KEK Lido Romantisme Godfather Millenial

Kelas taipan ini melayani kepentingan politik dan menghasilkan kekayaan personal yang sangat besar namun tetap tidak banyak mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Para elit politik dan ekonomi terus saja memelihara monopoli dan yakin akan hak mereka untuk berkuasa.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Pesohor kaya raya Raffi Ahmad dan Fransen Susanto Pendiri RA Pictures akan membangun kerajaan virtual production. Hal ini karena perkembangan digital telah mengambil alih metode distribusi film. Laman beritasatu.com pada 4/7/2021 dalam ulasannya menyampaikan bahwa studio virtual tersebut akan berlokasi di KEK Lido.

Nantinya studio virtual tersebut akan didukung oleh fasilitas sound stage seluas 1500 meter persegi dilengkapi dengan giant green screen dan water tank maupun set. Fasilitas ini sebagai penunjang produk creative hub untuk outdoor production, khusus drama atau film. Diharapkan nantinya produksi film di Indonesia bisa seperti Hollywood.

Lido City sendiri adalah mega proyek yang sedang dikembangkan oleh PT MNC Land Tbk (KPIG), telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (atau yang sering disebut dengan KEK Pariwisata). Dengan mengusung Integrated Tourism Destination yang terbesar di Asia Tenggara, MNC Lido City akan berperan aktif untuk mendukung dan berkontribusi bagi percepatan pencapaian target pemerintah pusat maupun daerah.

Menariknya pemberian status Lido City sebagai KEK menuai kekecewaan publik. Masyarakat mencium aroma perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal atau yang akrab dengan sebutan Gus Sahal melalui akun Twitter-nya, menyebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibyo yang tak lain anak dari Hary Tanoesoedibyo tentu akan mendukung pembangunan milik keluarganya. Laman banten.suara.com pada 19/2/2021 menampilkan captured cuitan Gus Sahal yang menyebut hal tersebut menimbulkan adanya conflict of interest yang mengarah pada nepotisme.

Jika ditarik ke belakang pemberian status KEK terhadap Lido City telah direncanakan jauh hari sebagai stimulus demi memulihkan sektor pariwisata yang remuk karena pandemi. Mengutip cnbcindonesia.com pada 17/2/2021 dalam ulasannya menyebut bahwa sejumlah program yang telah disiapkan pemerintah salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran.

Pada tahun 2020, dana hibah pariwisata tercatat sebesar Rp 3,3 triliun. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan seperti misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pariwisata.

Oleh karena itu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 pada 16/6/2021 justru semakin menambah kegusaran publik. Bagaimana tidak? Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terdapat 7 kemewahan yang diberikan penguasa kepada Lido City. Pertama, akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kedua, mendapatkan fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang. Ketiga, mendapatkan fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan.

Keempat, mendapatkan fasilitas dan kemudahan keimigrasian. Kelima, mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam hal pertanahan dan tata ruang. Keenam, mendapatkan fasilitas dan kemudahan perizinan berusaha. Ketujuh, mendapatkan fasilitas dan kemudahan lainnya. Fasilitas itu tak hanya dinikmati KEK-nya Hary Tanoe saja tapi seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City.

Sempurna. Inilah kapitalisme demokrasi dimana oligarki mengurat akar dalam darahnya. Oligarki sendiri adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan maupun keluarga. Praktik oligarki ini bukan hal baru, semua negara penganut demokrasi mempraktikkannya. Oligarki adalah sebuah keniscayaan bagi demokrasi. Siapapun yang mengamati demokrasi, mau tidak mau harus mengakui hal tersebut.

Inilah boroknya demokrasi. Praktik demokrasi beririsan langsung dengan penerapan kapitalisme yang rakus. Dalam perjalanannya kolonialisme (penjajahan gaya lama) adalah mekanisme kapitalisme meluaskan penguasaannya atas sumber daya alam di dunia, kemudian berganti wajah menjadi neokolonialisme (penjajahan gaya baru).

Neokolonilisme ini meski tak menyerang fisik secara langsung, namun cara-cara licik yang sangat halus diterapkan untuk tujuan yang sama, yaitu hegemoni dan monopoli. Maka lahirlah korporatokrasi (meminjam bahasa John Perkin) yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lalu gerbong apa yang dipakai, tentu saja kebijakan. Masih ingat undang-undang sapu jagad? Omnibus Law, ini hasilnya. Kapitalis memanen hasil upaya kerja keras mereka melalui lobi-lobi di bawah meja. Zaman boleh sulit, pandemi boleh berjaya namun para godfather tetap bertahan.

Ini fitrah demokrasi yang disanjung puja dimana-mana. Dan yang penting untuk diingat adalah bahwa ini praktik usang yang senantiasa dijaga keberlangsungannya demi simbiosis mutualisme penguasa dan pengusaha. Joe Studwell dalam bukunya Asian Godfathers Money and Power in Hong Kong and South-east Asia menjelaskan semua secara rinci dan lugas. Joe bahkan menelanjangi praktik oligarki dan korporatokrasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Padahal hal serupa juga terjadi di Barat, apakah Joe menulis segmen yang sama untuk sepak terjang para kapitalis dan penguasa Barat? Jika belum Joe harus menuliskannya, agar mata kita terbuka selebar-lebarnya sehingga kita sadar bahwa demokrasi ini terlalu usang, kolot dan kotor untuk mengatur hidup kita.

Jika kita menyimak ulasan Forbes yang setiap tahun merilis daftar 100 orang terkaya di dunia, ternyata Indonesia memiliki stok pengisi nama-nama itu, bukan satu dua orang, bahkan puluhan. Dari tahun ke tahun orangnya itu-itu saja. Jika sang godfather meninggal dunia maka anak-anaknya mewarisi kekayaan tersebut dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga nama-namanya tetap tercantum dalam rilisan Forbes.

Oleh karena itu harus dipahami beberapa hal dalam praktik demokarasi kapitalisme di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Yang pertama dan mungkin paling utama, adalah bahwa ekonomi Asia Tenggara merupakan produk dari hubungan antara kekuatan politik dan ekonomi yang berkembang di era kolonial dan terpelihara, dengan setumpuk karakter yang berbeda, dalam era pasca kolonial. Dalam hubungan ini elit politik memberikan kepada elit ekonomi konsensi-konsensi monopoli ekonomi, sehingga golongan ini bisa meraih keuntungan melimpah. Ini semua dicapai tanpa harus menghasilkan kapabilitas teknologi, reputasi dan produktivitas yang mendorong perkembangan ekonomi berkelanjutan.

Dalam era pasca kolonial, kaum pribumi adalah pemegang kekuasaan politik, menyuapi elit ekonomi, secara khas, itu adalah golongan taipan nonpribumi yang kemudian menyedot celah-celah ekonomi, memberi saham bagi tuan politik mereka dan tidak menimbulkan ancaman pada kekuasaan politik mereka.

Kelas taipan ini melayani kepentingan politik dan menghasilkan kekayaan personal yang sangat besar namun tetap tidak banyak mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Para elit politik dan ekonomi terus saja memelihara monopoli dan yakin akan hak mereka untuk berkuasa.

Di era millenial, para elit ekonomi bergerak agresif memasuki dunia politik. Mereka lebih yakin dengan menerjunkan dirinya langsung untuk memastikan semua kepentingan ekonominya berjalan mulus dan aman. Maka cermati siapa saja yang duduk di kursi parlemen, sebagian besar adalah pengusaha. Siapa saja yang duduk di tampuk kepemimpinan di daerah-daerah? Mereka elit ekonomi yang menerapkan strategi dua kaki.

Ya, inilah demokrasi kapitalisme. Rakyat tercekik menjerit di dalamnya sementara penguasa tersenyum simpul bermain mata dengan pengusaha, mereka bersalaman di bawah meja.[]

DISCLAIMER:Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *