Napi Bebas, Kriminalitas Menderas

Napi Bebas, Kriminalitas Menderas

Dari kebijakan itu agaknya banyak masyarakat yang protes, mereka khawatir jangan sampai para napi yang dikeluarkan melalui asimilasi ini kembali melakukan kejahatan.


Oleh: Surfida, S.Pd.I

POJOKOPINI.COM — Pandemik ini sepertinya belum akan berakhir, karena ODP dan PDP semakin meningkat. Penguasa pun nampak bingung mau menerapkan kebijakan apa supaya mengakahiri pandemik ini. Meskipun pada akhirnya penguasa menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karena semakin meningkatnya pasien positif covid-19 ini, membuat menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly mengambil kebijakan untuk mengeluarkan para napi sebanyak 30.000 sampai 35.000. Alasannya, untuk memutus penyebaran covid-19 karena di dalam satu ruangan sel tahanan kadang diisi 30-an napi.

Dari kebijakan itu agaknya banyak masyarakat yang protes, mereka khawatir jangan sampai para napi yang dikeluarkan melalui asimilasi ini kembali melakukan kejahatan.

Pasalnya, baru beberapa hari bebas para napi sudah membuat resah masyarakat. Seperti penjambretan yang dilakukan di Tegalsari, Surabaya. Mantan napi di Kalimantan Timur mencuri kendaraan bermotor selang satu minggu sejak ia bebas. Kemudian, seorang narapidana terjerat kasus narkotika di Semarang, Jawa Tengah. Di Bali juga diciduk akibat kembali mengedarkan narkotika jenis ganja setelah bebas. (https://nasional.kompas.com).

Di sisi lain, jika napi dilepaskan, negara akan berhemat sebesar 260 miliar. Jika kita melihat lebih jauh, alasan untuk menghindari atau memutus penyebaran covid-19 tidak masuk akal dan ini agaknya menunjukkan penguasa ingin melepas tanggung jawabnya untuk mengurus rakyatnya.

Seharusnya para tahanan tersebut dibiarkan di dalam tahanan dan agar terhindar dari covid-19, lapas harus mengeluarkan peraturan. Misalnya menghentikan dulu waktu besuk. Jikapun masih terima maka lapas juga harus disiapkan alat tes untuk para pengunjung.

Selain itu, para tahanan yang memiliki keterampilan misalnya menjahit, mereka ini bisa dimanfaatkan jasanya untuk membuat APD, seperti yang dilakukan negara Malaysia. Mereka mempekerjakan para napi untuk menjahit APD.

Namun, sistem kapitalisme tidak mengurusi sampai ke sana. Mungkin mereka merasa rugi, apalagi saat dikeluarkannya para napi, negara berhemat sebesar 260 miliar dan itu bukan jumlah yang sangat kecil, lagi-lagi yang agaknya diutamakan adalah materi atau keuntungan.

Apalagi para koruptor sempat diikutkan sebagai daftar napi yang hendak dikeluarkan, padahal tempat mereka spesial dan kemungkinan terpapar virus sangat kecil.

Para tahanan ini jika dikeluarkan juga tidak terjamin akan menaati aturan yang dikeluarkan oleh penguasa, misalnya melakukan sosial distancing, berdiam diri di rumah. Mereka jika disuruh berdiam dirumah, mereka juga bingung harus dengan cara apa untuk menyambung hidup. Sehingga bukan tak mungkin napi akan melakukan kajahatan yang sama, demi semata-mata untuk mengisi perut mereka.

Maka dari itu, dengan banyaknya para napi yang kembali ditangkap karena melakukan kejahatan, membuat kita mampu memahami kualitas pembinaan napi di Lembaga Pemasyarakatan. Ditambah lagi, sistem yang diterapkan juga tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, sehingga terus mengulang kejahatan yang sama.

Jika sejak awal karantina wilayah menjadi pilihan, para tahanan tidak akan dikeluarkan yang membuat resah masyarakat. Namun, kebingungan untuk mengambil keputusan yang tepat terlihat jelas hanya mengambil kebijakan yang tidak akan menyelesaikan masalah, karena tempat yang menjadi keluar masuknya para TKA masih dibuka. Dan hal ini jauh berbeda dengan sistem Islam.

Penguasa dalam sistem Islam akan mengambil kebijakan yang tepat untuk melindungi rakyatnya dari wabah tersebut. Karena dalam Islam, satu nyawa itu sangat berharga sehingga pemimpin akan berusaha agar rakyatnya tidak menjadi korban lagi. Sedangkan dalam sistem saat ini, seakan nyawa manusia tidak berharga. Saat banyak yang berguguran, penguasa masih santai bahkan ada yang menganggap remeh.

Penguasa dalam sistem Islam pun akan cepat-cepat menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah: Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu (HR Bukhari).

Jadi kebijakan karantina wilayah juga sudah pernah dicontohkan oleh Rasul saat beliau masih hidup. Apalagi wabah ini sumbernya dari Cina, dan sangat cocok jika penguasa langsung mengambil sikap untuk menutup akses dari dan keluar negeri saat itu.

Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk memperjuangkan Islam agar bisa tegak di bumi Allah, sehingga kita bisa dipimpin oleh pemimpin yang amanah, yang benar-benar menyayangi rakyatnya bukan sebaliknya. Karena dalam Islam, seorang pemimpin sangat takut jika melalaikan amanah karena Ia yakin bahwa apa yang dikerjakan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *