Menakar Kebijakan Negara Menangani Stunting (Satu Rumah, Satu Ayam)

Menakar Kebijakan Negara Menangani Stunting (Satu Rumah, Satu Ayam)

Kondisi ekonomi adalah faktor utama dari permasalahan tsunami stunting di Indonesia, selain minimnya pengetahuan ibu tentang gizi.

Oleh: Irma Sari Rahayu, S.Pi

WWW.POJOKOPINI.COM — Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling disorot di Indonesia. Hasil riset tahun 2013 menunjukkan prevelensi balita stunting di Indonesia mencapai angka 37,8%. Angka yang sama dengan jumlah balita stunting di Ethiopia (Kompas.com/18/10/2019), sedangkan di tahun 2015 sebesar 36,4% yang menempatkan prevelensi stunting balita Indonesia terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara di bawah Laos (katadata.co.id/22/11/2018).WHO menetapkan batas toleransi stunting maksimal 20% atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita.

Sementara di Indonesia tercatat ,7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6%. Sebanyak 18,5% kategori sangat pendek dan 17,1% kategori pendek. Kondisi ini mengakibatkan WHO menetapkan Indnesia dengan status gizi buruk (Republika.co.id/24/1/2018). WHO juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevelensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Namun pada 2018, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angkanya terus menurun hingga 23,6% (Beritagar.id/5/4/2019).

Stunting adalah kondisi anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, atau dengan kata lain tinggi badan anak berada di bawah standar. Selain mengalami gangguan pertumbuhan, stunting pada anak juga akan mempengaruhi perkembangannya. Anak dengan stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan bicara dan kesulitan dalam belajar. Sistem kekebalan tubuh anak dengan stunting juga rendah, sehingga mudah sakit terutama infeksi (alodokter.com) Pemerintah menganggap permasalahan stunting adalah permasalahan genting yang harus segera diatasi.

Penanganan stunting termasuk dalam salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di sector kesehatan, utamanya peningkatan gizi. Dalam RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas dan masuk dalam daftar proyek major (besar). Percepatan ini dimaksudkan agar pada akhir tahun 2024 mendatang angka stunting dapat berkurang menjadi 19,4% atau di bawah angka standar WHO. Tak tangung-tanggung, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 60 trilyun untuk program pemberantasan stunting. Presiden Joko Widodo menyampaikan, masalah stunting bisa berdampak pada kerugian negara.

Potensi kerugian negara dari stunting mencapai 2% – 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Stunting juga menghambat SDM Indonesia karena berdampak pada daya saing dalam memperoleh pekerjaan. Hal itu akan berdampak pada meningkatnya pengangguran di Indonesia.Salah satu kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam menangani stunting adalah program 1 rumah 1 ayam, seperti yang dilontarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Moeldoko mengusulkan agar satu keluarga memelihara ayam untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Diharapkan, dari ayam yang dipelihara keluarga akan menghasilkan telur yang bisa diberikan kepada anak-anak. Ia menyebut bahwa setiap anak wajib setidaknya satu butir telur ayam. Di samping itu anak juga harus mendapat makanan bergizi lainnya seperti sayur mayur, tahu maupun tempe (detiknews/15/11/2019). Usulan ini pun disambut positif oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Pencegahan stunting juga dilontarkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut beliau, sosialisasi pencegahan stunting bisa dimasukkan ke dalam pelatihan calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat layak kawin (tempo.co.id). Diharapkan calon mempelai dapat mempersiapkan kehamilan dengan baik agar tidak melahirkan anak stunting. Lalu, solutifkah usulan ini?Akar Masalah StuntingStunting disebabkan karena kurangnya nutrisi yang diterima anak dalam jangka waktu yang lama, terutama di 1000 hari pertama kelahiran. Menurut mantan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, stunting bisa dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya factor sosial ekonomi, pola asuh, asupan makanan, infeksi,status gizi ibu, penyakit menular, kebersihan lingkungan dan lain-lain.

Kondisi ekonomi adalah factor utama dari permasalahan tsunami stunting di Indonesia, selain factor minimnya pengetahuan ibu tentang gizi. Mahalnya harga makanan bergizi tinggi tidak mampu dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan rendah. Kondisi ini mengakibatkan kaum ibu terpaksa hanya bisa mengkonsumsi makanan ala kadarnya di saat hamil dan pada saat memberikannya kepada anak, tanpa memperhatikan nilai gizi. Yang penting anak sudah kenyang pun cukup. Namun bukan berarti kasus stunting tidak dapat ditemui pada keluarga kelas ekonomi menengah ke atas.

Gaya hidup serba instan dan pola asuh yang salah mengakibatkan kaum ibu dan anak lebih sering mengkonsumsi makanan yang minim gizi sekalipun harganya mahal.Kebijakan 1 rumah 1 ayam terasa sebagai program “asbun” dalam menangani stunting karena tidak menyentuh kepada akar permasalahannya. Jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat sudah kesulitan, ditambah lagi harus memelihara ayam, tentu akan semakin sulit. Belum lagi, dimana ayam akan diletakkan? Jika harus dipelihara di dalam kandang, tentulah dibutuhkan ruang cukup untuk meletakkannya. Sedangkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih banyak tinggal dalam lingkungan padat penduduk dengan rumah yang letaknya berhimpitan. Jika dibiarkan berkeliaran bebas, lebih tidak mungkin lagi. Belum lagi program ini berbenturan dengan kebijakan daerah lainnya yang melarang masyarakat memelihara ayam di rumah, seperti di DKI Jakarta.

Mengapa permasalahan stunting menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya? Apakah ada motif lain selain stunting dipandang hanya sebagai permasalahan kesehatan? Jika merujuk kepada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo 20 Oktober 2019, beliau menjelaskan bahwa Indonesia memiliki bonus demografi dimana usia produktif akan melebihi usia non produktif. Bonus demografi ini bisa menjadi tantangan dan juga kesempatan yang besar sekaligus bisa menjadi masalah karena berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja.

Bonus demografi ini sangat berpengaruh pada kualitas SDM yang berkualitas. Maka, dengan adanya permasalahan stunting, bonus demografi tersebut justru akan menjadi penghambat bagi negara.Jika dikaitkan dengan dengan kerugian yang akan dialami negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan penanganan stunting di Indonesia juga terkait dengan motif ekonomi negara.

Jika merujuk pada data PDB Indonesia pada 2017 yang sebesar 13.000 trilyun rupiah, maka kerugian yang ditimbulkan akibat stunting bisa mencapai 260-390 trilyum rupiah (pinterpolitik.com). Motif ekonomi ini semakin jelas jika kita merujuk pada penelitian John Hoddinott,dkk dalam The Economic Rationale for Investing in Stunting Reduction yang menyebutkan bahwa Indonesia dapat menikmati timbale balik ekonomi sampai sebesar US$48 (sebesa Rp 675 ribu) untuk setiap US$1 ( Rp 14 ribu) dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan stunting (pinterpolitik.com).

Kenyataan ini semakin memperjelas kenyataan bahwa keseriusan pemerintah dalam menangani stunting tidak hanya sekedar rasa tanggungjawab atas kesehatan bayi dan balita yang kelak akan tumbuh menjadi generasi berkualitas untuk membangun peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang besar, mandiri dan tidak di bawah tekanan kebijakan negara besar seperti saat ini. Namun penanggulangan stunting lebih ditekankan kepada akan didapatkannya SDM yang berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Siapa yang paling diuntungkan dalam kondisi ini? Tentu saja pengusaha-pengusaha kapitalis yang saat ini menguasai sebagian besar bidang perekonomian nergara.

Lagipula, tsunami stunting terjadi sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi ketahanan pangan. Lihatlah fakta tertimbunnya ratusan ribu ton beras di gudang bulog hingga akhirnya mengalami penurunan mutu, sementara masih banyak rakyat yang kelaparan. Belum lagi pemusnahan telur dan anak ayam dengan alasan menjaga kestabilan harga, sungguh sebuah kenyataan di luar nalar. Jadi, wajar saja jika angka stunting di Indonesia sangat tinggi. Solusi IslamIndonesia adalah negeri yang subur dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan kondisi ini, seharusnya masyarakat Indonesia terutama anak-anak tumbuh sehat tanpa stunting.

Permasalahan stunting muncul karena kesalahan negara dalam menerapkan sistem ekonomi kapitalis dalam mengelola kekayaan alam yang dimiliki.Islam memandang kewajiban negara adalah menjamin kesejahteraan dan menyediakan kebutuhan rakyat individu per individu (fardan fardan). Kekayaan alam yang menjadi milik umum harus dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk memenuhi seluruh fasilitas yang dibutuhkan rakyat di bidang kesehatan, seperti memperbaiki sanitasi dan penyediaan sarana kesehatan terbaik dan dapat terjangkau oleh masyarakat secara gratis.

Rasulullah SAW bersabda “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api” (HR Abu Daud). Negara juga harus melakukan edukasi kepada semua lapisan masyarakat tentang hidup bersih dan sehat serta pengetahuan tentang gizi dan memperbaiki pola asuh orang tua agar terlahir generasi yang sehat,cerdas dan kuat.Dalam mengentaskan kemiskinan, negara harus menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dengan upah yang layak bagi laki-laki yang sudah baligh, sehingga dapat menghidupi keluarganya.

Negara juga mengalokasikan dana khusus dari baitul maal untuk membiayai fakir miskin. Jika dana di baitul mal tidak mencukupi atau kosong, maka kewajiban tersebut berpidah ke pundak kaum muslimin. Dalam kondisi ini negara boleh memungut pajak sejumlah dana yang dibutuhkan dan hanya dipungut dari orang kaya saja. Di samping itu, negara juga mendorong kepada kaum muslimin yang berkecukupan untuk menyantuni saudaranya yang fakir miskin melalui pemungutan zakat maupun shadakah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur (dengan perut kenyang) pada malam hari, sementara tetangganya lapar, dan ia mengetahuinya” (HR al Bazzaar melalui jalur dari Anas).

Keteladanan sikap seorang pemimpin dalam meriayah rakyatnya individu per individu dapat kita temui pada diri Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra. Dikisahkan Amirul Mukminin pernah memanggul sendiri bahan makanan yang diambil dari Baitul Mal dan diberikan kepada seorang janda yang ditemuinya sedang memasak batu untuk menghibur anaknya yang menangis karena lapar.

Amirul Mukminin juga membuat kebijakan memberikan subsidi makanan untuk anak-anak yang telah disapih. Namun kebijakan tersebut akhirnya diralat sendiri oleh Umar ra setelah beliau mendapati seorang ibu yang terlalu cepat menyapih anaknya demi mendapatkan subsidi. Perhatian Umar bin Khattab ra dalam bidang kesehatan beliau tunjukkan saat bersama istrinya, Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib membantu seorang wanita yang akan melahirkan sedangkan kondisinya tidak memiliki apapun.

Umar ra pun memberikan nafkah kepada wanita tersebut beserta suaminya.Kondisi ini hanya bisa didapatkan jika negara menerapkan sistem ekonomi alternative pengganti sistem kapitalis, yakni sistem ekonomi Islam. Cukuplah peringatan Allah kepada seorang pemimpin negara bahwa ia adalah pelayan bagi rakyatnya dan akan dimintai pertangunggujawabannya oleh Allah SWT dalam kepengurusannya. Sabda Rasulullah SAW: “Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR Muslim dan Ahmad).[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *