Menjaga Natuna, Tak Cukup Modal Nyali Semata

Menjaga Natuna, Tak Cukup Modal Nyali Semata

Oleh : GhinaBidan Swasta

WWW.POJOKOPINI.COM — Hampir lebih dari sepekan terakhir ini publik dibuat geram dan kecewa, tepatnya insiden masuknya kapal asal China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal. Komando Armada I Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaporkan kehadiran China Coast Guard di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, Kamis (2/1/2020). China Coast Guard mengawal beberapa kapal nelayan Negeri Tirai Bambu yang sedang melakukan aktivitas perikanan. (Detik.com)

Padahal, menurut Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, China berdalih bahwa kawasan Natuna masuk dalam nine dash line. Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kapal-kapal China tersebut telah melakukan pelanggaran di Natuna.

Namun sayangnya, para pejabat negara justru memiliki pandangan berbeda dalam menanggapi peristiwa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa hal itu tak perlu dibesar-besarkan. Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai. Prabowo memilih menyelesaikan masalah di Natuna secara damai. (RMOL.com)

Natuna ibarat santapan lezat yang ingin dicicipi dan dimiliki siapa saja dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan saja, setiap hari Natuna dilewati sekitar 1.000 kapal asing. Hal ini karena laut Natuna menyimpan beragam potensi hasil laut, mulai dari cumi-cumi, lobster, kepiting, hingga rajungan. Ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna. Potensi per tahun lobster ada 1.421 ton, kepiting, 2.318 ton, rajungan 9.711 ton. Sedangkan untuk komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan demersal, di mana potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton/tahun (detik.com)

Selain kaya sumber daya perikanan dan potensi alamnya yang indah, perairan natuna juga menyimpan “harta karun” terpendam. Laut Natuna memiliki cadangan minyak dan gas (migas) yang sangat besar. Salah satu blok migas di Natuna yang cadangannya sangat besar adalah lapangan gas Natuna D-Alpha dan lapangan gas Dara. Survei seismik laut berhasil menemukan cadangan migas terbesar sepanjang 130 tahun sejarah permigasan Indonesia dengan cadangan gas 222 triliun kaki kubik (TCF) dan 310 juta bbl minyak, dengan luas 25×15 km2 serta tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter (kompas.com)

Dan China pun tergoda akan “kelezatan” Natuna. Hingga China berani mengklaim perairan Natuna masih termasuk wilayahnya. Dasar yang digunakan adalah sembilan garis putus-putus (nine dash line/NDL). Masuknya kapal China Coast Guard ke wilayah ZEE Indonesia terkategori pelanggaran kedaulatan meskipun kapal tersebut baru memasuki wilayah ZEE, bukan wilayah kedaulatan perairan yang dihitung 12 mil yang diukur dari garis pantai, berdasarkan deklarasi Djuanda. Karena China Coast Guard bukan kapal biasa, bukan kapal nelayan, tetapi kapal resmi representasi China yang membawa kedaulatan China. Aktivitas pemantauan dan penjagaan perairan ZEE Indonesia hanya diperkenankan oleh kapal patroli Indonesia.

Sikap ini semakin menunjukkan arogansi China terhadap Indonesia. Indonesia harus bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan China dengan segera mengerahkan kekuatan maksimal untuk mengusir China dari Natuna. Namun, sayang seribu sayang, para pejabat terkait yang diharapkan rakyat justru bersikap sebaliknya. Lemah dan tak berkutik menghadapi tindakan sewenang-wenang oleh pihak China. Terbukti dari pernyataan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah melalui menterinya tersebut seakan hanya mencari aman dengan menyatakan tidak ingin masalah natuna dibesar-besarkan dan ingin diselesaikan dengan damai saja.

Harusnya, Indonesia bersikap gahar dan tegas karena kedaulatan negeri dipertaruhkan. Tak cukup modal nyali, Indonesia pun harus memiliki armada yang tangguh. Sayangnya, kekuatan militer Indonesia sangat jauh di bawah China. Semakin terlihat ringkih-lah rezim ini untuk menghadapi China. Pemerintah tak bisa membusungkan dada dan berdiri tegap di depan China, jangankan menantang perang, untuk memutus hubungan diplomatik pun tak mampu karena tersandera utang dan investasi, sehingga membuat pemerintah tunduk dan takluk kepada China.

Inilah yang terjadi ketika ada di antara dua kepentingan kapitalisme barat dan timur, ada Natuna yang menjadi korbannya. Nasionalisme yang didengung-dengungkan untuk menjaga kedaulatan wilayah, pada akhirnya tergadai dalam deal-deal politik dan jebakan utang berkedok investasi.

Dari peristiwa Natuna kita juga dapat melihat bahwa gaung NKRI harga mati dengan rasa nasionalismenya telah gagal menjaga wilayah Indonesia. Kegagalan itu bersumber dari paham kapitalis sekular yang dianut negeri ini yang nyata-nyata tak akan pernah mampu mengatasi masalah umat. Hari ini Natuna, esok lusa entah wilayah mana lagi yang jadi korban. Arah pandang materi dan manfaat melandasi beragam kebijakan penguasa dan rezim hingga terjebak dalam kubangan utang. Imbasnya, kedaulatan Indonesia siap diobok-obok negara pemberi utang.

Berbeda dengan Islam, aturannya sangat detil mengatur masalah ini secara sempurna. Islam bukan sekedar agama tapi sebagai ideologi memiliki pandangan yang khas dalam menjaga wilayah perbatasan (tanah ribath). Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhsiyyah Islamiyah jilid II menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ribâth sendiri adalah tinggal berjaga-jaga di tapal batas untuk menguatkan agama dan melindungi kaum muslim dari kejahatan orang-orang kafir.

Dengan demikian, tinggal di tempat mana pun yang diduga dapat terjadi serangan musuh, dengan tujuan mencegah bahayanya, dianggap sebagai aktivitas ribâth. Keutamaan ribâth sangat agung dan pahalanya sangat besar. Karena, ribâth adalah perlindungan terhadap kaum Muslim dan kehormatan mereka, serta kekuatan bagi penduduk tapal batas dan para pejuang. Dan ribâth adalah pokok jihad sekaligus cabangnya.

Ruh jihad yang mewarnai penjagaan wilayah-wilayah Islam, tak hanya bertujuan mengamankan negara di wilayah perbatasan tapi juga merupakan wujud kepatuhan terhadap perintah Allah Swt. Kepatuhan ini tak akan mampu ditukar dengan materi apapun, sebab jihad adalah bagian dari syariat. Bahkan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjaga-jaga dan menyiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian.” (QS. Al-Anfâl [8]: 60).

Maka, jika ingin mengalahkan China, harus dilawan oleh negara adidaya juga. Bukan hanya negara adidaya kawasan, melainkan negara adidaya dunia. Sementara untuk menuju negara adidaya, Indonesia harus memiliki visi besar sebagai dasar kebijakan dalam dan luar negeri, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan militer yang kuat. Visi besar ini adalah ideologi Islam yang menjadi solusi dari masalah ini.

Aturan yang lengkap dan sempurna tersebut pernah diwujudkan pada suatu peradaban yang yang pernah berjaya selama 13 abad dan peradabannya mencapai hingga dua per tiga dunia. Artinya, hanya pada satu kepemimpinan peradaban tersebut telah berhasil menjaga kedaulatan dengan kondisi wilayah sangat luas. Kepemimpinan itulah yang disebut dengan kekhilafahan. Keberhasilannya dapat diraih tanpa intervensi asing, bahkan tanpa perjanjian-perjanjian bathil seperti saat ini yang dialami Indonesia. Campur tangan asing terus merusak dan menggerogoti kedaulatan dengan memberi peluang mereka terus menjajah dan mengeksploitasi SDA negara, dan hal itu jelas akan merugikan dan membatasi hak rakyat.

Menjaga perbatasan juga akan menjadi prioritas tanggung jawab negara karena hal itu bagian dari menjaga pertahanan dan keamanan terhadap rakyat. Juga dilihat dari segi bagaimana negara tersebut harus selalu ‘concern’ dalam menjaga kewibawaannya di mata negara-negara lain, agar tidak ada negara-negara lain yang bisa semena-mena kepadanya.

Sungguh, ruh Islam menuntut untuk tidak berkompromi dengan siapapun, dan dalam bentuk apapun. Islam datang dari yang Maha Sempurna, Allah Azza wa Jalla. Aturan yang dilaksanakan oleh penerap syariah Allah di muka bumi, yakni khalifah akan mampu menghantarkan umat kepada kemaslahatan hakiki. Tanpa asing ataupun aseng. Sehingga ketika negara dapat menerapkan Islam secara sempurna, menjadi negara adidaya, para asing dan aseng tidak akan berani dengan mudahnya masuk dan mencaplok setiap jengkal wilayah daulah Islam. Dan semuanya hanya bisa kita dapatkan juga rasakan ketika ummat hidup di bawah satu kepemimpinan dalam naungan Khilafah ‘ala minhajj an Nubuwwah.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *