Napi Bebas, Kriminalitas Bablas?

Napi Bebas, Kriminalitas Bablas?

Negara tanpa pemimpin teladan, tanpa kekuatan hukum, tanpa keadilan, tanpa kesejahteraan mau disebut apa? Bukankah ia akan menjadi rimba kriminalitas? Wajarlah lapas selalu over kapasitas.


Oleh: Muthmainnah Bantasyam

POJOKOPINI.COM — Secara mengejutkan, Yasonna Laoly mengeluarkan kebijakan pembebasan napi di tengah badai Covid-19 yang belum usai. Sampai saat ini sudah 36.554 napi dibebaskan (CNNIndonesia.com, Sabtu, 11/4/2020).

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, menteri Kemenkumham sempat berwacana akan turut membebaskan narapidana kasus narkotika dan korupsi. Otomatis, rencana Yasonna Laoly ditentang banyak pihak. Termasuk Najwa Shihab mempertanyakan wacana tidak rasional tersebut.

Lucunya, manakala kritik sudah mengemuka, barulah ucapan tersebut diralat. Namun tetap saja hal tersebut menimbulkan kecurigaan, bahwa bagi penguasa, koruptor adalah klan istimewa di negara ini.

Adapun alasan pembebasan narapadina menurut Menkumham adalah untuk menghindari pandemi Covid-19 di lapas yang sudah melebihi daya tampung. Selain itu mampu menghemat anggaran sebanyak 260 Milyar.

Opini masyarakat pun berkembang. Bahwa pandemi di lapas justru lebih mudah di kontrol. Tinggal menyiasati kunjungan dari luar. Sebab lapas adalah bentuk karantina itu sendiri.

Berkaitan dengan penghematan anggaran, justru bila ditilik, akan lebih besar pemasukan dari pengembalian harta hasil korupsi. Contoh saja, nilai korupsi E-KTP Papa Setnov dan rekan-rekannya yang menguras uang rakyat sebanyak 2,3 T. Apalagi bila semua narapida koruptor yang berjumlah 4.552 orang, melunasi semua uang rakyat yang sudah mereka rampok.

Di sisi lain, isu pemungutan uang dari napi yang akan dibebaskan semakin santer. Per Napi dikatakan harus membayar 5 juta hingga 10 juta. Bila ada 30.000 napi saja dikalikan 5 juta, maka kemenkumham sudah mendapat untung 150 Milyar. Jika isu tersebut terbukti, maka benar Menkumham dengan kebijakannya ibarat sedang memancing di air keruh. Pertanyaan berikutnya, kemana uang tersebut dibawa?

Menarik pula mencermati lapas yang melebihi kapasitas dan tindak kriminal yang kembali dilakukan para residivis pasca keluar penjara.

Lapas yang overloud menandakan kejahatan di tengah masyarakat tak pernah mampu diredam. Artinya keberadaan aparat penegak keadilan, kekuatan hukum dan kehadiran negara dalam menjamin keamana dan kesejahteraan telah gagal.

Kehadiran hukum seolah tidak mampu menghadirkan rasa aman. Justru tidak sedikit penegak hukum yang menjadi korban kejahatan atau pelaku kejahatan itu sendiri. Contoh, yang ditabrak saat mencoba menghentikan kendaraan beberapa waktu lalu adalah korban. Sedangkan di sisi lain mesin pencari bisa membantu menemukan riwayat penegak hukum pemakai narkoba, menjadi bandar atau bahkan melakukan tindak kekerasan.

Berikutnya, hukum positif yang berlaku tidak membuat pelaku jera apalagi yang bukan pelaku. Buktinya setelah sehari keluar penjara, 12 residivis kembali melakukan kejatahan (Dirjenpas untuk liputan6.com, 16 apr). Keamanan terancam justru saat masyarakat sedang berjuang melewati krisis akibat covid-19. Sungguh menyeramkan membayangkan kemungkinan yang akan terjadi berikutnya.

Sementara kehadiran penguasa dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan adalah faktor utama yang mampu menekan angka kriminalitas. Sekiranya masyarakat lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar, tentulah opsi menjadi pelaku kriminal tidak akan pernah mereka pilih. Namun tersebab penguasa adalah klan pengusaha maka perhatian terbesar adalah keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Pada batasan tertentu justru penguasa berubah menjadi klan koruptor, mengabaikan jeritan rakyat yang meronta-ronta dalam kemiskinan.

Negara tanpa pemimpin teladan, tanpa kekuatan hukum, tanpa keadilan, tanpa kesejahteraan mau disebut apa? Bukankah ia akan menjadi rimba kriminalitas? Wajarlah lapas selalu over kapasitas.

Maka dari itu, mari menilik apa sebenarnya akar penyebab yang menjadikan negeri ini begitu kacau. Masalah menggurita. Sejak dari penguasa hingga level rakyat jelata.

Bentuk pemerintahan demokrasi beserta dengan strukturnya tidak bisa tidak, pastilah lahir dari klan pengusaha. Tidak percaya? Lihatlah kasus stafsus milenial yang memakai korps surat negara memaksa kalangan bawah melibatkan perusahaannya. Bukankah ini begitu lucu?

Sedangkan tupoksi penguasa dalam bingkai demokrasi adalah pelaksa, penjaga, pengemban kebebasan utamanya kebebasan kepemilikan sebesar-besarnya. Bukankah itu hukum rimba yang akan memastikan pemilik modal terbanyak adalah yang paling mampu meraih kebebasan sebesar-besarnya? Secara otomatis sejak dari penguasa sampai rakyat jelata, model hukum rimba ini akan men-setting tipikal manusia pragmatis, apatis lagi serakah demi mencapai kepentingannya.

Tentu berikutnya hukum bisa dibeli, aparat apalagi. Tinggallah rakyat miskin yang harus gigit jari lalu terjebak jadi calon penghuni bui.

Bila kita mau melihat dengan jujur, masalah justru diatasi dengan masalah baru. Hal itu terjadi sebab ragam persoalan tidak dikembalikan kepada hakikat kehidupan. Bahwa kehidupan ini berasal dari pencipta. Maka haruslah segala yang terjadi di dalam kehidupan didasari pada aturan pencipta.

Sejak dari penguasa, bentuk kepemerintahan, struktur, tugas dan fungsinya mesti sesuai dengan titah pencipta. Yaitu berbentuk kekhilafan dengan segenap strukturnya. Tupoksi utamanya adalah pelaksana, penjaga dan pengemban syariat.

Sedang syariat adalah hukum terbaik. Siapakah yang paling mengetahui batas jera manusia? Batas rasa malunya? Batas serakah dan pongahnya? Jawaban paling logis adalah pencipta manusia. Dan itu Allah. Maka hukum Allah, apabila diterapkan, adalah yang paling mampu menghentikan kejahatan. Efek jera bahkan bisa dirasakan seluruh negara. Indahnya lagi, hukum Islam yang dijatuhkan kepada pelaku kriminal adalah penghapus dosa baginya.

Ambillah contoh hukum potong tangan bagi seorang perempuan Bani Makhzumiyah, yang merupakan klan bangsawan dimasanya. Tegak hukum. Tegak keadilan. Lahir keamanan. Rakyat percaya terhadap penguasa. Maka terwujud negara yang menenangkan, menentramkan. Jadi belum tibakah waktunya untuk kita sepakat kembali pada syariat? Wallahu a’lam.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *