Kegagalan Pembangunan dalam Sistem Kapitalis Mengamputasi Hak Pendidikan di Masa Pandemi

Kegagalan Pembangunan dalam Sistem Kapitalis Mengamputasi Hak Pendidikan di Masa Pandemi

Ketimpangan sosial atau masalah ekonomi membuat pendidikan sebagai sesuatu yang mahal terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil. Apalagi jika masyarakat tersebut berada di wilayah rural, pedesaan, terutama wilayah yang termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Fasilitas pendidikan yang memadai seolah hanya angan-angan belaka.


Oleh: Fadilah Rahmi, S.Pd
(Aktivis Dakwah)

POJOKOPINI.COM — Guna menekan angka penyebaran covid-19, sejak Maret lalu kegiatan belajar mengajar (KBM) yang biasanya dilaksanakan di sekolah kini terpaksa dilakukan di rumah.

Layaknya di sekolah, pelaksanaan KBM di rumah juga memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif. Belajar dari rumah memerlukan fasilitas telekomunikasi seperti gawai, jaringan internet yang baik, kuota internet yang tidak sedikit, listrik, ataupun televisi bagi yang tidak memiliki gawai.

Namun sayang, faktanya tidak seluruh masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang mampu memiliki semua itu. Bahkan jutaan masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki akses jaringan internet ke desa mereka.

Ketimpangan sosial atau masalah ekonomi membuat pendidikan sebagai sesuatu yang mahal terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil. Apalagi jika masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang berada di wilayah rural, pedesaan, terutama wilayah yang termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Fasilitas pendidikan yang memadai seolah hanya angan-angan belaka.

Dilansir dari asumsi.co, pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikbud pekan lalu (2/5), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengaku “kaget” bahwa banyak siswa tak memiliki akses listrik dan sinyal internet memadai. “Ada yang bilang tidak punya sinyal televisi. Bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget luar biasa,” katanya.

Tahun lalu, eks-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun mengakui bahwa internet di Indonesia “belum merdeka”, sebab belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Sebab kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kita mesti susah payah membangun kabel optik lewat jalur laut. Imbasnya, kualitas layanan internet di Indonesia bagian Barat dan Timur belum merata.

Dilansir dari merdeka.com, kampung Todang Ili Gai, Desa Hokor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT menjadi salah satu wilayah yang terisolir dari berbagai akses kehidupan saat ini.

Untuk menuju kampung Todang Ili Gai, harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer dengan jalan setapak yang berbukit. Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat kampung Todang memang masih jauh dari semua akses baik, listrik, jalan hingga telekomunikasi.

Lukas Lupa, warga Dusun Todang, Desa Hokor  mengatakan, hampir seluruh orang tua murid di SDN Todang adalah petani miskin dengan pendapatan pas-pasan. Telepon genggam yang dimiliki pun hanya ponsel biasa yang dipakai untuk menelepon dan mengirim pesan singkat.

Pembelajaran melalui radio pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Lantaran tidak ada radio, anak-anak tidak bisa belajar dan hanya bermain di rumah. Bahkan, hingga kini pembagian rapor dan pengumuman kenaikan kelas pun tak kunjung dilaksanakan.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa memperhatikan infrastruktur menuju wilayah itu termasuk listrik dan telekomunikasi, agar pelajar bisa mengakses pelajaran virtual.

Sistem pendidikan Indonesia memang karut marut. Pendidikan yang merupakan hak dasar masyarakat yang setiap orang harus mendapatkannya secara gratis. Belakangan selama pandemi, pendidikan Indonesia yang memang tidak pernah merata, semakin jelas nampak ketimpangannya di tengah-tengah masyarakat.

Masa pandemi yang sudah berlangsung lama semakin menyingkap kegagalan pembangunan kapitalistik yang jorjoran membangun infrastruktur namun tidak memberi daya dukung atau manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kegagalan pembangunan dalam sistem kapitalis semakin jelas nampak mengamputasi hak pendidikan.

Pendidikan yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, sarana dan prasarana yang berkualitas harusnya dapat dinikmati setiap masyarakat, termasuk masyarakat dengan ekonomi lemah dan masyarakat di daerah terpencil.

Penerapan sistem demokrasi-kapitalis, menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis bagi para penguasa terutama para swasta. Seperti UKT yang tetap harus di bayar pada saat pandemi, maupun UKT yang diturunkan dengan penuh syarat dan tentu saja tidak didapatkan oleh semua pihak secara merata.

Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, seharusnya pemerintah dapat menjamin setiap masyarakatnya mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam ilmu pengetahuan. Serta membantu orangtua untuk membeli gawai dan kuota internet.

Dalam Islam pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok rakyat yang ketersediaannya wajib di jamin negara secara gratis, tanpa melihat status sosial, ataupun melihat kondisi yang ada.

Dalam Islam, pendidikan adalah Hajah asasiyyah (kebutuhan dasar) yang ketersediaan wajib dijamin oleh negara. Biaya pendidikan di tanggung negara dengan sumber pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam yang melimpah yang di kelola negara dan hasilnya di kembalikan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan.

Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dalam hadis tersebut jelas bahwa imam (khalifah), sebagai pemimpin memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus kemaslahatan rakyat atau menjamin kebutuhan dasar rakyat. Pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, apakah ia mengurus amanahnya dengan baik atau tidak.

Negara wajib menjamin pendidikan gratis dan berkualitas hingga pendidikan tinggi, tanpa memandang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, Muslim atau non-Muslim, pandemi atau tidak.

Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al ihkam. Khalifah berkewajiban menyediakan sarana pendidikan, sistem pendidikan Islam dengan kurikulum Islami, dan menggaji para pendidiknya.

Keberhasilan Khilafah dalam membangun sains dan teknologi telah terbukti selama hampir 13 abad lamanya. Keberhasilan yang spektakuler ini tidak lepas dari visi misi pemerintah yang orisinil dan kuat. Terwujudnya negara yang benar, yakni negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Sehingga, agar seluruh rakyat mendapatkan haknya untuk mengeyam ilmu pengetahuan. Mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan gratis, tidak lain adalah dengan menerapkan kembali seluruh aturan Islam.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *