ada lagi Bioskop Rex dan Thung Fang di Peunayong, juga bioskop Garuda di jalan Imam Bonjol, Banda Aceh. Seiring dengan penerapan syariah Islam pada 2001, harapan untuk membangun kembali bioskop-bioskop tersebut pun sirna.

CNNIndonesia mencatat bahwa minat masyarakat Aceh untuk mengunjungi bioskop ternyata cukup tinggi. Semenjak ketiadaan bioskop, warga rela menempuh perjalanan panjang ke Medan hanya untuk menonton film-film terbaru. Bahkan sebagian dari mereka menjadwalkan kunjungannya secara khusus. Karena itulah mereka ingin wacana pembangunan bioskop di Aceh dapat diwujudkan. Mereka tidak masalah jika nantinya harus dipisahkan antara penonton laki-laki dengan perempuan.

Kapitalisme Global Munculkan Konsumerisme

Konstelasi dunia saat ini dikuasai oleh sistem kapitalisme. Kapitalisme menjelma menjadi sistem yang mendominasi tata kelola pemerintahan global sehingga kemudian disebut sebagai kapitalisme global. Sistem kapitalisme global yang tetap eksis hingga kini telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Diantaranya perubahan pola konsumsi manusia dari hanya sekadar mengonsumsi apa yang menjadi kebutuhannya, menjadi konsumtif dengan mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi demi mencapai kepuasan.

Salah satu contoh kebutuhan baru manusia yang lahir dari rahim kapitalisme global dan membentuk budaya konsumerisme di masyarakat (khususnya generasi mellenial) adalah bioskop. Bioskop tak lagi menjadi tempat yang esensial untuk menikmati film, tetapi telah menjadi kebutuhan baru bagi gaya hidup masyarakat modern perkotaan. Berkunjung ke bioskop dianggap sebagai sebuah kemewahan karena dianggap sebagai sebuah tren yang wajar untuk di ikuti dan perlu untuk dipenuhi demi memuaskan ego. Melalui bioskop kapitalisme global telah merasuki sekat-sekat kehidupan secara massif dan agresif sehingga mampu mengecoh manusia untuk menentukan dan membagi skala prioritas dalam kehidupan mereka.

Kapitalisme Global Menyasar Millenial

Mengunjungi bioskop ternyata menjadi tren baru di kalangan millenial. Mereka menjadi konsumen utama jaringan bioskop di berbagai negara. Millenial bahkan menganggarkan dana khusus untuk menonton. CEO National Cine Media (NCM), sebuah perusahaan periklanan bioskop di Amerika mengatakan bahwa sepanjang tahun 2015 jumlah tiket bioskop yang terjual kepada konsumen generasi millenial mencapai 385 juta tiket, yang mana jumlah ini bahkan melampaui total populasi penduduk Amerika Serikat (Pymnts 2016).

Menurut laporan riset yang dipublikasikan Movio pada 2016, 31 % penonton bioskop berasal dari generasi millenial. 83 % diantaranya adalah laki-laki dan sisanya 17 % perempuan. Mereka menganggarkan dana untuk menonton 6,2 judul film bioskop per tahun, dimana 29% dari pengeluarannya dialokasikan untuk mengunjungi bioskop. Sementara waktu terbaik untuk menonton adalah akhir pekan. Pengeluaran mereka tak melulu untuk tiket, namun ada pengeluaran tambahan yaitu kudapan selama menonton. Tak jarang harga kudapan malah jauh lebih mahal dari harga tiket itu sendiri. Di beberapa bioskop juga tersedia mesin vidio game, ini pula yang kemudian memicu penonton untuk bermain game sembari menanti jadwal penayangan film.

Annalect Reseacrh tahun 2016 mengungkapkan bahwa pada lingkup millenial aktivitas menonton bioskop bisa berdampak pada cara pandang mereka terhadap fenomena sosial, politik dan lingkungan. Mereka tak ingin kehilangan momentum untuk menjadi pribadi yang paling up to date mengonsumsi budaya pop baru terutama yang sudah jadi trending topic world wide. 46 % millenial rutin menonton pemutaran perdana film di bioskop. 86 % diantaranya datang lebih awal agar tak kehabisan tiket. Ada 60 % millenial yang kemudian rajin merekomendasikan film yang telah ditonton kepada rekan, keluarga maupun orang lain melalui sosial media.

Bioskop ternyata juga menjadi tempat pelarian bagi millenial untuk mengistirahatkan fisik dan pikiran dari kesibukan di dunia nyata dan bersenang-senang disosial media. Memamerkan aktivitas menonton film sebagai bagian dari upaya mendapatkan pegakuan dan popularitas virtual. Menjadi masalah kemudian ketika mengorbankan kebutuhan lain yang lebih mendasar demi gengsi menonton film. Begitulah kapitalisme bekerja.

Demi mendukung kapitalisme global, bioskop memiliki berbagai jaringan dari level rendah hingga tinggi. Di Indonesia jaringan bioskop dipelopori oleh Cinema 21 yang hingga saat ini memiliki 4 produk dengan branding berbeda yakni Cinema 21, Cinema XXI, The Premiere dan IMAX. Kehadiran berbagai jaringan bioskop tersebut menggambarkan budaya konsumerisme yang berkembang pesat. Masyarakat kota baik secara langsung maupun tak langsung ikut berperan membangun budaya ini dengan memahami bahwa budaya menonton bioskop adalah bagian dari lifestyle modern di era globalisasi.

Waspada Agenda Liberalisasi Dibalik Wacana Bioskop Aceh

Menarik sekali menyimak media-media nasional mengulas wacana pembangunan kembali bioskop di Aceh hampir sepanjang 2019. CNN sendiri telah beberapa kali mengulasnya. Usulan ini semakin nyaring bunyinya saat memasuki tahun 2020. Lagi-lagi yang menjadi kendala dalam wacana-wacana yang dibangun adalah syariah Islam. Bahkan Menteri Agama pun ikut nyinyir menggoreng isu tersebut. Ketua Fraksi PAN di DPRA Aceh, Asrizal Asnawi pernah menyuarakan dukungannya pada tahun 2018 lalu. Dukungan yang sama juga mengalir dari seniman Aceh, Fauzan Banta. Ia bahkan mengusulkan pembangunan bioskop Islami di Aceh.

Namun ucapan Fauzan dibantah oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku H. Faisal Ali. Beliau meragukan kehadiran bioskop berkonsep Islami karena mengkhawatirkan di tengah perjalanan nantinya, pengawasan dan penerapan Islami tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Teungku Lem Faisal juga mengucapkan argumentasi yang sama ketika Menag menyindir soal ketiadaan bioskop di Aceh, sementara negara Islam seperti Saudi jutru telah membuka kembali operasional bioskopnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri beberapa waktu lalu menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan pembukaan kembali bioskop di Aceh. Untuk mempelajari regulasi bioskop di negara lain, pemkot Banda Aceh menyampaikan akan melakukan studi banding ke Arab Saudi atau negara Islam lainnya.

Gagasan ini tentu sangat disayangkan, pemerintah terlihat telah menelan opini yang digiring oleh media. Fakta bahwa aktivitas menonton bioskop adalah budaya yang tidak Islami. Meski hukum asal menonton itu sendiri adalah mubah. Namun menyia-nyiakan waktu, menghamburkan uang, belum lagi bahaya dari konten tontonan itu sendiri adalah aktivitas yang cenderung kepada kemudharatan. Jika pun hanya butuh hiburan, sungguh bagi seorang muslim hiburan yang hakiki adalah hati yang tenang. Ketenangan hati hanya akan diperoleh jika keimanan ada di dalam diri seseorang.
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra`ad:28).

Akan halnya, Saudi Arabia yang telah mencabut larangan menonton bioskop yang telah diberlakukan selama lebih dari 3 dekade sejatinya adalah upaya Muhammad bin Salman untuk memoderatkan (membaratkan) Saudi. Bukan hanya bioskop, kini pencampuran jenis kelamin sedang di promosikan secara luas, sesuatu yang tak terpikirkan sama sekali sepuluh tahun lalu. Konser musik bisa disaksikan di sepanjang jalan di kala malam dengan wanita-wanita yang tak lagi berhijab. Saudi kini sedang berjalan kedalam kebinasaannya dengan menganggap Islam sebagai norma konservatif yang menghalangi kemajuan.

Apakah agenda yang sama sedang dimainkan di Aceh ? Mari bersuara, agar mereka sadar bahwa kita, millenial Aceh masih terjaga. Wacana pembangunan kembali bioskop hanyalah sarana menanamkan liberalisme pada masyarakat Aceh. Meraup keuntungan materi dengan mengabaikan generasi. Alangkah baiknya pemerintah lebih concern terhadap upaya pengentasan kemiskinan misalnya, daripada semakin memiskinkan Aceh dengan melakukan studi banding-studi banding tak berguna, termasuk diantaranya studi banding terkait pembukaan kembali Bioskop ini.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *