Manipulasi Pengentasan Kemiskinan dengan Teknologi?

Manipulasi Pengentasan Kemiskinan dengan Teknologi?

Realitasnya mereka tidak akan memberdayakan pertanian nasional karena ini akan memutus ketergantungan kepada impor.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Pendiri Lippo Group Muchtar Riady ditanya perihal kemiskinan di Indonesia, mulai penyebab hingga solusi yang dapat dilakukan para pemangku kepentingan saat menghadiri acara Jakarta CMO Club dengan topik “Business Wisdom During Covid-19 Era” secara virtual, Kamis (14/5/2020).

Menurutnya penduduk miskin tersebar di berbagai lokasi. Namun, mereka dominan ditemukan di daerah yang mengandalkan pertanian. Mengapa? Sebab, petani menjual hasil panennya dengan harga sangat murah, sementara dalam memenuhi kebutuhannya mereka harus membeli dengan harga mahal.

Faktor lain kemiskinan di desa adalah pendidikan dan akses Kesehatan. Ia menegaskan inilah saatnya mengentaskan kemiskinan melalui teknologi. Sehinggga orang-orang di desa menjual lebih baik. Lebih lanjut, Mochtar bercerita pernah berdiskusi dengan pendiri Alibaba, Jack Ma terkait pengentasan kemiskinan di China. Menurut dia, pembangunan pasar internet berperan besar terhadap pengentasan kemiskinan di Negeri Tirai Bambu yang dikontribusikan oleh Jack Ma.

Inilah sudut pandang kapitalis dalam melihat fenomena kemiskinan. Sebuah sudut pandang yang egosentris dan parsial hanya memandang dari sisi rantai pemasaran dan penjualan. Tak peduli ujung pangkalnya, yang terpenting bagaimana menjual barang sebanyak mungkin. Lalu mengakumulasikan angka penjualan sebagai standar keberhasilan dan pengentasan kemiskinan?

Benarkah pembangunan pasar internet berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan di China? Atau benarkah China mampu menghilangkan kemiskinan di negaranya? Kenyataannya China mendefiniskan rakyat miskin sebagai orang-orang yang berpenghasilan USD 1,10 (setara Rp 15.442) per hari, lebih rendah dari yang dipatok oleh Bank Dunia, yakni sebesar USD 1,90 atau sekitar Rp 26.000 per hari.

Selama satu dekade terakhir, pemerintah pusat di Beijing telah mengirim sekitar 775.000 pejabat partai untuk mendorong kampanye anti kemiskinan. Menurut angka pemerintah, lebih dari 200.000 kilometer jalan dibangun atau direnovasi pada 2018, dan 94 persen desa miskin terhubung ke internet.

Ada sejumlah proyek besar yang memicu kontroversi. Sejumlah pemerintah propinsi telah memaksa memindahkan jutaan orang miskin ke akomodasi perkotaan yang baru dibangun untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Beberapa warga desa yang lebih tua telah menolak untuk pergi, sementara yang lain telah pindah tetapi kemudian Kembali ke rumah lama mereka.

Mengatasi kemiskinan tidak cukup dengan memindahkan jutaan rakyat miskin ke berbagai apartemen diperkotaan yang ternyata tidak diperoleh dengan gratis. Dengan keberadaan mereka sebagai rakyat miskin saja mereka sudah sulit bagaimana menambal harga rumah? Bukankah ini justru menjadi beban?

Maggie Lau, seorang profesor di Lingnan University Hong Kong, mengatakan skema seperti itu tidak selalu praktis. “Jika mereka pindah ke daerah berbiaya lebih tinggi, bagaimana mereka bisa membayar biaya hidup baru itu?” kritiknya.

Terlepas dari segala sentimen yang ada soal Tiongkok, harus diakui kalau si negeri Tirai Bambu ini memang luar biasa. Dulu mereka memang hanya negara kelas dua, namun kini semuanya berubah. Tiongkok yang cupu saat ini benar-benar menjadi monster yang seolah bisa menelan siapa pun.

Dari segala hal Tiongkok begitu matang. Dilihat dari militer mereka juara dunia dan meringsek perlahan untuk menggeser dominasi duo AS-Rusia. Di bidang ekonomi pun tak jauh beda. Tiongkok begitu jumawa, namun bukan tanpa borok.

Ketika kita bisa masuk lebih dalam dan membuka semua tabirnya, maka terpampang sebuah pemandangan yang kontradiktif yang begitu berlawanan dengan segala puja-puji tentangnya. Ya, pemandangan yang dimaksud adalah potret kemiskinan Tiongkok yang benar-benar luar biasa miris. Bahkan kalau boleh dibandingkan, ini jauh lebih menyedihkan daripada yang ada di Indonesia. Kemiskinan di negeri panda ini memang parah. Dan sedihnya, ini tak banyak diketahui oleh dunia karena sudah kadung tertutup dengan pamor-pamor Tiongkok yang luar biasa itu.

Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh Biro Statistik China, pendapatan rata-rata masyarakat China adalah 22.832 Yuan pada 2019. Tetapi lebih dari 60 persen populasi memiliki penghasilan kurang dari 22.832 Yuan (republika.co.id 7/2/2020).

Hal mengejutkan lainnya adalah bahwa pembangunan berbasis industri di China telah menyumbang kerusakan lingkungan yang sangat parah karena tidak dibarengi dengan pengelolaan limbah yang baik. Jutaan rakyat China bahkan kesusahan dalam mengakses air dan udara yang bersih untuk dikomsumsi setiap harinya.

Melansir dari matamatapolitik.com pada 16/12/2019 pengentasan kemiskinan ala China ditempuh melalui kerja paksa dan perbudakan Xinjiang. Di Xinjiang, pengentasan kemiskinan yang diwajibkan negara berjalan seiring dengan berbagai bentuk penempatan kerja paksa. Di bawah slogan “pengentasan kemiskinan yang digerakkan oleh industri,” kaum minoritas dijauhkan dari pekerjaan dan keluarga mereka sendiri. Seperti halnya program penahanan dan cuci otak yang berkedok “pelatihan kerja”, kerja paksa disembunyikan di balik dorongan fasisme “pengentasan kemiskinan”.

Tetapi bagi pemerintah China, tujuan sebenarnya bukanlah meningkatkan kehidupan orang Uighur. Pemerintah China ingin mencapai apa yang disebut stabilitas sosial dalam bentuknya yang paling ekstrem: negara yang mengendalikan penempatan pendidikan, pekerjaan, dan perawatan setiap anggota keluarga, betapapun tua usianya.

Lapisan pertama dari skema ini adalah pemaksaan yang paling mencolok. Di bawah label “pendidikan dan pelatihan kejuruan plus”, wilayah Xinjiang merayu perusahaan-perusahaan China daratan untuk melatih dan mempekerjakan tahanan kamp. Perusahaan yang berpartisipasi menerima 1.800 renminbi China per tahanan yang mereka latih dan 5.000 RMB tambahan untuk setiap tahanan yang mereka pekerjakan.

China juga mengeksploitasi pelajar-pelajar miskin di sekolah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan telah berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan, menurut sebuah laporan evaluasi terkait pendidikan vokasi yang dirilis Kementerian Pendidikan China.

Laporan itu, seperti diberitakan Kantor Berita Xinhua, menyebutkan terdapat 347 sekolah menengah kejuruan yang diikuti hampir 600.000 siswa di sejumlah wilayah sangat miskin. Sekitar 142.000 lulusan dari sekolah itu berhasil mendapatkan pekerjaan pada 2017, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja melampaui 90 persen. Hingga kini terdapat banyak anak-anak di bawah umur yang seharusnya menikmati masa kanak-kanak dengan indah namun harus ikut bekerja keras demi membantu ekonomi keluarga.

Di sisi lain memang benar China telah membuat lompatan besar melalui teknologi dengan pengembangan pasar digital yang menggurita hingga ke Indonesia seperti Alibaba misalnya. Sayangnya pelibatan pemberdayaan rakyat lewat program ini ternyata hanya untuk semakin meneguhkan para kapitalis.

Meski secara penghitungan ekonomi pendapatan rakyat meningkat terutama mereka yang berada di desa namun sejumlah biaya hidup lainnya seperti konsumsi, kesehatan dan pendidikan justru melucuti pendapatan ini. Walhasil kehidupan mereka tetap sulit namun tersembunyi dibalik angka-angka statistik ekonomi negara.

Kembali ke pernyataan Mochtar Riady dan fakta bahwa raksasa Alibaba yang disinggungnya berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan China, kini telah mecengkram Indonesia. Penguasa telah menjadikan Jack Ma sebagai penasihat Steering Committee e-commerce Indonesia pada 2017. Jack Ma telah mengakuisisi Lazada dan Tokopedia dengan amat sangat murah. Kemudian menjadi wasit sekaligus pemain e-commerce di Indonesia. Jack Ma sukses membawa pukat harimaunya ke Indonesia. Ia tidak hanya mengekspansi e-commerce namun merambah bidang logistik hingga fintech.

Alih-alih membangun logistik yang menyambungkan semua kepulauan di Indonesia. Penguasa justru menjagokan Jack Ma. Akuisisi Tiongkok melalui Alibaba atas perdagangan di Indonesia bahkan membahayakan kedaulatan negara. Raksasa ini telah sempurna menguasai pasar e-commerce Indonesia.

Lalu, apakah dengan e-commerce petani kita akan sejahtera seperti yang disampaikan Mochtar Riady? tentu saja tidak, karena yang menentukan harga adalah mereka, para kapitalis. Realitasnya mereka tidak akan memberdayakan pertanian nasional karena ini akan memutus ketergantungan kepada impor. Di sinilah terbukti bahwa pernyataan Mochtar Riady hanya lips service untuk memberikan harapan palsu kepada Indonesia.

Kapitalisme baik versi Barat maupun Timur, betapapun kerasnya mereka mencoba selamanya kemiskinan tidak akan pernah bisa dientaskan. Justru kapitalisme inilah biang kerok kemerosotan ekonomi rakyat dan penyumbang pendapatan melimpah bagi para pemodal. Sekali lagi Mochtar Riady gagal merumuskan solusi mengentaskan kemiskinan karena buta oleh akar penyebabnya.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *