Komersialisasi Layanan Kesehatan, Tepatkah?

Komersialisasi Layanan Kesehatan, Tepatkah?

Apapun alasannya, negara tidak diperkenankan mengomersilkan layanan kesehatan. Sebagai pelayan rakyat, negara akan bertanggung jawab secara langsung dan sepenuhnya terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan.


Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S. Kom (Aktivis Dakwah Muslimah)

POJOKOPINI.COM — Masuknya investor asing dalam bidang kesehatan, bukan lagi sebuah wacana. Dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/2020) lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa RS yang diajak berinvestasi. Mereka antara lain Mayo Clinic, John Hopkins Medicine, dan Anderson Hospital.

Rencana masuknya investor ini, tentu saja diiringi dengan rencana pemerintah untuk memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia.

Alasannya, karena menurut data yang dirilis PwC, Indonesia disebut-sebut sebagai negara asal wisatawan medis terbesar di dunia pada tahun 2015 dengan jumlah 600.000 orang. Mengalahkan Amerika Serikat dengan angka 500.000 orang di tahun yang sama. Melihat potensi ini, maka pemerintah berencana untuk mengembangkan wisata medis di Indonesia.

Menurut Luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera (cnbcindonesia.com, 21/10/2020).

Lepas Tangan

Meski banyak narasi indah yang dibangun untuk memuluskan rencana ini, namun sejatinya, langkah tersebut menambah daftar panjang bukti lepas tangannya negara terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Agaknya mereka hanya memikirkan keuntungan materi dengan dalih menyelamatkan devisa negara.

Secara bahasa, wisata medis didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan seseorang ke suatu tempat untuk pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan kesehatan dengan melakukan intervensi medis (Carl dan Carrera, 2010). Alasan pelaku wisata medis ini biasanya karena tidak tersedianya fasilitas medis berupa RS, laboratorium, dokter, maupun alat penunjang medis lain secara memadai di negara asalnya.

Tidak bisa dipungkiri, fasilitas layanan kesehatan di Indonesia memang relatif tertinggal. Hal ini pun diakui oleh para anggota DPR RI. Dilansir dari Republika.co.id, 26/02/2020, Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno telah meminta Kementerian Kesehatan RI meningkatkan standar keberadaan fasilitas  kesehatan di setiap daerah di Indonesia.

Dalam rapat kerja yang digelar antara Komite III dengan Kementerian Kesehatan di ruang rapat Tarumanegara, Gedung DPD RI, Senayan, Selasa (25/2), Bambang menyatakan bahwa tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas di Indonesia didominasi dengan akreditasi madya yaitu sebanyak 5068 Puskesmas atau 55 persen, dan hanya sebanyak 239 Puskesmas atau 3 persen yang berstatus akreditasi paripurna serta 1669 puskesmas atau 18 persen yang berstatus akreditasi utama. 

Jumlah rumah sakit dan tenaga medis juga tidak sebanding dengan banyaknya penduduk. Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Barat, Eni Sumarni berharap agar Pemerintah membangun lebih banyak rumah sakit rujukan di daerah. “Jabar yang penduduknya seperlima dari jumlah penduduk Indonesia, RS rujukan hanya satu yaitu RS Hasan Sadikin Bandung,” paparnya.

Tentu angka-angka di atas sangat tidak memadai. Belum lagi keluhan mahalnya biaya RS di Indonesia sehingga tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Seharusnya, pemerintah berbenah diri untuk meningkatkan mutu dan pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya. Bukan malah menyerahkannya ke pihak swasta dan asing seraya memosisikan diri sebagai regulator semata.

Lagi-lagi, ini kebijakan yang melukai hati rakyat dan tenaga medis. Yaitu menjadikan layanan kesehatan sebagai obyek investasi dan sumber pemasukan negara. Mengingat keberadaan rumah sakit asing yang kemungkinan akan menyasar pangsa pasar kalangan menengah atas, seraya mengabaikan kebutuhan layanan kesehatan bagi rakyat kecil yang tidak mampu membayar.

Hal ini karena menurut sistem ekonomi kapitalisme, layanan kesehatan termasuk jasa yang harus dikomersialkan. Rakyat harus membayar untuk itu. Jangan pernah bermimpi mendapat layanan kesehatan murah atau gratis. Selalu ada dalih, bahwa dana yang bisa dialokasikan sangat terbatas. Karenanya, diperlukan peran swasta untuk mencukupi kebutuhan maupun meningkatkan layanan.

Kebijakan ini agaknya justru menunjukkan kegagalan negara dalam mencetak SDM berkualitas dalam bidang kesehatan, seperti dokter ahli dan tenaga medis. Juga gagal dalam menyediakan fasilitas kesehatan, seperti obat-obatan, laboratorium, dan peralatan medis yang lengkap dan memadai.

Layanan Kesehatan dalam Islam

Berbeda dengan kapitalis, Islam justru menganggap bahwa layanan kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Khalifah yang diangkat untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah, wajib menyediakan pelayanan kesehatan terbaik untuk seluruh warga negaranya. Baik kaya maupun miskin. Baik Muslim maupun dzimmi.

Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya.” (HR. Tirmidzi, no. 2346; Ibnu Majah, no. 4141. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib).

Apapun alasannya, negara tidak diperkenankan mengomersilkan layanan kesehatan. Sebagai pelayan rakyat, negara akan bertanggung jawab secara langsung dan sepenuhnya terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan. Baik dari segi jumlah, tenaga ahli, obat-obatan, laboratorium, maupun fasilitas penunjang lainnya. Negara juga memperhatikan rasio jumlah penduduk dan memastikan sebaran fasilitas kesehatan sampai ke pelosok negeri.

Pembiayaannya tidak akan membebani publik, rumah sakit, maupun tenaga medis, karena ditanggung sepenuhnya oleh Baitul Mal dan bersifat mutlak (harus selalu dipastikan keberadaannya). Sumber pemasukan Baitul Mal untuk urusan ini, diambil dari pos kepemilikan umum, yaitu SDA yang melimpah di negeri-negeri muslim. SDA ini dikelola langsung oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Baik secara langsung (tunai) maupun tidak langsung (berupa fasilitas vital publik).

Dari sumber ini pula negara akan membiayai pembangunan rumah sakit, laboratorium, fasilitas terapi dan pemulihan pasca sakit. Negara juga menyediakan sekolah-sekolah kesehatan. Sekolah tersebut terintegrasi dengan rumah sakit untuk mencetak SDM medis yang unggul dan berkualitas. Tak lupa, dibangun pula pusat-pusat penelitian untuk riset obat-obatan dan teknologi kesehatan mutakhir.

Terbukti, selama 3,5 abad Islam pernah berjaya dan menjadi sumber rujukan penduduk dunia. Termasuk dalam masalah medis. Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.  Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”   

Menurut Ketua Institut Internasional Ilmu Kedokteran Islam, Husain F Nagamia MD, rumah sakit yang pertama di dunia baru dibangun dan dikembangkan mulai awal kejayaan Islam dan dikenal dengan sebutan ‘Bimaristan’ atau ‘Maristan’.  Rumah sakit tahap awal ini dibangun pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Sedangkan RS Islam pertama yang sebenarnya dibangun pada era Khalifah Harun ar-Rasyid (786 M – 809 M). Konsep pembangunan beberapa RS di Baghdad itu dan pemilihan tempatnya merupakan ide brilian dari ar-Razi, dokter Muslim terkemuka. Djubair, seorang sejarahwan yang pernah mengunjungi Baghdad tahun 1184 M, melukiskan bahwa rumah sakit-rumah sakit itu memiliki bangunan megah dan dilengkapi dengan peralatan modern.

Menurut M. Husain Abdullah, pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Pada masa itu pula, untuk pertama kalinya, ada rumah sakit berjalan (semacam ambulans). (M. Husain Abdullah, Dirasat fi al-Fikri al-Islami, hlm. 88). 

Menurut Dr. Hossam Arafa dalam tulisannya, Hospital in Islamic History, pada akhir abad ke-13, RS sudah tersebar di seantero Jazirah Arabia. Rumah sakit-rumah sakit itu untuk pertama kalinya di dunia mulai menyimpan data pasien dan rekam medisnya. Konsep itu hingga kini digunakan RS yang ada di seluruh dunia.

Dokter yang bertugas dan berpraktik adalah dokter yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Khalifah al-Muqtadi dari Bani Abbasiyah memerintahkan kepala dokter Istana, Sinan Ibn Tsabit, untuk menyeleksi 860 dokter yang ada di Baghdad. Dokter yang mendapat izin praktik di RS hanyalah mereka yang lolos seleksi yang ketat. Khalifah juga memerintahkan Abu Osman Said Ibnu Yaqub untuk melakukan seleksi serupa di wilayah Damaskus, Makkah dan Madinah. 

Demikianlah, hanya di dalam khilafah, kebutuhan akan layanan medis bisa didapat oleh seluruh rakyat secara sempurna dan paripurna. Tidak salah bila umat Islam merindukan tegaknya sistem ini kembali dan berusaha memperjuangkannya.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *