Mengenal Sistem Peradilan Islam

Hukum Islam adalah hukum yang satu yang diterapkan kepada seluruh rakyat. Keputusan pengadilannya mengikat, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena itu Islam tidak mengenal peradilan banding, peninjauan kembali dan sebagainya.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman sebagaimana yang diberitakan oleh kompas.com pada 24/6/2021 menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi pada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memangkas hukuman pidana penjara Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Zaenur mendorong agar pihak kejaksaan mengajukan kasasi atas putusan tersebut karena dalam kontra memori bandingnya, jaksa mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Tipikor memberi vonis 10 tahun penjara sudah benar.

Inilah proses panjang peradilan di negara ini. Keputusan pengadilan tidak mengikat, bisa dibatalkan atau ditambah dan dikurangi di tingkatan yang lebih tinggi ketika terdakwa mengajukan kasasi. Begitu banyak fase dan tingkatan peradilan yang melelahkan, menghabiskan waktu namun ujungnya keadilan tak juga diperoleh. Realitas yang demikian tidak terjadi dalam peradilan Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang satu yang diterapkan kepada seluruh rakyat. Keputusan pengadilannya mengikat, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena itu Islam tidak mengenal peradilan banding, peninjauan kembali dan sebagainya. Jika Islam mengenal tiga bentuk peradilan, sesungguhnya hanya sebatas pembagian tugas dan fungsi. Para hakim ini diketuai oleh seorang qadhi, yang disebut Qadhi Qudhat. Dia harus seorang pria, baligh, berakal, merdeka, Muslim, adil dan ahli fiqih. Dia diberi hak untuk mengangkat, membina, dan bahkan memecat para qadhi sesuai dengan ketentuan administrasi. Para pegawai peradilan ini diserahkan kepada pimpinan masing-masing peradilan.

Sistem peradilan Islam mengenal tiga macam peradilan yaitu;
Pertama, peradilan Khusumat yaitu peradilan yang dipimpin oleh qadhi Khusumat yang menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan muamalah seperti utang piutang, jual-beli maupun yang berkaitan dengan `uqubat (sanksi). Para pezina, orang yang murtad, penganut aliran sesat dan sebagainya diadili dalam peradilan ini.

Peradilan ini membutuhkan mahkamah, atau majelis untuk bersidang. Karena ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak penuntut dan pihak tertuduh. Di mahkamah ini semua bukti diajukan dan dibuktikan, baik saksi, sumpah maupun dokumen. Hakim akan membuat keputusan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan dibuktikan di peradilan.

Meski berada di dalam satu mahkamah, boleh lebih dari satu qadhi, hanya saja yang berhak memutuskan perkara dalam satu majelis tetap satu orang. Sedangkan yang lain berfungsi memberikan pandangan, namun pendapat dan masukan mereka tidak mengikat.

Ketika Sayyidina Ali menjadi Khalifah, ia bersengketa dengan seorang Yahudi karena kepemilikan baju besi miliknya. Namun ketika sidang di gelar, Khalifah Ali tak memiliki bukti sehingga ia harus merelakan baju besinya dimiliki si Yahudi. Inilah salah satu contoh, bagaimana sistem peradilan Islam memutuskan sengketa, meski melibatkan orang kuat.

Kedua, peradilan Hisbah. Hisbah adalah peradilan yang dipimpin oleh Qadhi Muhtasib untuk menyelesaikan pelanggaran yang bisa membahayakan hak masyarakat. Qadhi Muhtasib bertugas mengkaji semua masalah yang terkait dengan hak umum, tanpa adanya penuntut. Kecuali, kasus hudud (seperti perzinaan, menuduh berzina, mencuri, minum khamr, sodomi) dan jinayat (seperti pembunuhan, melukai anggota badan orang).

Tugas Qadhi Muhtasib ini adalah menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dia berhak mencegah kemungkaran seketika, dimanapun tanpa membutuhkan majelis. Dia bisa dibekali dengan polisi yang bertugas mengeksekusi keputusan dan perintahnya. Keputusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan seketika itu juga.

Qadhi Muhtasib bisa mengangkat beberapa wakil yang memenuhi syarat Muhtasib. Mereka bisa disebar ke beberapa pelosok atau tempat yang berbeda. Mereka mempunyai kewenagan yang sama untuk melaksanakan tugas dan fungsi hisbah ditempat atau kawasan, tempat dimana mereka diangkat.

Pada masa Umar bin al-Khaththab ada seorang Qadhi Muhtasib yang diangkat untuk mengawasi pasar. Tugas ini dipercayakan kepada seorang wanita, ia bernama as-Syifa. Di masa Khalifah al-Mutadzidz (279 H), Sanan bin Tsabit, yang merupakan Qadhi Muhtasib, juga ditugaskan untuk menguji dan menyeleksi seluruh dokter di Baghdad. Mereka berjumlah 860 dokter. Qadhi Muhtasib diberi wewenang untuk melarang para dokter melakukan praktik, kecuali setelah izin praktik dari Qadhi Hisbah (Ibn Abi Ushaibiah, Uyun al-Anba, Juz 1/112).

Bahkan Qadhi Muhtasib tak gentar menangani penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Dalam kitab, Siyar al-Muluk, diceritakan, ketika penguasa Bani Saljuk menenggak minuman keras bersama punggawa kerajaan, maka mereka pun didera oleh Qadhi Hisbah sebanyak 40 kali cambukan, hinggga menanggalkan giginya. Menariknya, punggawa itu adalah salah seorang komandan militer.

Ketiga, peradilan Madzalim. Ini adalah peradilan yang dipimpin oleh Qadhi Madzalim untuk menghilangkan kedzaliman negara terhadap orang yang berada di bawah wilayah kekuasaannya, baik rakyat negara Khilafah maupun bukan. Kedzaliman tersebut dilakukan sendiri oleh khalifah, pejabat negara maupun pegawai yang lain.

Qadhi Madzalim diangkat oleh khalifah, maupun Qadhi Qudhat. Mengenai tugas mengawasi, membina dan memecatnya bisa dilakukan oleh khalifah, Qadhi Qudhat atau kepala Qadhi Madzalim, jika mereka diberi kewenangan oleh khalifah untuk melakukan tugas dan fungsi tersebut.

Tugas Qadhi Madzalim adalah menghentikan kedzaliman yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Jika ini terkait dengan kebijakan, maka Qadhi Madzalim akan membatalkan kebijakan tersebut. Jika ini terkait dengan sikap dan perbuatan semena-mena, maka Qadhi Madzalim juga akan menghentikan sikap dan tindakan tersebut. Qadhi Madzalim berhak memberhentikan pejabat, pegawai negara, bahkan khalifah jika harus diberhentikan, sebagaimana ketentuan hukum syara`. Termasuk jika pengangkatan khalifah dianggap tidak sah, maka Qadhi Madzalim bisa menghentikannya. Qadhi Madzalim juga berhak menguji aturan yang akan ditetapkan untuk negara.

Inilah sistem peradilan dalam Islam. Semua begitu mudah, murah dan sederhana, efektif dan efisien. Tidak seperti dalam realitas kekinian di negara kita, sudahlah jenjang peradilan bertingkat-tingkat, proses mahal dan berbelit-belit, bahkan hukum diperdagangkan layaknya komoditas. Belum lagi jenis peradilannya yang banyak, terdapat Peradilan Niaga, Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan militer, peradilan sipil, peradilan agama dan lain sebagainya.

Negara Khilafah hanya memiliki tiga jenis peradilan, karena semua orang dalam negara Khilafah mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dengan proses yang sederhana keadilan tersebar diseluruh penjuru dan pelosok wilayah kekuasaan Islam. Jaminan keadilan Islam dicatat dengan tinta emas peradaban dan tersimpan rapi dalam catatan sejarah dunia.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *