Nasib Lobster di Tangan ‘Monster’

Selama sistem kapitalis ini tetap eksis, maka nasib rakyat, petani, nelayan, hingga lobster akan terus menjadi bulan-bulanan keserakahan para monster. Oleh karena itu kelahiran sistem Islam menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.


Oleh. Susi Damayanti, S.Pd

POJOKOPINI.COM — Sebagai negara maritim dengan hampir 2/3 wilayahnya berupa lautan, potensi kekayaan laut Indonesia tentu sangat melimpah. Menurut Food and Agricultural Organization (FAO), potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia menempati urutan ketiga di dunia setelah China dan Peru, yaitu mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun.

Jika itu dikelola dengan baik, tentu pemasukan negara yang bisa diraup dari sektor ini sangat besar jumlahnya. Sayangnya minimnya perhatian pemerintah ditambah sengkarut kebijakan di kementrian KKP membuat peluang ini terabaikan begitu saja. Bahkan kerap menimbulkan peluang korupsi dalam praktek pengelolaannya.

Sebut saja kasus ekspor benih lobster yang tengah jadi polemik di Indonesia dan mencuatkan kontroversi di publik setelah baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang telah mencabut larangan ekspor benih lobster dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia (Kompas.com, 24072020).

Demi kepentingan sesaat dan ambisi golongan, KKP bahkan tega mengorbankan nasib para nelayan dan kemaslahatan negara. Bayangkan saja, harga lobster dari negara-negara tropis seperti Indonesia dan Vietnam adalah yang paling mahal di pasar dunia, yaitu mencapai 36 dollar AS untuk tiap kilogramnya di negara-negara Eropa. Sementara harga benih di tingkat nelayan hanya pada kisaran Rp 3.000 hingga Rp 4.500 saja. Dari sisi devisa negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor benih lobster nyatanya hanya mencapai puluhan atau belasan ribu rupiah. PNBP per 1.000 ekor benur hanya Rp 250.

Lagi-lagi hal ini menjadi bukti bahwa sistem kapitalis merupakan lahan subur bagi munculnya penguasa dan pejabat rakus yang hanya berorientasi pada uang serta abai pada kemaslahatan rakyat. Mereka bisa seketika menjelma menjadi monster lapar yang tega menumbalkan rakyat demi memuaskan nafsunya.

Padahal dalam sistem Islam para penguasa itu adalah pihak yang mengemban amanah dan paling bertanggungjawab mengayomi rakyat, menjaga kepentingannya serta memberikan jalan lebar agar rakyat bisa hidup sejahtera karena untuk itulah mereka diangkat. Bukan justru menjerumuskan pada kehancuran.

Islampun menetapkan bahwa kekayaan alam yang ada sejatinya adalah milik umat, negara hanya menjadi pihak pengelola saja agar manfaatnya bisa diakses setiap warga dengan mudah dan leluasa. Maka haram hukumnya jika regulasi negara terkait pengelolaan sumber daya alam ini justru menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi rakyat.

Walhasil selama sistem kapitalis ini tetap eksis, maka nasib rakyat, petani, nelayan, hingga lobster akan terus menjadi bulan-bulanan keserakahan para monster. Oleh karena itu kelahiran sistem Islam menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Wallahu a’lam.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *