Narasi Radikalisme hanyalah Sebuah Topeng

Narasi Radikalisme hanyalah Sebuah Topeng

Lalu, jika narasi radikalisme, radikal radikul ini terus menerus dimunculkan oleh para penguasa, apakah publik dalam hal ini rakyat tak pantas curiga. Selain menganggapnya sebagai salah satu upaya memuluskan gerakan Islamofobia arahan Barat, masyarakatpun beropini bahwa ini sejatinya merupakan upaya pengalihan isu.


Oleh: Ana Fras

POJOKOPINI.COM — Akhir-akhir ini kata “radikalisme” makin akrab di telinga publik, akibat pernyataan Menag di sebuah webinar yang menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah masyarakat. Bagaiamana tidak, seorang Menag menyatakan tentang cara-cara paling mudah agen paham radikalisme menyusup masuk ke dalam sebuah lembaga atau rumah ibadah salah satunya memiliki wajah yang menarik. “Cara masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arab bagus, hafiz, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-orang orang situ bersimpati, diangkat jadi pengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan,” kata Menag.

Dari statement tersebut, jelas ada ada semacam penggiringan opini bahwa faham radikalisme identik dengan umat Islam. Begitu tendensius dinyatakan oleh sorang pejabat negara yang mestinya menjadi jembatan untuk kerukunan antar agama dan menyejukan para penganutnya di tengah situasi pandemi saat ini. Bukan malah menyudutkan Islam dan memberikan tendensi yang negatif terhadap seorang Muslim yang mampu berbahasa Arab dan hafidz Quran. Pernyataan Menag ini sontak menimbulkan kegaduhan. Masyarakat yang pada umumnya tidak lagi bodoh, tentu tidak mau dibodoh-bodohi, dan mereka menganggap ini pernyataan yang ngawur, bisa menimbulkan mispersepsi tentang Islam.

Di sisi lain kata “radikalisme” seakan telah mengalami pergeseran makna, kata ini terus dimunculkan dan digaungkan tiada henti-hentinya oleh rezim, seolah menjadi momok yang menakutkan bagi kehancuran bangsa. Dan yang lebih parahnya lagi kata “radikalisme” menjadi sebuah kata yang mengalami peyorasi berlebihan secara masif dinisbatkan terhadap orang-orang yang teguh memegang ajaran Islam dalam kehidupannya. Maka kemudian pengemban dakwah khilafah, ulama-ulama atau tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang memberikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang merugikan rakyat, distempel sebagai orang yang terpapar paham radikalisme.

Ada aroma Islamofobia yang sangat kental, ada upaya-upaya yang sistematis untuk membendung dakwah Islam di tengah masyarakat. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari peran Barat dan medianya yang menjadikan isu radikalisme dan terorisme untuk menangkal kembalinya kebangkitan Islam.

Lalu isu ini bahkan di adopsi dengan sukarela oleh penguasa-penguasa Muslim di berbagai belahan dunia. Membebek Barat, menggiring opini publik terutama mayoritas kaum muslimin untuk membenci dan meragukan ajaran agamanya sendiri. Padahal bukti empiris menunjukkan bahwa agama bukan faktor utama munculnya radikalisasi.

Jonathan Githens–Mazer dari Universitas Exeter, Inggris secara semantik mendefinisikan radikalisasi sebagai “individualaly held, collectively defined, moral obligation to participate in direct action, often textually defined” dalam definisi ini tidak ada disebut sama sekali bahwa radikalisme berkaitan dengan orientasi politik maupun agama atau kepercayaan.

Lalu, jika narasi radikalisme, radikal radikul ini terus menerus dimunculkan oleh para penguasa, apakah publik dalam hal ini rakyat tak pantas curiga. Selain menganggapnya sebagai salah satu upaya memuluskan gerakan Islamofobia arahan Barat, masyarakatpun beropini bahwa ini sejatinya merupakan upaya pengalihan isu. Dimana isu tersebut berkaitan dengan adanya gap atau kesenjangan antara kebijakan-kebijakan yang digulirkan penguasa dengan fakta di lapangan yang dirasakan masyarakat.

Contohnya isu-isu kemiskinan yang semakin meningkat, tingkat pengangguran di masa pandemi yang semakin tinggi, atau penanganan pandemi nampaknya tidak benar-benar serius, isu keadilan yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Dan banyak isu lainnya, di mana hal tersebut menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam perikehidupan masyarakat.

Begitulah, penguasa yang memusuhi Islam, melakukan monsterisasi dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan penganutnya yang tsiqoh sebagai pihak yang membahayakan karena terpapar “radikalisme”. Menjauhkan umat dari fitrahnya dari agamanya yang haq. Menahan laju kebangkitan Islam. Padahal realitas yang dirasakan masyarakat manakala hidup dalam naungan kapitalisme hanyalah kebuntuan dan keresahan serta berbagai masalah kehidupan baik dalam tatanan individu, masyarakat maupun negara yang tak memiliki solusi yang jelas dan tuntas.

Penguasa seolah gagap ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan masyarakat. Slogan demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat hanya pemanis semata. Penguasa bukanlah pelayan rakyat, mereka hanya perpanjangan tangan para kapitalis dan elit oligarki untuk memuluskan kepentingannya masing-masing. Maka dimunculkan dan digaungkannya narasi “radikalisme” tanpa henti, tak ubahnya sebagai kamuflase untuk menyembunyikan ketidakmampuan penguasa dalam menciptakan keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Lalu, tentu kita berpikir pantaskah penguasa dengan ideologi kapitalismenya, menjadi tetap layak untuk kita ikuti dan yakini kebenarannya?[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *