Napi Baru Bebas Kembali Berulah, Kebijakan Bermasalah?

Napi Baru Bebas Kembali Berulah, Kebijakan Bermasalah?

Oleh : Rajni Fadillah, S. Pd (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Pandemik korona yang meliputi dunia hari ini sudah menunjukkan angka krisis yang sangat besar, baik yang berkaitan jiwa masyarakat maupun krisis ekonomi setiap negara. Covid-19 memang banyak menghasilkan kebijakan baru untuk menangani nya, guna untuk menghentikan penyebaran wabah corona. Mulai dari social distancing, karantina wilayah, dan PSBB.

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat setidaknya ada dua peristiwa yang mencoreng kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membebaskan 35 ribu narapidana. Kebijakan pembebasan diambil demi mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona (COVID-19) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Di Sulawesi Selatan itu ada yang baru dua hari dibebaskan, sudah melakukan pencurian lagi,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada jpnn.com, Jumat (10/4/20).
Peristiwa lain, terjadi di Blitar, Jawa Timur. MS yang disebut baru dibebaskan dari tahanan, diduga melakukan curanmor.

Sungguh fakta yang begitu menyesakkan dada, lagi-lagi kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan malasah tumpang tindih. Sehingga berpotensi akan menimbulkan masalah baru di negeri ini seperti tindak kriminal, ketimpangan sosial, kekerasan dan sebagainya. Masalah yang satu belum selesai ditambah masalah baru. Apalagi ditambahKemenkumham belum menanggapi terkait napi yang dibebaskan kembali membuat ulah. Seolah-olah lepas tangan. Padahal tanggung jawabnya ada di menkumham karena ia yang melepaskan.

Kebijakan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membebaskan 35 ribu narapidana guna mengantisipasi penyebaran virus corona terkesan tidak tepat dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona disebab kan beberapa hal:

Pertama, kebijakan pelepasan 35 ribu narapidana adalah kebijakan yang membuka peluang untuk para napi untuk melakukan tindak kriminal. Sebab jika sebelum pandemik saja angka kriminal sangat tinggi, apalagi dalam masa pandemik. Dimana masyarakat terbatas dalam melakukan aktifitas, sedang kebutuhan pokok membutuhkan pemenuhan. Maka pencurian, perampokan, penjarahan, dan tindak kriminal lain nya sangat mungkin terjadi apalagi bagi paranapi yang baru saja dibebaskan.
Kedua, Pembebasan para Napi juga salah satu pemanfaatan kondisi untuk melakukan aktifitas di luar penjara seperti kehidupan normal biasa nya. Tidak ada nya Penjagaan dan pengawasan dari pihak aparat membuat para napi berani melakukan tindak kriminal sebab dia menyadari bahwa jika pun wabah ini berlalu maka pasti dia akan kembali ditempatkan dalam penjara. Hal itulah yang membuat para napi bersikap berani dalam mencuri dan tindak kriminal lain nya walaupun baru saja keluar dari sel tahanan.

Ketiga, kebijakan tumpang tindih ini terus saja dilakukan dalam mengambil keputusan. Bahkan kebijakan yang diambil pun terkesan semakin mempersulit dan menimbulkan masalah baru bagi negara. Kebijakan bernegara berikut tata kelola negeri oleh kepala negara dan para mentri dalam sistem Demokrasi Kapitalis memang akan terus melahirkan kebijakan yang salah kaprah. Sebab asas dari pengambilan kebijakan adalah untung rugi bagi para kapital (pemilik modal) dan penguasa yang abai atas hajat hidup rakyat.

Berbeda jauh dengan sistem Islam yang menjadikan tolak ukur segala aktifitas termasuk kebijakan dalam kehidupan bernegara halal dan haram sesuai dengan syari’at Islam aturan langsung dari sang pencipta yang di bawa oleh utusan mulia penghulu seluruh Nabi dan manusia terbaik dimuka bumi yaitu baginda yang mulia nabi Muhammad saw. Pemerintahan Islam akan senantiasa mengambil kebijakan sesuai syariat Islam karena itu sebuah kewajiban dan tidak akan mengambil kebijakan demi kepentingan dan manfaat yang diperoleh oleh penguasa dan akan menyengsarakan rakyat sebab itu suatu keharaman dalam pandangan syari’at Islam. Tak akan kita dapati aturan yang tumpang tindih dalam sistem pemerintahan Islam sebab semua dikembalikan kepada sang pembuat hukum Allah swt yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan manusia ciptaan nya. Bukan aturan manusia yang cenderung sesuai dengan kepentingan dan kecondongan penguasa.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *