Kuasa Korporasi atas Penguasa Negeri?

Kuasa Korporasi atas Penguasa Negeri?

Sudah menjadi rahasia umum ketika suatu tindak kejahatan akan menjadi tumpul di mata hukum ketika korporasi yang berkuasa. Karena di negara saat ini yang berkuasa bukan hanya penguasa saja melainkan penguasaha.


Oleh: Arinda Tymfani U.K (Aktivis Muslimah Papua)

POJOKOPINI.COM — Pada Kamis (30/7/2020) Djoko Tjandra berhasil ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia setelah menjadi buronan selama 11 tahun. Badan Resese Kriminal (Bareskrim) Polri telah secara resmi menyerahkan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung. Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020) pukul 21.00 WIB. Selain itu, Bareskrim juga akan mendalami dugaan aliran dana ke pihak-pihak yang membantu pelarian Djoko Tjandra. Diketahui, Bareskrim menetapkan Prasetijo sebagai tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra. Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu. Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan (kompas.com, 01/08/20).

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap tabir rahasia jejaring bisnis Djoko Tjandra lewat investigasi firma hukum Mossack Fonseca yang dikenal The Panama Papers. Nama Djoko Tjandra dengan penulisan ‘Joko Soegiarto Tjandra’ tercatat setidaknya di dua perusahaan cangkang yang lazim untuk merahasiakan aktivitas bisnis.

Ketika muncul investigasi The Panama Papers di Indonesia pada 2016, aparat penegak hukum berjanji menindaklanjuti, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Presiden. Janji menindaklanjuti dokumen rahasia itu agaknya terhenti sebatas mempelajari sebagai data pembanding pajak negara-negara G-20, termasuk Indonesia. Kini tak terdengar lagi apa hasil dari upaya tersebut (tirto.id, 25/07/20).

Kuasa Korporasi

Seorang Djoko Tjandra berhasil membuat ramai jagad raya. Hasil yang diperolehnya adalah suatu kebanggaan dirinya atas apa yang sudah dilakukan. Kuasa korporasilah sebagai perisai dirinya. Dan tentunya dengan bantuan pejabat yang bersangkutan.

Tabiat ini mulai mendarah daging untuk penguasa negeri. Tidak ada rasa malu atau pun jera dalam dirinya. Apalagi kekayaan hidupnya yang menjamin keselamatan dari hukum. Sudah menjadi rahasia umum ketika suatu tindak kejahatan akan menjadi tumpul di mata hukum ketika korporasi yang berkuasa. Karena di negara saat ini yang berkuasa bukan hanya penguasa saja melainkan penguasaha.

Permainan kasus ini agaknya sering timbul tenggelam karena digunakan untuk kepentingan pengampu kebijakan. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya kasus yang digunakan untuk drama pejabat negeri melainkan kasus-kasus korupsi yang lain pun sama halnya demikian. Ada yang diuntungkan dan ada pula keberuntungan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 11 tahun pencarian, kemudian tiba-tiba tertangkap rasanya janggal untuk bisa diterima.

Seorang pemain tunggal yang banyak jejak data pribadinya melalui perusahan-perusahannya, sulit untuk ditemukan. Siapa yang berhasil melindunginya? Salah satunya kita sebut saja Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Prasetijo ada hubungannya dalam skandal surat jalan Djoko Tjandra. Ini adalah aksi dan narasi terbuka ketidakpatuhan para penegak hukum dan perencanaan kejahatan personil birokrasi elite negeri. Namun tidak lantas menjadi prestasi juga untuk para aparat hukum yang sudah mengamakan Djoko Tjandra. Karena banyak pihak pula yang ingin untuk mendalami kasus ini. Salah satunya adalah Boyamin Saiman selaku koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Beliau dikenal karena sering mengajukan gugatan praperadilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (tirto.id, 25/07/20).

Kejadian ini menunjukkan betapa buruknya mental perilaku birokrasi. Sekaligus menjadi cermin buruknya interkoneksi sistem antar instansi. Mungkin ada keinginan yang sama untuk sesuai aturan yang ada. Tetapi ini bisa saja sengaja dilakukan para pihak memilih untuk berdiam diri dan mengabaikan kewajibannya yang semestinya memproses hukum orang yang berstatus (DPO) Daftar Pencarian Orang. Ini justru berpihak pada orang yang berstatus DPO yang jelas nyata perilakunya telah merugikan uang negara.

Argumentasi Religi

Ketika negara merujuk pada sistem syari’at Islam secara kaffah. Permasalahan seperti ini sudah pasti di kupas tuntas. Namun hal ini tentu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu Wata’ala yang telah menunjukkan kepada kita semua bahwa sistem buatan manusia adalah sistem yang rusak. Karena di dalam sistem yang kufur itu maka akan tumbuh orang yang rusak pula. Seperti pada firman Allah SWT, yang artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah” (QS:An-Nisa’ [4] :123).

Di dalam Islam perbuatan korupsi (ghulul) adalah tindakan yang tercela. korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan khianat, orangnya disebut khaain, termasuk di dalamnya adalah penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada seseorang. Tindakan khaain ini tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) dalam Syariah Islam, sebab definisi mencuri (sariqah) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam (akhdzul maal ‘ala wajhil ikhtifaa` wal istitar). Sedang khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain, tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu (Lihat Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda : “Laysa ‘ala khaa`in wa laa ‘ala muntahib wa laa ‘ala mukhtalis qath’un.” (Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan [termasuk koruptor], orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret)” (HR Abu Dawud).  (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

Sanksi yang diterapkan kepada koruptor disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sansinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).

Islam sangat sempurna dalam aturannya hingga terhadap perkara yang kecil. Inilah yang menjadi hal yang di takuti oleh orang-orang munafik lagi dzalim. Mereka akan senantiasa terkekang atas aturan dalam Islam. Jika sitem Islam benar-benar di terapkan dalam suatu negara maka tidak akan ada lagi perilaku dalam diri umat untuk melakukan hal yang tercela. Begitulah Islam yang sangat di rindukan sebagian umat muslim di dunia ini.

Untuk itu seharusnya negara saat ini juga dapat memberikan ketegasan kepada para pelaku kejahatan khususnya tindak kejahatan korupsi. Negara harus tegas dalam melawan siapa pun yang merintangi proses hukum. Tidak ada alasan apa pun untuk mencurangi hukum. Yang dalam kasus ini pun para pelaku dapat dipidana pada Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun penjara atau 33 denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” Ditambah hukum pemberatan dan dapat pula ditambahkan pencopotan serta pemberhentian status pegawai semua para pelaku atau bagi siapa pun yang menjalankan profesi yang bertentangan dengan kode etik. Jadi, tidak seorang pun yang boleh mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan proses hukum yang sedang dilakukan untuk menegakkan keadilan (Mkri.id, 21/05/20).

Namun kenyataannya hukum yang diterapkan negara saat ini hanya sebatas tinta hitam yang menempel pada kertas. Tidak berarti namun mudah untuk diganti demi kepentingan penguasa negeri. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *