Kisruh PPDB Seleksi Berdasarkan Usia, Efektifkah?

Kisruh PPDB Seleksi Berdasarkan Usia, Efektifkah?

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.


Oleh: Halimah

POJOKOPINI.COM — Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta akan diberlakukan dari jenjang Paud dan SD. Dan berlaku di jalur zonasi inklusi dan beberapa jalur zonasi jalur afirmasi di jenjang SMP dan SMA. Kebijakan dilakukan karena pandemi wabah covid-19 tidak ada ujian nasional.

Banyak protes yang berdatangan dari wali murid calon peserta PPDB. Menurut mereka ini tidak adil bagi anak-anak yang selama ini sudah belajar dan mendapatkan nilai baik maupun anak anak yang mengikuti jenjang sekolah melalui program akselerasi. Dan dikhawatirkan akan berdampak kepada turunnya semangat belajar (Republika, 2/7/20).

Seleksi penerimaan berdasarkan usia menjadi kebijakan baru yang dibuat karena adanya pandemi Covid-19. Banyak protes yang berdatangan dari para wali murid, karena hal ini membuat kekacauan. Terutama bagi mereka yang memiliki umur muda dan memiliki prestasi. Terlebih bagi mereka yang mengikuti program akselerasi dalam sekolahnya tentu usia nya akan kalah dengan yang lain. Mereka yang memiliki jarak rumah lebih dekat terpental karena memiliki usia yang lebih muda.

Lalu Bagaimana Solusinya?

Ada beberapa solusi yang saya kutip dari media di antaranya. Solusi pertama, menambah siswa dalam satu rombongan belajar alias kelas. Solusi kedua, penambahan kelas pada setiap sekolah negeri. Solusi ketiga, Disdik DKI memberikan Kartu Jakarta Pintar ke anak yang tidak lolos PPDB untuk membantu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta. Solusi ini merupakan saran dari Kemendikbud.

Tapi belum keputusan ya, mereka (Disdik DKI) mau lihat angkanya dulu. Katanya akan menambah jumlah siswa dalam rombongan belajar,” ungkap yang juga hadir dalam pertemuan dengan Disdik DKI. (CNNIndonesia, 30/6/20)

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membuka jalur zonasi Bina RW untuk calon peserta didik yang tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dan afirmasi. Ia menjelaskan jalur tersebut diperuntukkan bagi siswa yang tidak lolos PPDB DKI dan memiliki domisili RW yang sama dengan sekolah yang dituju. (tirto.id, 30/6/20)

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Rasulullah saw. bersabda,
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan.

Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara.

Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas baitulmal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada ijmak Sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari baitulmal dengan jumlah tertentu. (muslimahnews.com, 04/11/19)[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *