Mahalnya Kesehatan di Era Rezim Neolib

Mahalnya Kesehatan di Era Rezim Neolib

Islam memandang kesehatan dan keamanan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sama seperti kebutuhan pangan. Apabila tidak tersedia maka dapat menimbulkan dharar/bahaya.


Oleh: Irma Sari Rahayu, S.Pi

Pojokopini.com — Sehat itu mahal. Ungkapan ini sangat tepat untuk menggambarkan tingginya biaya kesehatan di negeri ini. Terlebih lagi, adanyai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 September 2019 seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani (CNNIndonesia.com, 28/8/2019). Puan Maharani juga menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat (Detik Finance, 4/9/2019).Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan iuran BPJS ini dilakukan untuk menyelesaikan defisit BPJS yang diprediksi tembus hingga 32 triliun rupiah . Besaran kenaikan yang diusulkan oleh Menteri Sri Mulyani adalah: BPJS kelas I mulai dari Rp 80000 menjadi Rp 160000. Kelas II naik dari Rp 51000 menjadi Rp 110000. Kelas III naik dari Rp 25500 menjadi Rp 42000 (tirto.id, 30/8/2019). Rencana kenaikan iuran BPJS ini sontak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Namun Menteri Puan Maharani berjanji, kenaikan iuran BPJS tidak akan memberatkan masyarakat (CNBCIndonesia, 4/9/2019).

BPJS Kesehatan di awal kemunculannya digadang-gadang dapat membantu meringankan biaya kesehatan masyarakat dengan sistem gotong royong yang menjadi jargonnya. Namun, lama kelamaan besarnya iuran dirasakan tambah mencekik. Beban masyarakat semakin bertambah seiring dengan semakin bertambahnya biaya hidup.

Sejatinya, kesehatan adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan disediakan oleh negara. Namun di era rezim kapitalis neolib, kesehatan tak ubahnya sebuah komoditi yang memiliki nilai jual. Negara tak lagi berperan sebagai pelayan masyarakat, namun tak ubahnya pedagang produk dan layanan publik yang berkhidmat kepada pemilik modal.

Kesehatan Era Khilafah adalah Model Terbaik

Islam memandang kesehatan dan keamanan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sama seperti kebutuhan pangan. Apabila tidak tersedia maka dapat menimbulkan dharar/bahaya. Dharar wajib dihilangkan, sebagaimana sabda Nabi SAW: “Tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri” (HR. Malik). Negara adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya, seperti rumah sakit, dokter, perawat,tenaga medis dan obat-obatan.

Sejarah mencatat, bahwa Khilafah Islam telah menjadi role model majunya layanan kesehatan yang diberikan oleh negara. Banyak rumah sakit dibangun dengan fasilitas terbaik. Dokter dan tenaga medis bekerja secara profesional dan digaji dari kas Baitul Maal. Semua diperoleh masyarakat secara gratis, untuk masyarakat miskin atau kaya, Muslim dan nonmuslim.

Menurut M. Husain Abdullah, pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Pada masa itu pula, untuk pertama kalinya, ada rumah sakit berjalan atau semacam ambulans (M. Husain Abdullah, Dirasat fi al-Fikri al-Islami, hlm. 88).

Keunggulan pelayanan kesehatan di era khilafah pun diakui oleh Will Durant dalam The Story of Civilization. Ia menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.” Sungguh, sistem Islam telah mempraktikkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara prima tanpa biaya sama sekali. Masihkah ragu untuk menerapkannya?[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *