Menyoal Omnibus Law, Berkah atau Musibah?

Menyoal Omnibus Law, Berkah atau Musibah?

Sesungguhnya permasalahan yang ditimbulkan dari pengesahan UU Omnibus Law adalah buah yang dihasilkan, akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme dan liberalisme. Sistem yang batil sejak lahirnya karena dibuat berdasarkan akal manusia yang lemah, sehingga wajar juga melahirkan hukum/peraturan yang batil juga.


Oleh: Yeni Ummu Athifa (Muslimah Peduli Negeri)

POJOKOPINI.COM — Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah tepatnya menggambarkan permasalahan yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini. Bagaimana tidak? Di saat masyarakat masih khawartir dengan pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir, masyarakat dikejutkan dengan disahkannya  UU Omnibus Law atau UU Cipta kerja oleh penguasa melalui sidang DPR pada tanggal 5 Oktober 2020.

Padahal saat masih menjadi RUU saja, UU ini sudah menimbulkan kontroversi yang belum tuntas terselesaikan. Wajar kalau pengesahannya membuat masyarakat Indonesia yang paham urgensi bahayanya UU ini sontak bereaksi.

Maka tak heran, jika  terjadi arus mobilisasi masa yang turun ke jalan yang menuntut diterbitkannya Perppu untuk  pembatalan/pencabutan UU Omnibus Law ini. Dan gelombang masa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kalangan buruh, tokoh umat, masyarakat umum, Mahasiswa hingga pelajar ini terus saja terjadi sejak pengesahan UU tersebut. Bahkan tepat di hari setahun masa kerja Presiden Jokowi-Makruf terjadi demonstrasi besar-besaran. Bukan saja di ibukota Jakarta, namun hampir di seluruh kota besar di Indonesia (CNN Indonesia, 20/10/2020).

Sayangnya,  demonstrasi yang telah berlangsung berhari-hari ini tampaknya belum membuahkan hasil. Alih-alih ada dialog yang menampung aspirasi masyarakat ini, para pedemo malah dihadang oleh aparat yang berpakaian lengkap. Pemangku jabatan di negeri ini tampaknya bergeming walau aksi ini telah memicu kemarahan masyarakat hingga terjadi kericuhan antara aparat dan pedemo bahkan terjadi kekerasan fisik sekalipun.

Kekukuhan penguasa pasang badan melawan rakyatnya sendiri untuk tetap mempertahan UU Omnibus Law ini patut di pertanyakan. Ada apa sebenarnya di balik UU Omnibus Law dan mengapa rakyat/masyarakat begitu getol menolak UU Omnibus Law ini sementara di sisi lain para pemangku jabatan terlihat tak peduli dengan penolakan masyarakat, sebenarnya untuk kepentingan siapa UU ini diberlakukan? Jikalau UU ini demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia tentunya mereka  akan berpikir dua kali melihat penolakan dari masyarakat bukan?

Kapitalisme Pangkal Persoalan

Aroma Kapitalisme pekat tercium dari pengesahan UU Omnibus Law ini. Demi menarik investasi ke Indonesia harus ada langkah konkret agar para investor  mau menanamkan modalnya di negeri ini. Selain mempromosikan kebudayaan dan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke seluruh dunia, juga mengundang para investor untuk datang ke Indonesia. Dan salah satu caranya  adalah dengan merevisi aturan yang  menyulitkan para investor untuk  berinvestasi di Indonesia tanpa harus menghadapi persoalan izin yang ribet tentunya.

Maka tak heran pengesahan  UU Omnibus Law adalah suatu yang urgen. Mengapa? Karena dengan UU Omnibus Law ini  bisa langsung mengamendemen beberapa regulasi lama  menjadi satu paket  UU sekaligus, Setidaknya ada 79 UU yang akhirnya disinkronisasi menjadi satu UU Cipta Kerja (bisnis.com, 7/10/2020).  

Dengan demikian berkuranglah  rintangan yang  menjadi penghalang bagi para investor tersebut. Sebut saja, dengan perizinan yang tidak menyulitkan dan syarat yang memudahkan bagi para investor, pasal ketenagakerjaan, penguasaan lahan dan  yang paling fatal adalah pemberian sanksi yang tidak memberatkan bagi para investor jika pun ada pelanggaran.

Sayangnya, UU Omnibus Law agaknya tidak memihak kepada rakyat, terutama pasal ketenagakerjaan. Di mana terlihat dari kalangan pekerja/buruh yang terimbas akibat disahkannya UU ini, baik secara langsung maupun tidak. Sebaliknya, bagi  kalangan pengusaha/pemilik modal baik lokal ataupun asing, justru ini yang merupakan pasal pemungkas pembungkam banyaknya tuntutan buruh selama ini. Tidak salah kalau UU ini dikawatirkan nantinya akan digunakan untuk menekan dan berujung pada kesemenaan  pengusaha terhadap pekerjanya.

Demikian juga beberapa pasal di antaranya akan menimbulkan masalah  sehingga ditengarai dapat merusak tata kehidupan dalam masyarakat, khususnya kaum muslimin. Sebagai contoh,  diberikan izin untuk menetapkan sertifikasi kehalalan suatu produk kepada pihak yang lain selain MUI. Siapa yang dapat menjamin tidak akan disalahgunakan sementara jiwa kapitalistik kental adanya saat ini. Bahkan bisa jadi, pengusaha  mendeklarasikan sendiri (self declare) produknya halal tanpa melewati pemeriksaan dan pengujian. 

Pun pasal pertanahan yang juga menuai kontroversi, bayangkan atas dasar apa sehingga pemerintah merasa perlu sampai harus membentuk bank tanah? Bukankah dengan  demikian tanah akan dikuasai kalangan kapitalis bermodal besar? Sementara banyak rakyat saat ini yang tidak punya tanah.

Mirisnya lagi, tentang kebebasan memiliki hunian pun diatur seolah demi kemudahan orang asing, hingga nantinya mereka bebas memiliki hunian di negeri ini. Sementara rakyat sendiri masih ada yang tidak mempunyai hunian. Jangankan hunian yang mewah, yang dikatakan layak saja masih banyak yang tidak punya. Bahkan tidak sedikit yang tinggal di emperan toko bahkan di kolong jembatan.

Belum lagi dari sisi lingkungan hidup, dilansir dari kompas.com (07/10/2020), Menurut Manager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana, UU Cipta Kerja mengancam keberlangsungan hutan karena menghapus batas minimum kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Kemudian, ancaman kedua adalah dalam konteks kejahatan korporasi.

Sementara Investasi dan penyerapan tenaga kerja yang di gadang-gadangkan, hanyalah sebagai kedok bagi penguasa dan DPR untuk mendapat justifikasi atas ketok palu Omnibus Law. Seolah-olah pasca disahkannya UU Cipta Kerja investasi akan deras masuk Indonesia. Lalu jutaan lapangan kerja akan terbuka, pengangguran terserap dan buruh sejahtera.

Nyatanya, itu semua omong-kosong belaka. Besarnya investasi selama ini tidak berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja. Rakyat tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Mengapa? Karena mayoritas investasi tersebut dilakukan di sektor non-riil/padat  modal sehingga tidak padat karya. Alhasil pengangguran tetap saja marak di negeri ini.

Jelas terlihat bahwa UU ini menimbulkan banyak permasalahan. Bahkan permasalahan yang terjadi secara terstruktur dan sistematis. Menjadikan penduduk  semakin miskin dan negara dibuat tak berdaya dalam cengkeraman  kapitalisme dan siap dimangsa oleh negara kapitalisme kuat lainnya.

Fakta ini pun membuktikan kepada kita bahwa UU Omnibus Law ini dibuat dalam rangka memudahkan para pengusaha berinvestasi. Dengan kata lain, memuluskan para pemilik modal untuk mengeruk keuntungan finansial di negeri ini. Apalagi bagi pemilik modal asing, sumber saya alam di negeri Indonesia ini mampu menyilaukan mata mereka, didukung dengan tabiat mereka yang senantiasa haus akan penjajahan.

Dan itu suatu yang wajar karena dalam sistem kapitalisme, tidak ada makan siang yang gratis. Bukankah sudah menjadi rahasia umum setiap terpilih penguasa dalam sistem demokrasi selalu disokong oleh dana yang besar dari para Kapitalis/pemilik modal. Maka tak heran jika mereka akan minta imbalan atas jasa-jasanya tersebut. Kalaulah demikian, masihkah ada harapan Indonesia tetap berdaulat sebagai suatu negara?

Menyelesaikan Masalah dengan Islam

Sesungguhnya  permasalahan yang ditimbulkan dari pengesahan UU Omnibus Law adalah buah yang dihasilkan, akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme dan liberalisme. Sistem yang batil sejak lahirnya karena dibuat berdasarkan akal manusia yang lemah, sehingga wajar juga melahirkan hukum/peraturan yang batil juga.

Benar, peraturan dalam bentuk UU  memang di perlukan untuk mengatur kehidupan. Namun jangan pernah berharap akan harmonis dan seimbang apalagi mengharapkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat, jika di biarkan aturan itu dibuat oleh manusia berdasarkan akal semata.

Karena manusia pada fitrahnya tak pernah lepas dari berbagai kepentingan. Sehingga Tidak ada satu pun aturan buatan manusia yang akan mendatangkan kemaslahatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan demokrasi kapitalistik hingga saat ini terus menuai masalah, menyelesaikan suatu masalah namun menimbulkan masalah yang baru. Tak jarang berujung pada konflik di dalam masyarakat.

Maka sesungguhnya hanya UU yang terlahir dari aturan Ilahi yang mampu  menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan manusia. Bukankah manusia dan Alam semesta ini ciptaanNya, siapa lagi yang lebih mengetahui seluk beluk ciptaanNya. Aturan yang sampai kepada manusia dengan perantaraan seorang Rasul, yang sesuai dengan fitrah manusia dan mampu memuaskan akal. Dengan nya mampu  memberi kemaslahatan bagi umat manusia keseluruhan yang akan mengantarkan kebahagiaan bukan saja di dunia namun juga di akhirat.

Aturan yang tidak saja mengatur masalah ibadah ritual saja namun  juga mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Baik individu, masyarakat dengan muamalahnya maupun negara dalam cakupan yang luas, semisal hukum ekonomi, berpolitik, pendidikan, peradilan hingga hubungan luar negerinya.

Maka sudah sepantasnya hanya aturan Allah SWT yang harus di terapkan di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

                  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya:

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” ( QS:Al-maidah: 50)

Namun sejatinya semua hukum/aturan Islam ini tidak akan bisa dijalankan secara kafah selama belum ada kedaulatan/negara yang mengembannya. Dan negara itu hanya dalam bentuk kekhilafahan yang akan sempurna menjalankannya. Maka adalah suatu yang sangat urgen saat ini untuk memperjuangkan keberadaan Khilafah di tengah permasalahan umat yang mendera. Sungguh hanya dengan Islam dan syariatnya yang  mampu menyinari seluruh Alam dengan kedamaian dan kesejahteraan. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *