May Day 2021: Buruh dan Penguasa yang Saling Memunggungi

Allah mengultimatum kita dalam Qur’an bahwasanya “barangsiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah maka dia berbuat zalim”. Itulah yang menjadi keniscayaan bagi penerapan sistem selain Islam, pandemi kezaliman dan kerusakan tak tertolak. Para buruh, mereka terselamatkan dengan Islam, dan akan terus terzalimi dalam sistem selain Islam.


Oleh: Ummu Farhan (Pegiat Literasi)

POJOKOPINI.COM — May Day menjadi momen para buruh bersuara. Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei itu kini kembali diisi dengan protes, bahkan diwarnai pengamanan peserta aksi oleh polisi. Begitulah dari tahun ke tahun, Hari Buruh tak pernah sepi dari protes. Seolah kepuasan pekerja itu barang langka, setiap tahun mereka berteriak menuntut sejahtera.

Dikutip dari CNN Indonesia (1/5/2021), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Angka itu naik 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07 persen. Realisasi itu naik dari posisi Agustus 2019 yang sebesar 5,23 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kunci penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah investasi. Menurutnya, untuk mendatangkan investasi, Indonesia memiliki terobosan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, menurut Ida, omnibus law itu memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik tempat mereka bekerja di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh.
Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik tempat mereka bekerja di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh.(ANTARA FOTO/FAUZAN)

Namun hal ini justru bertentangan dengan keinginan buruh. Sejumlah perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyerahkan petisi yang berisi protes terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Presiden (CNN Indonesia, 1/5/2021). Senada, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja dan rakyat Indonesia untuk menuntut pembatalan omnibus law UU Cipta Kerja dan mengusut tuntas semua kasus korupsi.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan judicial review yang diajukan oleh KSPI, untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Mirah menilai UU Cipta Kerja telah berdampak pada hilangnya hak konstitusional setiap warga negara untuk bisa mendapatkan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan jaminan sosial. “UU Cipta Kerja telah menghapus dan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya ada pada UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003,” katanya sebagaimana dikutip dari Kompas.com (1/5/2021).

Mirah menyebut bahwa hilangnya hak konstitusional mencakup upah minimum kota/kabupaten, hilangnya hak pesangon bagi pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK), serta hilangnya perlindungan hukum untuk pekerja karena pengusaha dapat melakukan PHK sepihak tanpa melalui putusan pengadilan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai akan menciptakan praktek eksploitasi yang semakin parah terhadap pekerja melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing serta sistem upah per jam.

Kondisi saling memunggungi antara buruh dan penguasa ini takkan ada titik temunya. Hal itu karena penguasa justru menganggap omnibus law yang dianggap racun oleh para buruh justru sebagai obat mujarab atasi problem perburuhan. Dengan omnibus law, investasi dianggap lebih mulus jalannya sehingga mampu menyelesaikan apa yang hari ini membuat resah para buruh.

9 Poin Tuntutan Buruh ke Jokowi Dalam Petisi May Day 2021 - Bisnis  Liputan6.com
Buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Inilah faktanya bahwa apa yang menjadi problem mendasar tak mampu atau salah dideteksi sebagai masalah untuk diatasi, sehingga mengeluarkan hasil diagnosa yang salah. Ini berimbas pada salah obat, sudahlah masalah tak selesai, malah akan memunculkan masalah baru.

Tidak hanya buruh, aksi May Day juga diikuti oleh sejumlah elemen Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). “Mahasiswa dan buruh akan bergerak bersama untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama, yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja,” tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada DW Indonesia (1/5/2021).

Jika Mahasiswa dan kaum buruh telah begitu gamblang menjelaskan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja yang dianggap solusi oleh penguasa ini tak didengar, agaknya hal itu justru menampakkan dengan terang ketidakberpihakannya kepada kepentingan publik. Hal ini lumrah saja dalam sistem kapitalisme yang menjadikan penguasa sekadar regulator, pun “solusi investasi” yang digencarkan oleh Mentri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agaknya menambah bau pekat perbedaan antara rakyat dan penguasa. Semakin jauhlah frekuensi rakyat dan penguasa, memang lazimnya begitu, sistem kapitalisme tak memfasilitasi pendapat publik. Inilah dengan jelas terlihat slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” tak lebih sekadar lips service saja.

Investasi, Solusi tak Berdikari

Jika tak investasi asing, maka jurus utang luar negeri pun jadi solusi. Dua itu merupakan senjata pamungkas yang selalu disodorkan untuk menyelesaikan masalah ala sistem kapitalisme. Solusi salah kaprah ini bukan hanya tak menyelesaikan problem keumatan, ini bahkan membahayakan daulat bangsa.

Dalam konsep investasi asing ala kapitalisme, semakin banyak modal asing yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah dianggap semakin sukses dalam membangun ekonomi. Hal ini dipersepsi akan menguntungkan rakyat, karena banyaknya penaman modal asing yang masuk ke negeri ini menjadikan terbuka luasnya lapangan kerja bagi rakyat.

Padahal itu justru menjadikan pihak asing sebagai “majikan” di negeri kita, dan dapatkah Anda menjawab siapa yang menjadi “kaum tertindas” itu? Para kapitalis (pemilik modal) pemilik perusahaan-perusahaan kakap menguasai segenap aset potensi bangsa, sedangkan rakyat tak mendapat kecuali remah yang receh. Padahal Islam telah menentukan dengan jelas mana yang merupakan kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Saat ini tentu ada banyak sekali jurang pelanggaran syariat Allah tersebab sistem yang diterapkan bukanlah sistem Islam.

Sejahtera Buruh dalam Naungan Islam

Ada wacana pergerakan buruh yang tercemar pemahaman sosialisme komunisme yang dianggap tak sekejam kapitalisme. Memang, kapitalisme bukan sistem ideal, ini justru mengancam peradaban manusia. Sejak asasnya, kapitalisme telah memutilasi agama dari kehidupan (sekularisme), inilah sumber petaka besar yang hari ini menimpa manusia.

Namun harus dipahami bahwa sosialisme tak lebih baik dari kapitalisme. Sistem ini justru sama buruknya dengan kapitalisme karena tak bersumber dari Dzat yang Mahatahu dan Maha Menciptakan yaitu Allah SWT. Pergerakan menuju “sama rata sama rasa” ala sosialisme justru akan menciptakan trauma baru, memperparah luka yang hari ini menganga tersebab kapitalisme.

Apa yang menimpa kaum buruh, ketidaksejahteraan dan tak didengarkan keluh kesahnya bertahun-tahun takkan terjadi jika sistem yang diterapkan adalah sistem Islam. Islam memiliki seperangkat aturan yang meng-cover seluruh aspek hidup buruh. Sistem Islam menjamin kesejahteraannya melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang adil, inilah yang kelak akan memutus dominasi asing atas hajat hidup publik dan semua aset potensi negeri. Negara secara independen akan mengelola apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikelola semata-mata untuk kemaslahatan manusia.

Pun sistem Islam menjamin kebebasan berpendapat antara rakyat dan penguasa. Ada Mahkamah Mazhalim yang siap mementung penguasa yang tak berpihak kepada kepentingan publik dengan menelurkan kebijakan atau UU yang justru mempersulit rakyat, karena itu merupakan kezaliman dan pelanggaran syariat. Di sinilah para buruh tak lagi memerlukan May Day untuk menyampaikan keresahannya, melepaskan beban berat di pundaknya.

Alhasil kita memahami bahwa menjauhkan manusia dari Islam adalah sumber kezaliman, Allah mengultimatum kita dalam Qur’an bahwasanya “barangsiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah maka dia berbuat zalim”. Itulah yang menjadi keniscayaan bagi penerapan sistem selain Islam, pandemi kezaliman dan kerusakan tak tertolak. Para buruh, mereka terselamatkan dengan Islam, dan akan terus terzalimi dalam sistem selain Islam.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *