Kesejahteraan Guru yang Terabaikan

Kesejahteraan Guru yang Terabaikan

Para guru DTA hanya mengandalkan iuran bulanan dari para siswa yang biasanya ‘saridona’ atau seikhlasnya.

Oleh : Ika Kartika
Pendidik Generasi

WWW.POJOKOPINI.COM — “Ketinggian akhlak dan kemajuan seseorang dan kemuliaan budi bisa dilihat dengan cara bagaimana ia memperlakukan dan menghargai seorang guru.” Ari Ginanjar ESQ
Seperti dilansir Pikiran Rakyat.com (30/Nov/2019) dari sekian ribu guru ataupun ustaz/ustazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Jawa arat khususnya di Kabupaten Bandung yang mengajar di madrasah dan sekolah dasar hanya sekian persen yang sudah mendapatkan honorarium dari Pemerintah terkait.


Para guru DTA hanya mengandalkan iuran bulanan dari para siswa yang biasanya ‘saridona’ atau seikhlasnya. Itupun jauh dari kata standar kelayakan apalagi mensejahterakan. Bahkan beberapa guru harus dipotong gajinya akibat diwajibkannya membeli batik dan majalah.


Guru adalah seseorang yang berjasa dalam kehidupan manusia. Guru memiliki makna yang luas tidak hanya sebatas guru di sekolah formal tetapi guru adalah seseorang yang mengajarkan ilmu dan menuntun kepada kebaikan seperti guru ngaji, guru les, guru silat, dan sebagainya, oleh karena itu penghargaan yang pantas seperti gaji yang sesuai, pelatihan-pelatih yang bisa meningkatkan kualitas guru harusnya diterima oleh guru.


Permasalah yang dihadapi para pendidik selalu sama terutama guru honorer. Baik di sekolah negeri maupun swasta, belum lagi pengajar di madrasah (DTA) yang harus ikhlas dengan pembayaran gaji ‘saridona’. Mekanisme pendidikan di era kapitalis sekuler memang sangat memungkinkan tidak terpenuhinya hak warga masyarakat termasuk tenaga pengajar. Gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan jerih payah mereka yang dituntut memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik demi masa depan bangsa dan negara, membentuk akhlak mulia.


Sementara kewajiban serta fasilitas yang menjadi kebutuhan asasi dan kolektif masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan yang seharusnya diberikan negara tidak mereka dapatkan. Kesejahteraan yang menjadi hak setiap warga negara termasuk para guru seolah hanya mimpi semu.
Berbeda jauh dengan mekanisme pendidikan dalam aturan Islam yang senantiasa berlandaskan syariat. Di dalam Islam, guru memiliki banyak keutamaan seperti menurut sebuah hadis yang menyebutkan,
“Sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan bumi, Sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bershalawat kepada muallim (orang yang berilmu dan mengajarkannya) yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (HR. Tirmidzi).


Kedudukan guru dalam Islam demikian mulia, mendapatkan prioritas tinggi sesudah militer terlebih lagi jika mengajarkan Al-Qur’an (hak-hak Allah) sehingga kesejahteraannya pun sangat diperhatikan. Sejarah membuktikan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Beliau memberikan gaji kepada para guru sebesar 15 Dinar 1 Dinar= 4,25 gram emas, itu setara dengan Rp30.000.000. Tentunya tidak memandang status guru tersebut PNS, honorer apalagi bersertifikasi atau tidak yang pasti profesinya guru.

Kebutuhan asasi dan kolektif adalah kewajiban negara. Maka setiap individu termasuk guru akan dicukupi kebutuhan asasi dan kolektifnya.
Hanya Islam yang mampu memberikan kemuliaan, penghargaan dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga pengajar. Ini akan terwujud jika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai khilafah maka rahmatnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk.
wallahu a’lam bi ash shawab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *