Layanan Kesehatan tanpa Strata Sosial

Layanan Kesehatan tanpa Strata Sosial

Sejak awal negara ini tidak menyiapkan diri secara optimal untuk menghadapi pandemi. Tumpang tindih kebijakan yang digunakan tampak menjadi cara agar penguasa dapat mencuci tangan dari kewajibannya menanggung kebutuhan dasar penanggulangan Covid-19. Penguasa muncul melalui sejumlah pernyataan dan janji yang sulit dicari realisasinya.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kabar baik mengenai kondisi kesehatannya. Lewat video singkat, Budi mengucap rasa terima kasihnya kepada Presiden dan sejumlah pihak yang telah mendukungnya dalam pengobatan menghadapi virus corona. Lewat video tersebut Budi menyampaikan rasa optimisnya bahwa Indonesia pasti bisa melewati semua ini (vivanews.com 3/4/2020).

Di tengah optimisme Budi, agaknya hampir seluruh rakyat bertanya, kapan virus Corona ini akan berakhir? Data kasus positif Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan lonjakan jumlah pasien. Update data kasus Corona per 4/4/2020 memperlihatkan penambahan jumlah pasien 106 orang. Berdasarkan data yang diperbaharui oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2.092.

Budi boleh jadi termasuk orang yang beruntung di negara kapitalis ini. Sebagai Menteri Perhubungan ia mendapatkan prioritas utama perawatan dengan fasilitas terbaik yang dimiliki negara. Pertanyaannya, apakah semua rakyat merasakan fasilitas yang sama? Telah umum dipahami bahwa sakit di negara dengan sistem kapitalisme amat mahal. Jika Anda miskin maka Anda dilarang untuk sakit.

Coba telaah saat masyarakat memberi berbagai respons untuk penguasa terkait penanganan Covid-19 yang dirangkum oleh wadah perubahan sosial change.org Indonesia (24/3/2020). Survei ini diikuti oleh 10.199 orang melalui daring mengenai penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berikut rincian hasilnya:

Pertama, persepsi masyarakat terhadap penguasa. Masyarakat menilai pemerintah kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran, mencapai 42,8 %. Kedua, persepsi terhadap penguasa. Masyarakat menilai penguasa kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani Covid-19, mencapai 36,3 %. Ketiga, persepsi terhadap menteri kesehatan. Sebanyak 35,1 % masyarakat menilai Menteri Kesehatan kurang cepat dan kurang efektif dalam menangani penyebaran Covid-19.

Sejak awal negara ini tidak menyiapkan diri secara optimal untuk menghadapi pandemi. Tumpang tindih kebijakan yang digunakan tampak menjadi cara agar penguasa dapat mencuci tangan dari kewajibannya menanggung kebutuhan dasar penanggulangan Covid-19. Penguasa muncul melalui sejumlah pernyataan dan janji yang sulit dicari realisasinya.

Akhirnya rakyat bersinergi mengadakan kebutuhan penanggulangan Covid-19 secara mandiri. Para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi orang-orang terdepan dalam memerangi Corona terus berjatuhan. Bahkan jumlah tenaga medis yang menjadi korban di Indonesia melampaui jumlah tenaga medis yang meninggal dunia di pusat infeksi Covid-19 China. Mereka bekerja tak dilindungi oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Sampai kapan penguasa bersilat lidah memberikan harapan palsu kepada rakyat? Sungguh hanya Islam yang terbukti memberikan hak masyarakat dengan sebaik-baik periayahan di tengah pandemi. Islam telah memberikan layanan kesehatan gratis dan merata tanpa membedakan kaya dan miskin, Muslim maupun bukan. Jelas ini merupakan prestasi yang mengagumkan.

Empat belas abad lalu kesehatan rakyat sepenuhnya dijamin negara dalam naungan Daulah Islamiyah. Ketika itu Delapan orang dari Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Lalu mereka menderita gangguan limpa. Rasulullah Saw kemudian memerintahkan mereka dirawat di tempat perawatan, yaitu kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Mal di Dzi Jidr arah Quba`, tidak jauh dari Baitul Mal yang digembalakan di sana. Mereka meminum susunya dan berada di tempat itu hingga sehat dan pulih.

Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi SAW. Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis. Khalifah Umar bin al-Khaththab, menetapkan pembiayaan bagi penderita lepra ditanggung negara.

Khalifah Al Walid bin Abdul Malik dari bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan. Para dokter dan perawat yang melayani mereka digaji dengan pendanaan dari Baitul Mal. Kemudian terdapat Bani Thulan di Mesir yang membangun tempat dan lemari minuman yang di dalamnya disediakan berbagai obat-obatan dan berbagai minuman. Ditempat itu telah pula ditunjuk dokter untuk melayani pengobatan.

Dunia mengenal dan mengembangkan rumah sakit melalui awal kejayaan Islam yang dikenal dengan sebutan Bimaristan atau Maristan yang dibangun pertama kali pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Adapun pelayanan di seluruh Bimaristan digratiskan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semua unsur di rumah sakit mendapat perhatian dari rumah sakit baik dari segi pelayanan, makanan, pakaian, sanitasi lingkungan hingga pembekalan pasca penyembuhan. Sebuah artikel berjudul “Arabian Medicine in Middle Ages, Journal of The royal Society of Medicine” yang terbit pada 1984 menyebutkan karakteristik khas rumah sakit di jazirah Arab, yaitu melayani semua orang tanpa membedakan warna kulit, agama, serta strata sosial. Hal tersebut dituliskan Nigel Shanks dalam penelitiannya.

Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, adalah konseptor proyek tersebut. Ia adalah seorang pakar sains yang hidup antara tahun 251-313H/865-925M. Dunia Barat mengenalnya sebagai Rhazes. Sebagai ilmuwan sekaligus dokter Razi memberikan panduan kepada murid-muridnya, bahwa tujuan utama seorang dokter adalah menyembuhkan orang sakit.

Niat itu lebih besar kepentingannya dari sekadar mendapatkan upah atau imbalan materi. Mereka diminta memberikan perhatian pada kaum fakir, sebagaimana orang kaya dan pejabat negara (Abdul Munim Shafi, Talim at-Thibb `inda al-Arab). Perhatian yang demikian tidak hanya terjadi di rumah sakit di kota-kota besar, bahkan meliputi seluruh wilayah Islam hingga ke pelosok, bahkan di dalam penjara-penjara sekalipun.

Konsep rumah sakit modern pertama sekali diterapkan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid (786M-809M) di Baghdad. Djubair, seorang sejarawan yang pernah mengunjungi Baghdad pada tahun 1184M, melukiskan bahwa rumah sakit-rumah sakit itu memiliki bangunan megah dan dilengkapi dengan peralatan modern. Konsep rumah sakit berjalan (ambulans) diperkenalkan pada masa Khilafah Abbasiyah. Rumah sakit seperti ini masuk dari desa ke desa. Perlu dicatat di sini bahwa Khalifah saat itu benar-benar memberi perhatian di bidang kesehatan dengan layanan nomor satu, tanpa membedakan lingkungan, strata sosial dan tingkat ekonomi.

Ibnu Qifthi dalam Tarikh al-Hukama menyampaikan tentang seorang Wazir Ali bin Isa al-Jarrah di masa Khalifah al-Muqtadir (908-932M) dan al-Qahir (932-934M). Beliau dikenal sebagai Wazir yang adil dan ahli hadits yang jujur sekaligus penulis yang produktif, pernah mengirim surat kepada Kepala Dokter di Baghdad, “Aku berpikir tentang orang-orang yang berada dalam tahanan, jumlah mereka tidak banyak dan tempatnya pun tidak layak. Mereka bisa diserang penyakit. Maka kamu harus menyediakan dokter-dokter yang memeriksa mereka setiap hari, membawa obat-obatan dan minuman untuk mereka, berkeliling ke seluruh bagian penjara dan mengobati mereka yang sakit”.

Demikianlah sikap para penguasa dalam sistem Khilafah, mereka memiliki kebijakan pelayanan kesehatan rakyatnya yang bersifat terintegrasi, komprehensif, adil dan menyeluruh, bukan kebijakan tambal sulam yang pilih-pilih. Semua ini dilaksanakan dengan amanah, ikhlas, dilandasi keimanan dan besarnya tanggung jawab kepemimpinan di hadapan Allah SWT.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *