Merindukan Kepemimpinan Hakiki, yang Merujuk Aturan Ilahi

Merindukan Kepemimpinan Hakiki, yang Merujuk Aturan Ilahi

Oleh: Wana Rukmana, S.Pd

POJOKOPINI.COM — Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan desember tahun ini sudah semakin dekat. Tampaknya partai dan para kader yang diusung berlomba-lomba dalam meraih dukungan serta simpati rakyat sehingga dapat memenangkan kontestasi politik yang berlangsung dalam tahun ini. Berbagai upayapun dilakukan, agar partai mampu memikat hati rakyat dan menggambarkan partai seolah-olah ada dipihak rakyat.

Sampai-sampai, ada sebuah partai yang melontarkan sebuah pernyataan yang membuat kontroversi di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat minang Sumatera Barat. Pernyataan Kontroversial itu disampaikan oleh salah satu petinggi partai saat partai mengumumkan bakal calon yang akan diusungnya pada pilkada Sumatera Barat. Partai ini mengatakan semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung Negara pancasila. Pernyataan terhadap sumatera barat inipun berbuntut panjang.

Dikutip dari Aceh Tribun News, bakal calon gubernur Sumatera Barat yang direkomendasikan partai tersebut diberitakan mengembalikan surat dukungan dari partai tersebut.hal itu dikarenakan imbas dari pernyataan kontroversial tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, partai kini menggaungkan “Puan Berdarah Minang”.

Politisi Gerindra Fadli Zon menyampaikan kritiknya, Fadli mengungkapkan bahwa memenangkan hati dan pikiran orang Sumatera Barat tidak mudah, apalagi dibeli dengan uang. Hal itu sudah menjadi karakter jauh sebelum Indonesia Merdeka. Fadli juga menambahkan bahwa orang sumatera barat dari dulu memiliki independensi cukup tinggi, egaliter, tidak bisa diatur dengan mudah dan harus diyakinkan dengan memenangkan hati dan pikirannya.

Tentunya pernyataan petinggi partai penguasa yang menyerang loyalitas masyarakat Sumatera Barat terhadap model Negara saat ini, mengindikasikan ketakutan partainya kalah dalam politik identitas. Tidak bisa dipungkiri faktor Islam pendongkrak kemenangan partai kontestan Pilkada dalam sistem demokrasi, dalam sistem ini terdapat paradigma siapa yang memperoleh suara terbanyak dialah yang menang. Sehingga partai politik pengusung calon akan melakukan berbagai cara untuk menaklukkan hati rakyat misalnya dengan politisasi materi dan menjatuhkan lawan politiknya.

Demikianlah dalam sistem demokrasi, dukungan partai terhadap Islam hanya untuk meraih kursi kekuasaan, bukan salam rangka pembelaan terhadap Islam dan ajarannya. Apalagi menjadikan Islam sebagai pedoman dalam mengeluarkan kebijakan. Mirisnya ketika setelah terpilih kepentingan diri dan kelompoknya menjadi hal yang diutamakan.

Seperti sebelumya yang pernah dijelaskan, bahwa Islam adalah satu-satunya solusi setiap problematika umat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga tata cara bernegara semua ada aturan dan sistem yang mengatur termasuk tata cara memilih pemimpin yang amanah dan berkualitas. Lantas, bagaimana cara Islam dalam memilih pemimpin? Berikut penjelasannya:

Pertama, Islam telah mendudukkan kepemimpinan sebagai amanah. Beratnya amanah menjadikan pemimpin tidak berani bertindak sesuka hati, dia akan selalu bersandar pada aturan ilahi karena takut pertanggungjawaban diakhirat. Sosok bertakwa akan membersihkan hatinya dari niat jahat termasuk niat untuk berbuat curang.

Pemimpin dalam islam juga menyadari tanggungjawab kepemimpinan, orang yang menjadi pemimpin bukanlah sosok yang diliputi nafsu berkuasa, melainkan yang selalu berusaha melekatkan sifat adil pada dirinya, hingga tidak ada satu makhluk bernyawa yang akan di dzoliminya. Tujuan kepemimpinan dalam islam adalah menjadikan negeri ini bertakwa, hingga berkah Allah tercurah dari langit dan bumi. Karena itu output pemilu dalam system Islam pasti berkualitas. Tidak akan ada praktik money politik dan suap menyuap karena sang calon pememimpin takut akan murkanya Allah. Calon pemimpin juga tidak membutuhkan biaya kampanye yang besar, karena kualitas dirinya yang hakiki, bukan pencitraan.

Kedua, metode baku dalam pengangkatan pemimpin adalah baiat, seorang calon pemimpin akan di baiat jika mendapat dukungan umat, dukungan ini tidak harus berupa pemilu langsung yang menghabiskan uang Negara. Dukungan rakyat bisa diperoleh melalui metode perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya untuk menjadi calon Khalifah, pencalonan ini akan diseleksi oleh Mahkamah Mazhalim, dan dinyatakan layak ketika memenuhi ketujuh syarat In’iqoq (muslim, laki-laki, baligh,berakal, adil, merdeka dan mampu). Setelah diverifikasi oleh Mahkamah Mazhalim maka mereka yang dinyatakan lolos oleh Mahkamah Mazhalim diserahkan kepada Majelis Umat. Kemudian, majelis Umat akan melakukan musyawarah untuk menapis mereka. Hasil Majelis umat akan menetapkan enam nama calon, digodok lagi hingga meninggalkan dua nama. Keputusan majelis umat dalam pembatasan calon khalifah bersifat mengikat. Sehingga dua calon inilah yang akan diserahkan kepada umat untuk diambil suara mayoritas.

Ketiga, Islam menetapkan batas maksimal kekosongan kepemimpinan adalah tiga hari. Batas waktu tiga hari ini akan membatasi kampanye sehingga tidak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan uang dalam jumlah yang besar. Teknis pemilihan akan dibuat sederhana,sehingga dalam waktu tiga hari, pemilu sudah selesai. Rasa rindu itu hanya akan sembuh apabila Islam dengan segala aturannya yang sempurna diterapkan dan dijadikan sebagai acuan setiap kebijakan.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *