Khilafah Melindungi Agama dan Warga Negara

Dengan prinsip yang jelas yaitu berupa syariat dari Allah SWT, maka Khilafah mampu menciptakan kehidupan yang tenteram dan meminimalisir terjadinya friksi di tengah masyarakat. Masyarakat pun dengan penuh kerelaan tunduk diatur dengan syariat Islam.


Oleh: Ana Mujianah, S.Sos.I

POJOKOPINI.COM — Sehari setelah pelantikannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut membuat kebijakan yang kontroversial. Pasalnya, Ketum GP Anshor tersebut berencana mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah. Meskipun belakangan Gus Yakut mengkonfirmasi pernyataannya bahwa yang dimaksud adalah perlindungan sebagai warga negara bukan melindungi organisasinya (Tempo.co, 25/12/2020).

Terkait dengan hal itu, sejumlah kalangan pun memberikan respons. Setara Institute dan Jemaah Ahmadiyah mengusulkan agar Menteri Agama mencabut SKB Tiga Menteri terkait Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Poin yang disoroti adalah mengenai kegiatan ibadah Jemaat Ahmadiyah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam jika mereka masih menganut ajaran Islam. Selain persoalan ibadah, Yendra, juru bicara Ahmadiyah juga meminta Yakut menyoroti terkait pendirian rumah ibadah yang dianggap menyulitkan bagi warga minoritas.

Berbeda dengan Setara Intituite dan Jemaah Ahmadiyah, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas dan Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, justru mengimbau agar Menag berhati-hati dalam masalah yang sensitif dan melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu serta mencari kesamaan pandangan dengan seluruh ormas Islam dan para ulama (Tempo.co, 25/12/2020).

Kontoversi terkait Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia seakan menjadi hal yang tak pernah ada titik temu penyelesainnya. Di satu sisi kelompok Ahmadiyah dan Syiah menganggap sebagai kelompok minoritas yang kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Namun, di sisi lain, kedua kelompok tersebut tidak memberikan sikap tegas terkait ajaran yang dipraktikkannya. Mereka mengaku bagian dari umat Islam tetapi bersikukuh dengan ajaran yang tidak sesuai dengan penafisran Islam secara umum.

Sementara itu, negara justru terkesan memberi peluang kepada kedua ajaran yang dianggap bertentangan dengan Islam tersebut. Negara berdalih bahwa itu merupakan bagian dari kebebasan beragama. Namun sayangnya, ketika kebebasan tersebut menciderai agama yang lain, yaitu Islam, negara malah meminta semua orang untuk memakluminya dengan dalih toleransi beragama. Maka, wajar jika kemudian sering terjadi friksi-friksi di tengah masyarakat.

Pertentangan dan perselisihan tersebut tampaknya akan terus terjadi dalam sistem sekuler. Pasalnya, dalam sistem sekuler yang dijadikan sandaran untuk mengukur benar dan salah adalah pandangan manusia. Sedangkan agama hanya diambil sebagai pengatur ibadah ritual semata.

Hal inilah yang kemudian melahirkan prinsip kebebasan termasuk kebebasan berkeyakinan. Alih-alih membawa ketenteraman, jaminan kebebasan itulah yang justru menyuburkan tumbuhnya aliran-aliran sesat atau ajaran yang bertentangan dengan Islam yang sudah dipahami secara umum.

Berbeda dengan sistem Khilafah. Sistem Khilafah menjadikan syariat Islam sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Tidak saja mengatur masalah ibadah mahdah, Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia.

Dalam Islam sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama. Sebagaimana firman Allah SWT: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (QS. Al Baqarah: 256)

Syariat Islam yang diterapkan dalam sistem Khilafah melindungi warga negaranya yang menganut keyakinan selain Islam. Warga negara non muslim tidak dilarang menjalankan keyakinannya dalam lingkup kelompok mereka.

Bahkan Khilafah tidak membedakan pelayanan publik kepada warga non muslim. Selama mereka menjadi warga negara Khilafah, maka kesempatan untuk mendapat pelayanan publik berlaku sama terhadap mereka. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan kebutuhan pokok yang sama dengan warga muslim lainnya. Tak hanya itu, mereka juga berhak mendapat jaminan keamanan atas jiwa mereka.

Alhasil, warga non muslim pun bisa hidup damai dalam sistem Khilafah. Adapun terkait keyakinan, batasan dalam Islam jelas. Selama tidak sesuai dengan ajaran Islam maka itu bukan bagian dari ajaran Islam. Jika mereka mengaku sebagai muslim, maka Khilafah akan menasehati penganutnya untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Dengan prinsip yang jelas yaitu berupa syariat dari Allah SWT, maka Khilafah mampu menciptakan kehidupan yang tenteram dan meminimalisir terjadinya friksi di tengah masyarakat. Masyarakat pun dengan penuh kerelaan tunduk diatur dengan syariat Islam. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *