Ketahanan Negara ketika Bencana Melanda

Ketahanan Negara ketika Bencana Melanda

Hingga saat ini negara belum memiliki konsep atau metode yang jelas dalam menangani bencana wabah Corona. Sehingga, tidak heran bencana-bencana lain yang menyertainya seperti kelaparan, kejahatan hingga kematian terus terjadi tanpa solusi yang pasti. Sistem demokrasi telah melumpuhkan ketahanan negara dalam menyelesaikan permasalahan bencana. Sistem ini hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang labil karena jauh dari pedoman Al Qur’an.


Oleh: Widya Soviana, ST., M. Si (Dosen Fakultas Teknik Unmuha)

POJOKOPINI.COM — Wabah Corona belum lagi usai. Kini beberapa wilayah di Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah yang berstatus waspada dan siaga bencana banjir. Untuk status siaga adalah wilayah Aceh dan Jawa Tengah. Diperkirakan hujan akan terus turun selama tiga hari ke depan. Artinya ada kemungkinan level meningkat menjadi awas, yang menyebabkan masyarakat harus mengungsi.

Melihat ke belakang, bagaimana pemerintah sangat lamban dalam mencegah wabah Corona, meskipun signal telah jelas menunjukan bahwa virus ini bukanlah virus yang boleh dianggap remeh. Betapa tidak, dari kabar di negara luar yang telah lebih dulu dihadapi wabah, kematian akibat virus ini amatlah banyak. Alhasil, hampir seluruh wilayah Indonesia kini telah dianggap zona merah oleh masyarakatnya, terutama di ibukota wilayah provinsi-provinsi yang ada. Sebab, data wilayah zona merah pun menjadi data yang tidak mudah diakses dan tidak jelas parameternya (detiknews.com, 24/04/20).

Belum selesai dalam menangani wabah, kementerian yang adapun tampak tidak saling bersinergi dalam menanggulangi bencana wabah Corona. Ketika pemberlakuan jaga jarak (social distancing) diberlakukan untuk masyarakat, namun kedatangan warga asing tidak pernah dihentikan. Bahkan ditengah masyarakat terpaksa dirumahkan secara massal, tetapi tenaga kerja asing asal Cina malah melenggang ke Indonesia (tirto.id, 05/05/20).

Diketahui, pasalnya wabah ini berasal dari luar negeri yang mulanya muncul di Wuhan, Cina. Alhasil, status social distancing meningkat menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menghalangi semua kegiatan hilir mudik masyarakat dari dalam dan luar kota. Banyak kegiatan usaha harus ditutup karena mengindahkan himbauan tersebut. Tetapi, kebijakan ini tidak diikuti dengan peran penguasa sebagai pelayan rakyatnya. Masyarakat yang harus terkurung di rumah (stay at home) tidak ada jaminan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya dan keluarga. Sehingga, ada keluarga yang harus tidur di jalanan karena terusir dari rumah kontrakan sebab tidak mampu lagi membayar sewa (tribunmanado.co.id, 07/05/20).

Remeh dan lambannya penguasa mengurusi rakyatnya dalam menghadapi bencana belum lagi berakhir. Mitigasi yang semestinya diadopsi hanya tinggal teori. Kini bencana banjir harus pula dihadapi lagi. Bagaimana, bila masyarakat terpaksa harus mengungsi dari rumah-rumah mereka? Apakah skenario PSBB telah diperkirakan di tempat pengungsian nantinya? Sebab tanpa prosedur yang jelas, pelaksanaan yang dilakukan hasilnya akan jauh panggang dari api. Sebagaimana skenario larangan mudik, yang disambut oleh menteri perhubungan dengan menjalankan kembali seluruh moda transportasi umum mulai hari kamis, 7 May 2020 (tempo.co, 08/05/20).

Kebingungan muncul tidak hanya ditengah masyarakat, namun sekelas pejabat ibu kota dan wilayah. Negara seakan tidak ada kesatuan komando yang jelas dan tegas (kompas.com, 08/05/20). Narasi yang disampaikan hampir tidak matang dipikirkan, asal bunyi seperti mencari sensasi. Kekecewaan terbesar lagi, ketika Presiden menyampaikan bahwa masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan virus Corona hingga vaksin benar-benar ditemukan (cnnindonesia.com, 07/05/20). Secara tersirat harapan adanya kekebalan kelompok (herd immunity) sebenarnya benar-benar telah diterapkan saat ini untuk menangani wabah.

Sifat pasrah terhadap permasalahan merupakan suatu bentuk yang tercela di dalam Islam. Hal ini pernah ditegaskan, bagaimana sikap seorang pemimpin, Amirul Mukminin Umar bin Khatab radhiyallahu’anhu. Ketika wabah melanda, Umar melarang rakyatnya untuk melakukan pergerakan dari dan keluar wilayah yang terlanda wabah. Hal ini semata, bukan saja memutus rantai penyebaran dengan tetap membiarkan kegiatan berjalan normal di wilayah yang tidak terjadi wabah. Akan tetapi, suatu bentuk ketundukan kepada hukum syari’at yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Salam. “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Maka, sebagai seorang Muslim menaati apa-apa yang datang dari Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Salam merupakan suatu keharusan. Bukan karena hal tersebut dapat mendatangkan manfaat atau mafsadat, melainkan sebagai wujud ketakwaan dan keimanan yang berharap akan keridhaan Allah Subhana wa Ta’ala. Sehingga, konsep Islam dalam penanganan bencana termasuk wabah Corona telah jelas metodenya. Berbeda halnya dengan sistem yang diadopsi oleh negara saat ini, dimana penanganan bencana seakan menjadi hal yang dilakukan secara coba-coba (trial and error).

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini negara belum memiliki konsep atau metode yang jelas dalam menangani bencana wabah Corona. Sehingga, tidak heran bencana-bencana lain yang menyertainya seperti kelaparan, kejahatan hingga kematian terus terjadi tanpa solusi yang pasti. Sistem demokrasi telah melumpuhkan ketahanan negara dalam menyelesaikan permasalahan bencana. Sistem ini hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang labil karena jauh dari pedoman Al Qur’an. Wallahu’alam []


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *