Komersialisasi Vaksin, Praktik Culas Kapitalisme

Komersialisasi Vaksin, Praktik Culas Kapitalisme

Merupakan prinsip dasar dan ciri-ciri mendasar dari kapitalisme yang berasaskan materi dan manfaat. Asas materialisme inilah yang menjadikan tidak ada istilah gratis yang merata dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalisme selalu berbayar dan komersil.


Oleh: Ns. Sarah Ainun, M.Si

POJOKOPINI.COM — Indonesia menjadi peluang besar bagi perusahaan China untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin Covid-19 terbesar di Asia Tenggara, hal itu seperti diungkapkan oleh Menteri Luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi dalam pertemuanya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada kunjungan resminya ke Yunan, China (11/10/2020). Kesepakatan kerjasama bilateral pada sektor perdagangan dan investasi, salah satunya kerja sama pengembangan vaksin Covid-19 menjadi topik bahasan utama dalam pertemuan keduanya (Tempo.co, 11/10/2020).

Dikutip dari keterangan resmi Kemenko Marves, Senin, 12/10/2020. Beberapa perusahaan asal China akan mengirimkan vaksin Covid-19 mulai November 2020 mendatang. Yaitu Sinovac akan mengirim 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) minggu pertama Desember, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. Lalu G42/Sinopharm akan mengirim 15 juta dosis vaksin (double dose) tahun ini, di mana 5 juta dosis akan mulai datang pada bualan November 2020. Kemudian Kasino akan mengirim 100.000 dosis vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15-12 juta untuk tahun 2021 (detikfinance, 16/10/2020).

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam kunjunganya ke Inggris bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, “AstraZeneca juga sangat tertarik untuk membangun kerja sama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia,” tuturnya. Perusahaan tersebut telah bersedia menyediakan 100 juta vaksin untuk Indonesia (detikfinance, 15/10/2020).

Dikutip dari CNN, kamis 15/10/2020. Perusahaan farmasi raksasa Johnson & Johnson (J&J) baru-baru ini mengumumkan harus menghentikan uji coba vaksinya setelah seorang sukarelawan jatuh sakit. Perusahaan multinasional Inggris AstraZeneca terpaksa menghentikan uji coba bulan lalu. Sementara itu, pekan ini. Eli Lilly pembuat antibody yang diberikan kepada presiden AS Donald Trump saat positif Covid – 19 juga menghentikan uji klinisnya (detikfinance, 15/10/2020).

Mempercepat produksi vaksin Covid-19 di tengah pandemi, termasuk dengan upaya pengujian yang lebih dulu dan tidak sesuai dengan regulasi umum, agaknya telah mengundang kekhawatiran sejumlah ahli. Karena dapat berpotensi menimbulkan efek samping yang tidak diketahui kepada pemakai. “Meskipun ada klaim resmi bahwa vaksin itu aman dan efektif, mungkin bukan keputusan yang bijaksana untuk melibatkan begitu banyak orang dalam skala besar sebelum data sistematis dari uji klinis fase tiga tersedia,” ujar pakar kesehatan global, Yanzhong Huang (CNN Indonesia, 12/10/2020).

Sementara itu, Dewan Pakar Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra menilai pengembangan vaksin dan obat Covid-19 bukan sesuatu yang tiba-tiba, perlu melalui proses penelitian yang cukup lama. Penemuan vaksin dapat memakan waktu 4-7 tahun sedangkan obat sekitar 2-3 tahun (katadata.co.id, 20/10/2020).

Mengenai rencana pelaksanaan program vaksin Covid-19 tahap pertama pada akhir November mendatang, Epidemiologi dari Universitas Griffith, Dicky Budiman mewanti pemerintah untuk berhati-hati, “Hingga saat ini belum ada vaksin yang dinyatakan lulus uji secara ilmiah, lulus standar keamanan dan efektivitas,” ujar Dicky kepada CNNIndonesia.com, selasa 13/10/2020.

Sikap tergesa-gesa untuk segera menggunakan vaksin Covid-19 sangatlah tidak realistis, meskipun Indonesia dalam situasi darurat Covid-19 tidak lantas menjadikan vaksin Covid-19 segala-galanya yang dapat membuat kondisi Indonesia normal kembali dari situasi pandemi. Sementara penguasa dan masyarakat mengetahui bahwa pencegahan penularan Covid-19 sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil penguasa dan mematuhi protokol kesehatan. Namun agaknya kebijakan penguasa terbukti sampai saat ini tidak mampu mengatasi pandemi, bahkan cenderung absurd karena lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Dalam Islam sikap kehati-hatian merupakan fokus utama penguasa dalam melayani kebutuhan rakyatnya. Jika tidak, jelas penguasa mengabaikan potensi efek samping yang ditimbukan nantinya. Jangan sampai grasak-grusuknya penguasa memunculkan persepsi rakyat adanya kepentingan politik untuk menutupi kegagalan penguasa menangani pandemi, membangun citra politik dari pengambilan kebijakan dan adanya kepentingan ekonomi di mana proses pengembangan vaksin Covid-19 sebagai celah untuk dikomersilkan demi memenuhi nafsu politik dan ekonomi.

Kondisi seperti itu lahir dari rahim ideologi kapitalisme yang berasaskan sekularisme sebuah pemikiran yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dari segala aspek kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Ideologi kapitalisme memandang sesuatu dapat dilakukan dan diterapkan berdasarkan apakah itu mendatangkan materi, atau bermanfaat namun tidak mendatangkan materi maka itu dianggap tidak berharga. Karena itu merupakan prinsip dasar dan ciri-ciri mendasar dari kapitalisme yang berasaskan materi dan manfaat. Asas materialisme inilah yang menjadikan tidak ada istilah gratis yang merata dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalisme selalu berbayar dan komersil.

Sementara itu sistem Islam yaitu Khilafah memandang bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dan diterapkan harus berdasarkan agama dan syariah. kesehatan ditetapkan sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok publik selain kebutuhan pendidikan dan keamanan. Negara yang berfungsi sebagai pelayan rakyat dan mengurusi urusan umat berkewajiban memenuhi kebutuham dasar rakyatnya tersebut, dengan menyediakan pelayanan kesehatan, obat-obatan, sarana dan prasarana penunjang.

Islam tidak membenarkan negara mengomersilkan layanan yang menjadi hak publik. Negara akan melayani kebutuhan kesehatan rakyat secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan penguasa atau rakyat, miskin kaya, laki-laki perempuan, Muslim maupun non muslim semua akan mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang sama. Mendapatkan layanan kesehatan gratis dan bermutu, dan sejarah mencatat era kegemilangan layanan kesehatan ini hanya ditemui pada masa kekhilafahan yang menerapkan syariat secara sempurna dalam sistem pemerintahanya. Sehingga peran, fungsi, produktivitas manusia dan eksistensi rakyatnya terjaga.

Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, “Tunggu masa kehancurannya, jika amanah telah disia-siakan. Para sahabat lalu bertanya, ‘Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu?’ Rasulullah menjawab, ‘Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya’,” (Riwayat Bukhari).[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *