Menelisik Pembangunan Infrastruktur dalam Islam

Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini digunakan oleh negara ternyata bertumpu pada investasi asing. Walhasil negara akan sibuk untuk memikirkan bagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memuluskan oligarki para kapital. Hal ini disebabkan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.


Oleh: Siti Aisah S. Pd (Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)

POJOKOPINI.COM — Lihatlah Fir’aun, raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan pada zaman Nabi Musa. Adalah sosok penguasa yang membangga-banggakan dirinya atas pembangunan infrastruktur dengan seluruh harta kekayaannya. Ia pun selalu membangga-banggakan sungai Nil yang ada di dalam genggamannya. Tak hanya itu, ia pun mengingkari dakwah dan merendahkan Nabi Musa a.s. Namun naasnya kemewahan dan kemegahannya itu tidak bertahan lama. Ia ditenggelamkan Allah Swt. berikut dengan harta, kekuasaan dan para pengikut setianya.

Psikologis Fir’aun tentang sikap yang selalu membanggakan diri sendiri ini biasa terjadi terhadap kekuasaan yang tidak memiliki dasar keagamaan. Perlu menjadi perhatian, fokus dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik tidak membuat korelasi keimanan kepada Sang Pencipta menjadi lebih takwa. Lihatlah bagaimana pembangunan masjid-masjid kian megah, tetapi nihil isinya.

Pembangunan sejatinya adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus menuju ke keadaan yang lebih baik. Tak hanya itu, dalam prosesnya pun semestinya memprioritaskan kestabilan alam untuk memanusiakan manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Walhasil tujuan untuk mewujudkan manusia dalam masyarakat yang sejahtera, tidaklah harus membangun gedung yang tinggi atau semacamnya. Namun, semuanya akan mudah terwujud apabila ada korelasi antara pemikiran, perasaan dan aturan yang ada di dalam masyarakat itu sama. Yaitu bersumber dari Islam.

Pembangunan infrastruktur yang sedang viral saat ini adalah membangun sebuah ‘kota baru’ di Jawa Barat bernama Rebana Metropolitan. Perlu diketahui, kawasan ini digadang-gadang sebagai pusat industri ketiga terbesar di Jawa Barat. Hal tersebut diproyeksikan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen. Dilansir oleh humas.jabarprov.go.id, Rebana Metropolitan akan meliputi tujuh daerah. Seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kuningan, termasuk wilayah Kota Cirebon(merdeka.com, 19/11/2020).

Dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan di antaranya adalah pembangunan jalan tol, rel kereta api dan yang paling hits saat ini adalah pelabuhan Patimban yang akan beroperasi Desember 2020 mendatang. Pelabuhan ini menjadi seperti pelabuhan Tanjung Priok kedua.

Pelabuhan Patimban ini dibangun di atas tanah seluas 654 hektare dengan rincian 300 hektare untuk terminal peti kemas dan terminal kendaraan, serta 354 hektare akan diperuntukkan back up area berisi area pergudangan, perkantoran, pengelolaan, dan area bisnis. Director Industrial & Logistics Services Colliers International Indonesia Rivan Munansa mengatakan: “Pelabuhan Patimban diproyeksikan akan memberikan pelayanan yang setara dengan Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi dengan akses yang lebih mudah dari kawasan Bekasi-Karawang-Subang.” Potensi pengembangan kawasan industri baru ini menjadi angin segar untuk daerah Subang dan sekitarnya. Namun, harga tanahnya masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah Karawang dan Bekasi (okezone.com, 20/11/2020).

Kawasan yang berkonsep industri ramah lingkungan ini melalui inovasi teknologi, ekonomi kreatif, dan bidang kewirausahaan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK untuk menyongsong industri 4.0 di masa depan. Dilansir dari pikiranrakyat.com (16/11/2020), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan Patimban ditargetkan rampung pada 2027.

Harapannya, “Desember nanti kita akan gunakan pertama kali untuk car terminal yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor-impor mobil, juga distribusi mobil ke seluruh Indonesia,” ujar Budi Karya dalam acara Dialog Publik “Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Ekonomi Daerah” secara virtual.

Tahap pertama Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang ini akan mampu menampung operasional peti kemas hingga 250 ribu TEUS (twenty foot equivalent unit). Tak hanya itu, akan ada targetan pula pada pendirian politeknik maritim yang akan bekerja sama dengan Inggris.

Pada periode pertama pembangunan infrastruktur ini tampak keindahan dan kenyamanan yang akan diraih. Padahal ini semua tiada lain hanya menguntungkan segelintir orang saja. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah adalah fasilitator kepentingan kapitalis. Atas nama investasi dan kawasan yang ditunggu-tunggu asing ini, pembangunannya dipercepat. Namun, ironisnya masih banyak daerah tertinggal yang fasilitas umumnya masih memprihatinkan. Mengapa demikian, karena daerah tersebut tidak mendatangkan profit sehingga minim perhatian pemerintah. Beda dengan megaproyek Rebana ini.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pembangunan infrastruktur dalam Islam yang tidak bersandar pada investasi swasta asing. Kisah Khalifah Umar Alfaruq yang menyediakan pos dana khusus dari baitulmal untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini tiada lain untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan negara Islam.

Perlu diketahui juga pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menyediakan alat transportasi. yaitu berupa sejumlah besar unta secara khusus. Hal ini akan berguna bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. Sehingga memudahkan masyarakat daulah kala itu untuk berbagai perjalanan seperti ke Jazirah Syam dan Irak. Perlu diketahui pula persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur dalam Islam bukanlah sesuatu yang sulit. Hal ini disebabkan daulah menerapkan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam melalui pengelolaan kekayaan umum (milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan negara (milkiyyah daulah) terbukti mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus ngutang. Hal ini pun termasuk untuk pembangunan kota beserta dukungan infrastruktur lainnya. Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini digunakan oleh negara ternyata bertumpu pada investasi asing. Walhasil negara akan sibuk untuk memikirkan bagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memuluskan oligarki para kapital. Hal ini disebabkan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.

Setidaknya ada empat poin penting dalam pembangunan infrastruktur publik dalam Islam: Pertama, pembangunan infrastruktur ini semata-mata adalah tanggung jawab negara, bukan sebagai ajang keuntungan atau mencari diplomatik dengan negara lain. Kedua, membagi jelas permasalahan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat serta memastikan berjalannya politik ekonomi Islam. Ketiga, perencanaan tata kelola ruang dan wilayah dalam Daulah Khilafah yang didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana baitulmal.

Perlu diketahui, khilafah akan memastikan sumber kekayaan alam ini dikelola negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta mampu mencukupi kebutuhan negara, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Demikianlah sistem ekonomi dan politik Islam ini bisa menjamin pembangunan infrastruktur bagi rakyatnya. Namun, menerapkan sistem ekonomi Islam ini hanya akan terlaksana secara paripurna dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bi ash-shawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *