Nasionalis Hindu dan Supremasi Kulit Putih Diatas Genangan Darah Kaum Muslim

Nasionalis Hindu dan Supremasi Kulit Putih Diatas Genangan Darah Kaum Muslim


Oleh : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) pada Desember 2019 menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk Hindu dan Islam di New Delhi, India. Parlemen India menerbitkan undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga- Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kecuali jika mereka adalah Muslim (cnnindonesia 28/02/2020).

Seperti dilansir AFP, Jumat (28/2), UU Amendemen Kewarganegaraan yang kontroversial ini dinilai mempercepat perolehan status kewarganegaraan bagi penganut agama minoritas, termasuk Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen dari tiga negara tetangga tersebut, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Partai-partai oposisi mengatakan UU itu tidak konstitusional karena mendasarkan kewarganegaraan pada agama seseorang, dan akan semakin meminggirkan 200 juta komunitas Muslim di India.

Peristiwa bentrokan yang terjadi sejak Ahad (23/2/2020) di tiga area yang ditempati mayoritas Muslim sekitar 18 kilometer dari New Delhi di tengah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bentrokan itu terjadi sepanjang tiga hari berturut-turut dan hingga kini telah menewaskan lebih dari 30 orang dari kedua belah pihak maupun polisi. Bentrokan meluas, massa mulai membakar masjid-masjid. Dalam sebuah video viral yang diunggah pegiat HAM India @arjunsethi18 di media sosial, seorang pemuda bahkan sempat mencabut simbol bulan bintang di sebuah masjid. Bersamanya, seorang laki-laki mengibarkan Bendera Saffron, lambang kelompok sayap kanan Hindu India.

UU CAB merupakan bagian agenda supremasi Hindu di bawah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi sejak berkuasa hampir 6 tahun lalu. hukum itu adalah “bagian dari strategi politik Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang memecah belah lebih dalam untuk mempolarisasi India.

UU CAB pertama kali diperkenalkan di Parlemen pada Juli 2016, yang merupakan amandemen UU Kewarganegaraan Citizenship Act 1955 yang menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. Sementara, UU sebelumnya tidak menjadikan agama sebagai kriteria kelayakan untuk menjadi warga negara. Kontroversi utama UU CAB adalah peraturan ini dapat dipakai untuk menghalangi Muslim dalam mencari kewaranegaraan, satu hal yang mirip dengan peraturan Donald Trump soal pelarangan umat Islam dalam mencari suaka di AS.

Pemimpin Vampire bernama Modi

Perdana Menteri Modi adalah seorang nasionalis Hindu. Ia tak pernah menutup-nutupi fakta itu. Dan hal ini semakin diperjelas dengan sejumlah kebijakannya demi memuluskan agenda politiknya. Sejak terpilih sebagai perdana menteri pada 2014, ia menyusun ulang wajah India, dari demokrasi sekuler yang mengakomodasi keberagaman menjadi bangsa Hindu yang mendominasi minoritas, terutama 200 juta Muslim di negara itu.

Modi dan loyalisnya melakukan perundungan dan menekan pers untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai “India Baru”. Beberapa bulan setelah terpilih, ia membagi wilayah bekas negara bagian Jammu dan Kashmir, yang merupakan daerah otonom, menjadi dua wilayah persatuan. Hal ini memungkinkan Pemerintah India pada akhirnya memiliki otoritas penuh terhadap wilayah dengan mayoritas Muslim itu.

Kebijakan-kebijakan kontroversial Modi menjadi sinyal buruk bagi pemerintahannya. Selain menghasilkan UU diskriminatif, Modi yang sejak terpilih kembali pada 2014 terus-terusan berfokus pada agenda politiknya, tak berhasil membawa perekonomian India ke arah lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinannya bahkan yang terlambat dalam enam tahun terakhir. Ia juga menaikkan persentase pengangguran dari 6,9 persen menjadi 7,6 persen.

Ini bukan kerusuhan pertama dalam era kepemimpinan Modi. Pada 2002 saat ia menjadi Menteri Utama negara bagian Gujarat, sekitar 2500 orang tewas, mayoritas di antaranya adalah Muslim. Modi tak pernah dihukum atas itu kendati puluhan orang dari kedua pihak dinyatakan bersalah. Sejak saat itu, kelompok sayap kanan Hindu mulai bangkit.

Hubungan Mesra Nasionalis Hindu dan Sayap Kanan Barat

Terjadinya bentrokan di hari kunjungan Trump bukanlah suatu kebetulan. Selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2016, kita telah menyaksikan normalisasi, dan kebangkitan, dari politik sayap kanan supremasi kulit putih dan ultranasionalis di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Walau pergeseran ke arah ekstrem kanan membuat banyak orang di seluruh dunia khawatir, namun para ideolog sayap kanan era Trumpian dengan cepat menemukan dukungan di tempat yang tampaknya tidak mungkin: India.

Banyak anggota dari apa yang disebut “kanan jauh”—sebuah koalisi yang merupakan rajutan dari populis, supremasi kulit putih, nasionalis kulit putih, dan neo-Nazi—beralih ke India untuk menemukan justifikasi bersejarah dan terkini atas pandangan rasis, xenofobia, dan memecah belah mereka. Dengan menggunakan merek Orientalisme “nasionalis kulit putih”, mereka memproyeksikan fantasi mereka tentang masyarakat dengan ras murni ke budaya India, dan sebagai tanggapannya menerima sambutan hangat dari fundamentalis Hindu di India.

Walau aliansi antara Hindu paling kanan dan kanan jauh Barat mungkin tampak membingungkan di permukaan, sebenarnya mereka memiliki sejarah panjang, sejak pembangunan identitas ras Arya—salah satu akar ideologis Nazisme—di awal abad ke-20.

Pada tahun 1930-an, kaum nasionalis Jerman menganut teori abad ke-19 bahwa orang-orang Eropa dan penutur asli bahasa Sanskerta di India yang telah membangun peradaban Sanskerta yang sangat maju—yang ingin diklaim oleh para supremasi kulit putih sebagai milik mereka—berasal dari orang Indo-Eropa yang sama, atau leluhur Arya. Mereka kemudian membangun ideologi rasis mereka berdasarkan asumsi superioritas ras “murni” ini.

Savitri Devi (lahir dengan nama Maximiani Portas)—seorang pemikir dan mistisis Prancis-Yunani yang kemudian menjadi ikon spiritual Nazisme—membantu mempopulerkan gagasan bahwa semua peradaban berakar pada “ras master” Arya di India ini. Dia melakukan perjalanan ke India pada awal tahun 1930-an untuk “menemukan sumber budaya Arya” dan memeluk agama Hindu ketika di sana.

Dia dengan cepat mengintegrasikan dirinya ke dalam gerakan nasionalis Hindu India yang sedang berkembang, dengan mempromosikan teori-teori yang mendukung superioritas kasta istimewa umat Hindu di atas orang-orang Kristen, Muslim, dan umat Hindu dengan kasta yang tidak terjangkau di negara ini.

Devi masih memiliki pengaruh kuat terhadap gerakan nasionalis Hindu di India. Bukunya tahun 1939 berjudul A Warning to The Hindu—di mana ia memperingatkan kaum nasionalis India untuk merangkul identitas Hindu mereka dan menjaga negara dari pengaruh “non-Arya”, seperti Islam dan Kristen—masih banyak dibaca dan sangat dihormati di kalangan nasionalis Hindu. Mungkin tidak mengherankan, baru-baru ini Devi dan teorinya juga telah ditemukan ulang oleh para ideolog sayap kanan di Barat, dan dia sekarang dianggap sebagai ikon kanan jauh.

Namun, hubungan saat ini antara kelompok sayap kanan di Barat dan nasionalis Hindu tidak terbatas pada ajaran Devi atau mitos lama ras Arya. Supremasi kulit putih dan nasionalisme Hindu ternyata memiliki akar yang sama dengan gagasan ‘ras Arya’ di abad ke-19. Saat ini, kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mengikis karakter sekuler negara mereka masing-masing dan “musuh” yang sama di kalangan minoritas Muslim. Inilah sebabnya mereka sering bertindak dalam koordinasi dan secara terbuka saling mendukung (matamatapolitik 12/1/2019).

Standar Ganda

Ali H. Soufan, mantan agen FBI pendiri konsultan keamanan Soufan Group, kepada Daily Beast mengatakan bahwa supremasi kulit putih tidak diprioritaskan secara memadai sebagai ancaman keamanan. Pemerintah AS dan komunitas intelejen yang lebih luas tidak mengakui supremasi kulit putih sebagai jaringan teroris yang menyebar di banyak negara Barat.

Donald Trump yang didukung oleh ekstrim kanan menolak untuk mengatakan bahwa nasionalis kulit putih menjadi ancaman yang berkembang di seluruh dunia. Namun faktanya lain, Direktur Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL) Jonathan Greenblatt, menulis bahwa ekstrimis sayap kanan secara kolektif telah bertanggung jawab atas lebih dari 70% dari 427 ektremis.

Barat selalu gagal memandang aksi teror ketika korban dari kalangan muslim. Namun ketika muslim yang disangkakan melakukan aksi teror maka media dan pemimpin Barat akan menggorengnya hingga gosong ke seluruh dunia. Demikian pula yang terjadi di India. Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat meminta warga negara Indonesia tak termakan hoaks kerusuhan Hindu-Muslim. Ia mengklaim kondisi di New Delhi saat ini aman dan damai (cnnindonesia.com 28/2/2020).

Islam Menjamin Keamanan

Tidak ada satupun negara di dunia saat ini mampu melampaui Islam dalam hal jaminan keamanan. Realitas demokrasi liberal tidak mampu memecahkan permasalahan keragaman. Mayoritas dibenarkan meminggirkan minoritas, memperlakukan mereka dengan buruk bahkan menempatkan sebagai masyarakat kelas dua yang dianggap menganggu. Xenophobia telah mengakar dalam masyarakat dan negara melestarikannya.

Namun Islam selama belasan abad telah mampu mewujudkan integrasi kemajemukan bangsa dibawah naungan Khilafah. Mereka dilebur dalam satu wadah, masyarakat dan negara Islam. Heterogenitas dan kemajemukan mereka tidak menghalangi persatuan dan kesatuan.

Kisah manis kerukunan umat beragama di rekam dengan baik oleh Will Durant, dalam The Story of Civilization. Dalam Era Khilafah Bani Umayyah, orang-orang Yahudi yang ditindas oleh Romawi, membantu kaum Muslim yang datang untuk membebaskan Spanyol. Mereka hidup dengan damai hingga abad ke 12 M.

Rasulullah ketika membentuk Daulah Islam Madinah telah menyatukan berbagai suku, ras dan agama dalam kekuasaannya. Mereka diperlakukan sama dalam hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Para Khalifah sesudah Beliau, telah membebaskan berbagai negeri yang penduduknya demikian heterogen. Menariknya semua perbedaan itu berhasil dilebur dan diintegrasikan oleh Islam. Ini jelas merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan berat. Jika dikategorikan berhasil tentu ini adalah hasil yang sangat spektakuler.Terbukti hingga kini, di era modern tidak ada yang mampu mewujudkan hal yang sama, kecuali Islam dengan Khilafahnya.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *