Muslim India Dibantai, Muslim Dunia “Bungkam”

Muslim India Dibantai, Muslim Dunia “Bungkam”

Oleh : Surfida S.Pd ( Praktisi Pendidikan Baubau )

WWW.POJOKOPINI.COM — Belum hilang kesedihan umat Islam karena saudaranya dinegara-negara lain di bunuh oleh orang kafir, muncul lagi diskriminasi atau pembunuhan di belahan bumi yang lain, yaitu kekerasan pada umat Islam di New Delhi, India. Padahal, sebelumnya juga sudah terjadi diantaranya kekejaman penganut Budha terhadap Muslim di Rohingya-Myanmar, Yahudi terhadap Muslim di Palestina, Kristen terhadap Muslim di Bosnia – Andalusia- Chechnya, Kongfuchu terhadap Muslim Uighur di China.
Ketegangan yang terjadi India itu dipicu UU Kewarganegaraan kontroversial, Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan oleh pemerintah pada Desember 2019. Parlemen India menerbitkan undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga- Pakistan, Afghanistan, Bangladesh- kecuali jika mereka adalah Muslim.

Seperti dilansir AFP, Jumat (28/2), UU Amandemen Kewarganegaraan yang kontroversial ini dinilai mempercepat perolehan status kewarganegaraan bagi penganut agama minoritas, termasuk Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen dari tiga negara tetangga tersebut, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Partai-partai oposisi mengatakan UU itu tidak konstitusional karena mendasarkan kewarganegaraan pada agama seseorang, dan akan semakin meminggirkan 200 juta komunitas Muslim di India. (CNN.indonesia)
Perdana Menteri India, Narendra Modi, sejak memenangkan pemilu pada Mei 2019 lalu, sudah menampakan ketidaksukaannya pada Islam. Salah satunya pada Agustus 2019 India mencabut status otonomi Kashmir hingga wilayah muslim yang diperebutkan Pakistan, India, dan Cina itu kembali alami konflik. Kejahatan Modi berulang kembali saat 12 Desember 2019, Amandemen UU Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA) disahkan. Karena disahkannya UU CAA ini, umat Islam melakukan protes. Saat melakukan protes inilah, umat Islam diserang oleh massa hindu yang pro terhadap UU CAA tersebut.
Akibat dari kerusuhan tersebut, menewaskan 42 orang, dan yang meninggal bukan hanya warga sipil tetapi para polisi yang menjaga keamanan. Dari 42 yang meninggal paling banyak meninggal di Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital yakni 38 orang. Sisanya di Lok Nayak Jai Prakash Hospital (3 orang), dan di Jag Pravesh Chandra Hospital (1 orang). (2/2/2020, Serambinews.com), sedangkan 200 orang mengalami luka-luka, rumah-rumah, toko, tempat ibadah, sekolah, pasar dan stasiun bahan bakar juga tak luput dari aksi pembakaran massa. (CNBCIndonesia).
Umat Islam yang berjalan dijalan, ketika bertemu dengan massa Hindu akan dubunuh juga, seperti kisah dari Muhammad Zubair yang tengah berjalan pulang dari masjid, Ia berpapasan dengan sekelompok massa. Untuk menghindarinya ia berbalik arah, namun sayang, ia dipukul sekitar 20 hingga 25 pemuda menggunakan tongkat kayu dan besi. Bahkan ada juga vidio yang beredar, ada beberapa pemuda yang masuk disekolah dan langsung memukul para siswa yang sedang belajar.

Sementara kerusuhan berlangsung, perdana menteri Narendra Modi dan menteri-menterinya yang berasal dari partai Hindu nasionalis Bharatiya Janata (BJP), berargumen UU tersebut mengakomodasi orang-orang yang melarikan diri dari persekusi agama di negara asal. Banyak warga di Negara Bagian Assam, yang menampung banyak pendatang tanpa dokumen dari Bangladesh, khawatir bahwa orang-orang asing akan mengambil alih tanah dan pekerjaan mereka dan pada akhirnya mendominasi budaya dan identitas mereka pula.
Pemerintah membantah bersikap bias agama seraya menegaskan kembali bahwa umat Muslim tidak tercakup dalam UU baru ini karena mereka bukanlah kelompok minoritas sehingga tidak memerlukan perlindungan India. (www.bbc.com).

Namun, pernyataan PM Narendra Modi dibantah oleh para kritikus atau oposisi di India, misalnya Pengacara asal New Delhi, Gautam Bhatia, mengatakan UU tersebut jelas membagi warga negara menjadi Muslim dan non-Muslim. Selain dari pengacara tersebut, Sejarawan Mukul Kesavan menuturkan, bahasa UU itu mungkin memang diajukan bagi warga asing. Namun sebenarnya untuk mendelegitimasi kewarganegaraan Muslim.
Pemimpin Negara Mayoritas Muslim Kemana?
Jika melihat kebelakang, kebencian umat Hindu terhadap Umat Islam sudah tertanam lama dibenak mereka. Sejak tahun 1947 seringkali dalam bentuk serangan kekerasan terhadap umat Islam oleh gerombolan Hindu yang membentuk pola kekerasan sektarian sporadis antara komunitas Hindu dan Muslim. Walaupun tidak semua orang hindu benci terhadap Islam. Penyebab kekerasan terhadap Muslim ini beragam. Akarnya diperkirakan terletak pada sejarah India – kebencian terhadap penaklukan Islam atas India selama Abad Pertengahan , kebijakan yang dibuat oleh penjajah Inggris di negara itu, dan pembagian kekerasan India menjadi negara Islam Pakistan dan India dengan minoritas Muslim. Karena kebencian itulah sehingga sering terjadi serangan terhadap umat Islam, padahal PM Narendra Modi saat kampanye pada pemilu 2019, dia menyerukan untuk persatuan rakyat india. Namun, janji tersebut tinggal janji.
Karena setelah terpilih kembali, diskriminasi terhadap umat Islam selalu terjadi, seperti yang terjadi baru-baru ini. Di saat umat Islam di India sedang dibantai oleh massa Hindu, pemimpin negara yang mayoritas muslim banyak yang diam. Yang bersuara hanya benerapa saja, diantaranya presiden Turki, beliau mengecam dalam pidatonya di Ankara “India sekarang telah menjadi negara di mana pembantaian tersebar luas. Pembantaian apa? Pembantaian umat Islam. Oleh siapa? Orang Hindu,”.
Selain itu, kecaman juga datang dari Organisasi Negara-negara Islam (OKI) mengutuk kekerasan terhadap Muslim di India, perusakan masjid dan properti milik Muslim. OKI mengatakan pihak berwenang perlu membawa penghasut dan pelaku kekerasan anti-Muslim ke pengadilan dan memastikan keselamatan dan keamanan semua warga Muslim dan tempat-tempat suci Islam di seluruh negeri. Kecaman juga datang dari bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, menuduh Presiden Donald Trump gagal dalam menyuarakan pembelaan hak asasi manusia, setelah Trum menolak untuk mengkritik New Delhi atas penanganan kerusuhan di New Delhi,(sindo.news). Trump sedang dalam kunjungan kenegaraan ke India, dan tempatnya hanya beberapa kilo meter dari tempat kejadian, ketika ditanya tentang insiden itu, Trump mengatakan, “Sejauh mengenai serangan individu, saya mendengarnya, tetapi saya tidak membicarakannya dengan dia (PM Modi). Itu terserah India.”
Sedangkan pemimpin dari negara Indonesia diam seribu bahasa, kata-kata kecamanpun tak terdengar, padahal di sela-sela Sidang Dewan HAM di Jenewa (24/2/20), Indonesia berinisiatif menggelar side event mengenai Konvensi HAM PBB tentang Antipenyiksaan (Convention Against Torture Initiative/CTI). Begitu juga dengan ormas Islam terbesar di negara Indonesia, PBNU mau tabayun ke Dubes India untuk mengetahui duduk soal sampai perkembangan terkahir, kata wasekjen Masduki Baidlowi.
Dan ternyata pemimpin-pemimpin muslim akan bersuara ketika yang menjadi korban adalah orang kafir. Begitu juga dengan pegiat HAM, mereka bersuara ketika orang kafir yang menjadi korban, dan jika pelakunya Islam maka langsung di sebut radikal, intoleransi atau ajaran Islam itu yang akan dihinakan, misalnya Khilafah. Penguasa muslim masih mengikuti arahan barat dalam hal berdiplomasi, sehingga hanya menguntungkan bagi penguasa tersebut atau para pendukungnya, jika sudah seperti itu maka untuk kepentingan umat Islam tidak ada.
Namun, jika hanya kecaman atau kutukan saja yang bisa dilakukan oleh negara-negara penguasa muslim, maka jangan harap negara-negara yang penduduknya yang minoritas Islam akan takut. Mereka akan terus mengulang dan mengulang. Jadi seharusnya negara-negara Muslim harus bersatu untuk menolong saudara-saudaranya yang saat ini sedang tertindas. Akan tetapi ini akan terlaksana jika sudah ada negaranya bukan dalam sistem kapitalisme, dimana penguasa muslim masih disetir oleh barat, sehingga banyak yang berdiam diri ketika ada saudaranya yang dibantai, seperti yang dilakukan Indonesia. Penguasa negeri ini lebih senang membantu si pembantai Islam daripada membantu menyelamatkan kaum muslim, bahkan tanpa rasa bersalah mereka memamerkan kemesraannya dipublik.
India dan seluruh negeri Muslim butuh Khilafah
Umat Islam saat ini butuh seorang pemimpin yang bisa membela dan melindungi hak-hak dan kehormatan mereka termasuk darah mereka. Dan itu semua hanya bisa di lakukan oleh seorang Khalifah dalam institusi politik Khilafah Islamiyah yang menerapkan Islam secara kaffah yang akan meninggikan Islam dan kaum Muslim di seluruh penjuru bumi, serta menjaga hak umat sesuai dengan tuntutan syariah.
Sebagaimana firman Allah SWT, “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan ( membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!’”(TQS. An-Nisa: 75).
Allah SWT juga berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (TQS. at-Taubah: 123)
Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad melainkan Allah hinakan mereka.” (HR. Ahmad). Maka yang di butuhkan umat Islam di India maupun di negeri-negeri lainnya yang terjajah oleh orang Kafir adalah hadirnya seorang Khalifah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Kafir. Karena hanya Khalifahlah yang mampu mengkomando seluruh tentara kaum muslimin sedunia untuk berjihad membebaskan dominasi penjajah.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya al-imam itu (laksana) perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. (HR. Al-Bukhari & Muslim). Sesuai dengan tuntutan Syariah, maka setiap mengetahui ada darah umat Islam yang tertumpah akibat dibunuh orang kafir, maka sudah menjadi kewajiban seorang Khalifah di hadapan Syara’ untuk membelanya.
Maka sebuah malapetaka besar jika umat Islam hari ini malah menolak Khilafah dan tetap membiarkan dirinya di pimpin oleh penguasa yang menjadi antek penjajah. Umat Islam jangan lagi memikirkan bagiamana nasib Umat diluar Islam ketika Khilafah tegak. Karena Khilafah sudah memberikan contoh bagaimana memperlakukan para penganut diluar Islam. Misalnya Sulatan Al-Fatih, Setelah menguasai Konstantinopel, beliau memberikan kebebasan kepada orang-orang Nasrani untuk melaksanakan semua acara ritual keagamaan mereka dan memiliki pemimpin keagamaan yang mengatur urusan agama mereka.Wallahu,alambishowab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *