Napi Bebas, Masyarakat Was-was

Napi Bebas, Masyarakat Was-was

Banyaknya masalah harus disadari bahwa hukum yang dibuat akal manusia akan rentan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, butuh kembali pada hukum syariat Islam yang datang dari wahyu Allah SWT.


Oleh : Dien Kamilatunnisa

POJOKOPINI.COM — Masyarakat dikejutkan oleh pemberitaan mengenai pembebasan narapidana. Berdasarkan berita dari Liputan6.com pada tanggal 1 April 2020 bahwa Kementrian Hukum dan HAM membebaskan 30.000 narapidana dan anak melalui usulan asimilasi serta hak integrasi terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi mengklaim negara bisa menghemat hingga Rp 260 miliar. Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona.

Masyarakat gelisah dengan pembebasan narapidana tersebut, ditambah kondisi kehidupan sedang tidak stabil karena penanganan virus Corona yang belum maksimal. Sebagian masyarakat bertambah sulit hidupnya karena mendapatkan PHK di tempat kerjanya, diliburkan kerja sehingga tidak mendapatkan gaji, dan sebagian harga bahan pokok yang naik.

Ketakutan akan narapidana yang berulah setelah bebas pun menghantui. Bahkan sejumlah berita merangkum beberapa tindakan narapidana yang berakhir kembali ditangkapnya mereka. Di Lubuklinggau Barat, Sumatera Selatan, polisi menangkap seorang laki-laki berusia 20 tahun yang melakukan pencurian sebuah motor. Padahal laki-laki tersebut baru saja menghirup udara segar setelah dibebaskan dari penjara (msn.com, 12/04/2020). Di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal (29) yang dibebaskan pada 2 April. Ia kembali ditangkap pada 7 April karena menerima paket ganja seberat 2 kilogram. Selanjutnya di Blitar, seorang pria berinisial MS ditangkap dan babak belur diamuk massa setelah kepergok mencuri motor warga. MS dibebaskan pada 3 April dan ditangkap tiga hari kemudian (kumparan.com, 09/04/2020).

Tentu fakta di atas sangat memprihatinkan. Ternyata keputusan untuk membebaskan narapidana malah menimbulkan masalah baru dan tambahan beban pekerjaan bagi aparat kepolisian itu sendiri. Alhasil, keputusan membebaskan narapidana menuai kritik dari ahli hukum. Salah satunya adalah ahli hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan SH, MHum. Beliau mengatakan bahwa keputusan membebaskan narapidana dengan alasan mencegah penyebaran Covid-19 sebagai langkah yang kurang tepat. Menurutnya, virus Corona tidak ada hubungannya dengan narapidana. Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan aman, terkurung pada satu tempat saja. Mestinya pemerintah cukup mengatur lalu lintas pengunjung dari luar lapas secara ketat, sehingga tidak membawa virus ke dalam lapas (antaranews.com, 02/04/2020). 

Oleh karena itu, kebijakan membebaskan narapidana ketika pandemik Corona butuh dikaji ulang, mengingat banyak memunculkan kriminalitas baru di tengah ekonomi yang sulit. Hal ini ditegaskan oleh oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho, menilai perbuatan napi yang kembali berulah tersebut menambah keresahan masyarakat. Kondisi keamanan di masyarakat, kata Hibnu, semakin terancam dengan para napi yang kembali berulah dan mengulangi tindak kejahatannya.

Banyaknya masalah harus disadari bahwa hukum yang dibuat akal manusia akan rentan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, butuh kembali pada hukum syariat Islam yang datang dari wahyu Allah SWT. Syariat Islam memuat aturan kehidupan yang terkait dengan diri sendiri, masyarakat dan negara. Bahkan aturan sanksi hukum dalam Islam sangat paripurna. Hukum sanksi dalam Islam memiliki dua fungsi yaitu sebagai pencegah kejahatan (zawajir) dan penebus dosa di akhirat (jawabir). Selai itu, sistem sanksi dalam Islam tidak akan membebani anggaran negara.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *