Keadilan Restoratif VS Keadilan Islam

Wajar kiranya syariah yang parsial ini tidak mampu menghentikan angka kejahatan seksual. Oleh karenanya tindakan yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan Islam, bukan hanya sistem sanksinya saja melainkan seluruhnya diatur dengan syariah Islam kaffah.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Polisi menjerat 10 pemuda yang melakukan pemerkosaan bergilir terhadap pelajar berusia 16 tahun di Kota Langsa Provinsi Aceh dengan pasal 47 Sub Pasal 46 dan atau Pasal 50 Sub Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Sub Pasal 55 KUHPidana Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 200 bulan dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengurangan 1/3 hukuman dari ancaman orang dewasa (cnnindonesia.com, 1/4/2021).

Kasus-kasus seperti ini memang menjadi dilema bagi penegak hukum dan masyarakat secara umum. Hal ini tidak lain karena tumpang tindihnya penetapan status anak dan dewasa dalam hukum di Indonesia. Dari 10 orang pelaku pemerkosaan tersebut, sebanyak 6 di antaranya dinyatakan masih berusia anak atau di bawah 18 tahun.

Tentu saja ini ironis, bagaimana seseorang yang secara fisik dan mental telah memiliki kematangan berpikir, mampu merusak orang lain, mampu memilih diantara yang baik dan tidak baik, masih digolongkan sebagai “anak”. Inilah pangkal kelemahan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Maka ketika “anak” ini melakukan tindakan kriminal, bahkan sampai memperkosa atau menghilangkan nyawa orang lain, serta merta masyarakat menilai masalah tersebut dilematis. Disatu sisi pelaku kriminal itu dianggap berusia anak sehingga harus dilindungi, karena masih membutuhkan dukungan tumbuh kembang dan pengasuhan. Sementara di sisi lain hukum tetap harus ditegakkan.

Maka dikembangkanlah konsep hukum berkeadilan yaitu adil bagi korban dan juga adil bagi pelaku. Dilakukanlah rehabilitasi dan pemberian layanan dukungan psikososial bukan hanya kepada korban tetapi juga bagi pelaku yang notabene masih remaja. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban, sehingga korban dapat melanjutkan proses tumbuh kembang anak dengan baik. Sementara rehabilitasi mental (psikososial) bagi para pelaku bertujuan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Konsep ini dikenal sebaga restorative justice (keadilan restoratif) yang dikembangkan oleh Barat sebagai solusi untuk mengatasi kejahatan dan pelanggaran hukum. Setelah masa-masa gelap Eropa berlalu, terjadi kompromi antara para rohaniawan yang pro agama dan intelektual yang ingin menghapus agama dari ruang publik. Kesepakatan kedua kelompok ini menghasilkan sekulerisme, dimana agama diakui namun tidak diberi ruang di ranah publik. Agama dijauhkan dari negara, dari kehidupan, juga dari politik.

Dalam hal penegakan hukum, konsep abad pertengahan yang menekankan tatanan Ilahi dianggap tidak relevan lagi di zaman modern. Sekulerisasi menggeser konsep Ilahiah menggantinya dengan tatanan hidup individual dan sosial. Ketika sebuah kejahatan terjadi, hal ini tidak dipandang sebagai maksiat karena merusak tatanan Ilahi. Menurut masyarakat sekuler, hal itu hanya merupakan tindak pelanggaran sehingga merusak kehidupan individu dan lingkungan. Maka yang mesti diperbaiki adalah kehidupan individu korban, pelaku pelanggaran dan lingkungan sosial mereka.

Sungguh jalan yang teramat panjang yang harus ditempuh oleh korban kejahatan dalam sistem kapitalisme sekuler untuk memperoleh keadilan. Pembelaan korban (victim advocacy) mulai dilakukan pada era 1970-an karena diketahui bahwa korban tidak memiliki suara dalam proses peradilan. Barulah pada 1982, pemerintahan Reagan mengeluarkan data korban kejahatan. Laporan ini merangsang munculnya kelompok pembela hak korban. Konsep restoratif ini sejatinya adalah jalan keluar bagi sulitnya memperoleh keadilan melalui praktik peradilan. Keadilan restoratif diharapkan menghilangkan arogansi orang-orang kaya dan memiliki kekuasaan menyiasati pengadilan.

Pertanyaannya, apakah kemudian kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan menurun? Data dari The Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN) menyebutkan kejahatan seksual terjadi setiap 98 detik di AS. Terdapat 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 53 anak laki-laki di bawah usia 18 tahun mengalami pelecehan seksual atau penyerangan yang dilakukan orang dewasa. Terdapat 82 % dari semua korban di bawah usia 18 tahun adalah perempuan.

Terdapat fakta yang jarang diungkap oleh aktivis yang senantiasa mengkaitkan kasus kejahatan seksual dengan budaya patriarki dan diskriminasi perempuan. Nyatanya, dari kasus pelecehan yang dilaporkan ke CPS (Child Protective Service) pada tahun 2013, terdapat 47.000 laki-laki dan 5000 perempuan adalah terduga pelaku. Ternyata laki-laki juga menjadi korban bukan? Jadi jangan terlalu bersemangat mendudukkan perempuan dan anak perempuan sebagai korban. Kapitalisme sekuler yang rusak tidak memilih korban. Di Eropa, Swedia menempati urutan pertama dalam jumlah kejahatan seksual, disusul Skotlandia, Inggris dan Perancis (aa.com.tr, 24/2/2019).

Konsep restorative justice di negara pengusungnya bertindak bak pemadam kebakaran, namun sekuat apapun upaya yang dicurahkan tidak dapat menghentikan kejahatan seksual dan memperbaiki masyarakat. Konsep ini kini sedang dideraskan di negeri-negeri kaum Muslimin, yang secara fakta saat ini sedang berkejaran dengan kerusakan demi kerusakan mengikuti realitas masyarakat Barat. Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan pandangan hidup Barat yang dicangkok dalam berbagai kebijakan publik negara.

Sementara disisi lain, kita adalah Muslim yang memiliki pengaturan kehidupan yang khas, bertolak belakang dengan peradaban Barat. Maka tidak patut bagi kita membelakangi Islam kemudian berlomba mengambil solusi Barat yang nyata tak mampu menuntaskan semua itu, karena kerusakan itu sendiri sebenarnya adalah buah dari penerapan kapitalisme.

Padahal kita semua akan dibuat kagum ketika membaca sejarah keadilan dan lembaga peradilan Islam berikut kontribusinya yang signifikan dalam perjalanan peradaban umat manusia secara keseluruhan. Lembaga ini muncul dengan membawa sejumlah besar perundang-undangan yang belum pernah dikenal oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada sebelum Islam. Dalam rentang waktu ratusan tahun, implementasi lembaga peradilan Islam ini telah menjadi warisan peradaban yang sangat berharga.

Faktanya orang-orang Barat mengambil manfaat darinya sehingga mereka maju dan berkembang. Sementara kita tenggelam, hanya berpegang pada sebahagiannya saja hingga menjadi pengikut setelah sebelumnya kita menjadi pelopor dan berada pada posisi terdepan.

Hal yang paling membedakan terkait keadilan Barat dengan keadilan Islam adalah bahwa kaum Muslim menjadikan keadilan sebagai tujuan. Keadilan dan penerapannya menjadi dasar dalam membangun peradaban manusia. Kaum Muslimin memperoleh nilai-nilai mulia ini melalui wahyu, yakni dari Al-Qur`an dan sunnah Nabi SAW. Keadilan ini diterapkan secara menyeluruh baik bagi Muslim maupun kepada ahlu dzimmah.

Penerapan syariah secara kaffah kemudian mampu memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap harta, jiwa, nasab, kehormatan, akal, akidah dan lain-lain. Sesuatu yang bagi peradaban modern hari ini masih merupakan mimpi besar yang tak akan pernah terwujud. Hal ini karena peradaban sekuler menetapkan standar berdasarkan pemikiran manusia yang merupakan makhluk yang lemah, terbatas dan selalu bergantung kepada yang lain.

Islam menetapkan batas status dewasa dan anak-anak pada kondisi baligh. Setelah masa ini sampai maka ia telah siap mengemban taklif (pembebanan hukum) syariah. Apabila ia melakukan kerusakan maka ia akan menerima sanksi syariah. Ketika lelaki baligh melakukan pemerkosaan maka sanksi dalam Islam sangat keras. Sebagian ulama berpendapat sanksi terhadap pemerkosaan sama dengan had zina, dengan di cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam hingga mati bagi yang sudah menikah.

Sanksi zina sendiri termasuk dalam golongan hudud yang telah ditetapkan kadarnya (dan menjadi) hak Allah. Dinamakan hudud karena pada umumnya mencegah pelaku maksiyat untuk tidak kembali pada kemaksiayatannya. Dalam hudud ini tidak ada pemaafan, baik dari hakim (qadliy) maupun dari korban (pendakwa). Karena hudud adalah hak Allah. Tidak seorang manusia pun yang berhak menggugurkannya pada kondisi apapun.

Dengan sanksi seberat ini siapapun akan berpikir seribu kali sebelum menganiaya orang lain. Pelaksanaannya akan menimbulkan kengerian di hati manusia sehingga tidak jatuh dalam kejahatan yang sama (aspek jawabir dan jawazir). Adapun korban pemerkosaan maka ia terbebas dari hukuman.

Namun di Aceh sendiri, oleh karena dinamika penerapan syariah yang parsial, hukum yang dapat dijatuhi pada para pelaku pemerkosaan hanyalah sebatas sanksi jinayat. Jinayat sendiri adalah penganiayaan atau penyerangan terhadap badan, yang mewajibkan qishash (balasan setimpal) atau denda (diyat).

Wajar kiranya syariah yang parsial ini tidak mampu menghentikan angka kejahatan seksual. Oleh karenanya tindakan yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan Islam, bukan hanya sistem sanksinya saja melainkan seluruhnya diatur dengan syariah Islam kaffah. Maka akan tegak sistem pendidikan Islam, sistem pergaulan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem keamanan Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam, yang pada akhirnya melahirkan generasi bertakwa, cerdas, kuat, memiliki jiwa kepemimpinan Islam dan bervisi akhirat.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

One thought on “Keadilan Restoratif VS Keadilan Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *