Karantina Ketat dan PSBB Total, Efektifkah?

Karantina Ketat dan PSBB Total, Efektifkah?

Saat demokrasi digunakan sebagai jalan politik kotor, maka akan bermunculan permasalahan yang tidak akan pernah ada solusinya. Tujuannya tidak lagi pada kemaslahatan umat, tetapi lebih kepada kemakmuran para oligarki dan korporasi besar saja.

Oleh: Desi Wulan Sari (Komunitas Revowriter)

POJOKOPINI.COM — Kembali, Pemprov DKI memberlakukan PSBB total di wilayah Jakarta. Kebijakan tersebut akan dimulai pada 14 September 2020. Hal tersebut dilakukan karena semakin banyaknya warga Jakarta yang positif covid-19 setelah melakukan tes swab. Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan. Selain pemberlakuan PSBB total, pemerintah DKI akan mengkarantina semua warga positif covid, tidak akan ada lagi karantina mandiri, semua yang mengalami gejala ataupun yang tanpa gejala tetap akan dilakukan karantina oleh pemerintah DKI di tempat yang telah disiapkan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa pihaknya tengah menggodok aturan untuk mengisolasi orang di tempat milik pemerintah. Menurutnya, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona dapat mengisolasi diri dengan baik di rumah. Anies ragu pasien bisa disiplin dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang protokol kesehatan selama isolasi (tempo.co, 5/9/2020).

Langkah karantina masif bagi masyarakat DKI positif covid menjadi tantangan tersendiri. Langkah ini seakan mengurai realita ketidaksiapan para pengurus negeri dalam mempersiapkan pengadaan tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatan. Terlebih, kebijakan PSBB total yang mulai diterapkan mengundang kritikan, tidak hanya datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebutkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumunan PSBB DKI Jakarta. Keputusan yang dianggap sebagai rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Bahkan dari pengusaha terkaya di Indonesia juga menolak kebijakan tersebut, dan mengambil langkah berkirim surat kepada Presiden. Menurutnya pemberlakuan PSBB teerbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta (cnbcIndonesia, 12/9/2020).

Sungguh ironi, jika negeri masih berada dalam sistem kelola demokrasi kapitalis, dipastikan sebuah kebijakan akan selalu dibenturkan pada kepentingan sekelompok golongan. Fakta lapangan bagi masyarakat menggambarkan bagaimana pejabat daerah dan pusat tidak memiliki visi yang sama dalam mengatasi masalah rumit dan mendesak seperti pandemi ini.

Ketika pemimpin daerah mengeluarkan kebijakan yang dianggap solusi terbaik bagi warganya, namun belum tentu terbaik bagi penguasa dan pengusaha di atasnya. Sistem perekonomian yang selalu menjadi andalan terdepan negeri, akan merasa terganggu dan berdampak pada jalannya roda usaha mereka.

Bukan saja jutaan, ratusan bahkan milyaran kerugian yang akan mereka alami, jika pemberlakuan PSBB total dan karantina wabah, secara masif benar-benar dilakukan. Bahkan, seorang penguasa negara pun secara langsung diharap mampu membuat perubahan atas keputusan tersebut sebagai jalan kepentingan mereka.

Padahal, secara logika inilah pilihan terbaik yang semestinya diambil sejak awal ditemukannya covid-19 di Indonesia. Dengan melakukan karantina total di wilayah awal kasus ditemukan, akan menyelamatkan dan menghentikan sebaran virus lebih luas ke wilayah lainnya. Dengan catatan, negara menjalankan fungsinya dalam menyediakan semua fasilitas dan sarana pada wilayah yang dikarantina total bisa diwujudkan dengan sumber anggaran yang ditetapkan syara dan kebolehan menarik dana masyarakat mampu untuk menopang kekurangannya.

Titik fokus penanganan yang kurang tepat sejak awal, membuat negeri ini semakin terhantam di berbagai sisi. Bidang Ekonomi makro dan mikro yang kian terpuruk menyebabkan PHK dan penutupan lapangan kerja yang semakin luas, bahkan sandang pangan yang tidak tercukupi bagi rakyat kian terasa.

Bidang Kesehatan yang tidak siap dalam pengadaan alat kesehatan, tenaga kesehatan, dan kurangnya penyediaan rumah sakit tidak lagi mampu menampung lonjakan pasien positif yang semakin banyak berjatuhan hingga kehilangan nyawa. Bahkan bidang sosial masyarakat pun ikut merasakan dampak ini, seperti penyediaan lahan makam yang semakin sempit, dan penolakan masyarakat pada korban-korban yang meninggal akibat Covid-19.

Sehingga masyarakat menilai, bahwa sistem demokrasi kapitalis telah menyebabkan semua kegaduhan tersebut, bahkan mulai merambat pada resesi ekonomi negara. Saat demokrasi digunakan sebagai jalan politik kotor, maka akan bermunculan permasalahan yang tidak akan pernah ada solusinya. Tujuannya tidak lagi pada kemaslahatan umat, tetapi lebih kepada kemakmuran para oligarki dan korporasi besar saja.

Walaupuan opsi kebijakan yang diambil pemerintah DKI Jakarta (dengan PSBB total dan karantina masifnya pada masyarakat) hanyalah salah satu cara seorang pemimpin yang peduli dalam mencari sebuah solusi demi keselamatan warganya. Akan tetapi, jika tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang tepat dan amanah, maka tidak akan mampu memberi solusi secara menyeluruh.

Sistem Islam telah memberikan gambaran dan informasi, bahwa kemajuan dalam pandangan Islam bersifat multi aspek, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh dimensi kehidupan yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk  peradaban alternatif yang unggul secara lahiriah dan ruhaniah.

Adapun dakwah Islam, sebagai upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan diproyeksikan sebagai jalan perubahan ke arah terciptanya kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup umat manusia, tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan sekat-sekat sosial lainnya. Islam yang berkemajuan menghadirkan Islam dan dakwah Islam sebagai rahmatan lil ‘aalamin di muka bumi. Wallahu a’lam bishawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *