Ketika Infrastruktur Dikepung Swasta Berbasis Riba

Sulit suatu daerah/negara lepas dari jerat utang, jika pemasukan negara pun mengandalkan utang luar negeri, terlebih utang yang berbasis riba. Karena itu, hanya dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat-Nya, negara tidak akan lagi membutuhkan utang luar negeri seperti yang sedang terjadi saat ini.


Oleh: Yuni Damayanti (Pemerhati Sosial Asal Konawe, Sultra)

POJOKOPINI.COM — Pemerintah kota Baubau bersama DPRD bersepakat untuk meminjam dana Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar Rp 200 miliar. Ketuk palu peminjaman dana tersebut dilakukan saat rapat paripurna DPRD kota Baubau bersama pemerintah setempat di Aula Kantor DPRD Kota Baubau, Senin (9/11/2020).

Berdasarkan nota kesepakatan yang dibacakan oleh Sekertaris DPRD Kota Baubau, Yaya Wirayahman mengungkapkan, anggaran Rp 200 miliar tersebut akan digunakan sebagai pelestarian jalan lingkar, pembangunan gedung aula PO-5 dan area parkir terintegrasi PO-5 yang bersumber dari dana peminjaman daerah (Telisik.id, 09/11/2020).

Pembangunan infrastruktur dengan sumber dana pinjaman bank bukanlah kabar baik bagi masyarakat. Sebab dana pinjaman berbasis riba ini akan banyak menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. Infrastruktur yang dibangun dengan dana pinjaman atau yang dibangun oleh pihak swasta sudah pasti tidak akan bisa dinikmati secara gratis oleh rakyat.

Sudah bukan rahasia umum lagi fasilitas umum di negara ini banyak yang bertarif tinggi jika rakyat ingin menikmatinya, sebab pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (swasta). Dalam sistem kapitalis pun banyak pihak yang berusaha ingin mengambil keuntungan dari rakyat salah satunya dengan memberlakukan tarif tinggi pada fasilitas-falisitas umum misalnya jalan tol.

Bukan saja tujuan proyek pembangunan infrastruktur yang harus diperhatikan oleh rakyat, ada hal yang lebih penting yaitu dana yang digunakan untuk pembangunannya berasal dari utang riba, yang ribanya tentu saja tidak sedikit. Padahal Rasulullah Saw. telah bersabda “Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali” (HR. Ahmad).

Dalam riwayat lain dikatakan, “Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandung sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya” (HR Al hakim dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Al Bani mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari jalur lainnya).

Hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan Islam, pembangunan infrastruktur hanya bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Yakni untuk memudahkan pendistribusian barang dan memudahkan pelayanan kepada rakyat. Oleh sebab itu, Islam tidak membenarkan menggunakan dana pinjaman riba untuk membiayai kebutuhan negara atau pun untuk pembangunan infrastruktur.

Selain riba adalah dosa besar yang diperintahkan untuk menjauhinya, dalam sistem Islam pun negara memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Adapun sumber keuangan publik awalnya memiliki dua sumber, yaitu yang berasal dari kaum Muslim dan non Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam. Sumber keuangan yang berasal dari kaum muslimin terdiri dari zakat/shadaqah. Sementara itu sumber keuangan yang berasal dari nonmuslim didapatkan dari ghanimah.

Dengan demikian, sulit suatu daerah/negara lepas dari jerat utang, jika pemasukan negara pun mengandalkan utang luar negeri, terlebih utang yang berbasis riba. Karena itu, hanya dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat-Nya, negara tidak akan lagi membutuhkan utang luar negeri seperti yang sedang terjadi saat ini. Sehingga dengan begitu negara akan mandiri dan bebas dari tekanan pihak manapun baik secara ekonomi maupun politik. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *