Negara Tak Kunjung Siap Mengambil Kebijakan Lockdown

Negara Tak Kunjung Siap Mengambil Kebijakan Lockdown

Oleh : Ummu Salman (IRT)

WWW.POJOKOPINI.COM — Penguasa bersama jajarannya menegaskan bahwa bersama berbagai pihak terus bekerja keras menanggulangi pandemi virus korona (covid-19). Penguasa juga menegaskan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama dalam penanganan covid-19. Hal itu disampaikan Juru Bicara penguasa Fadjroel Rachman dalam pernyataan pers di Jakarta (mediaindonesia.com, 22/3/2020)

Sayangnya pernyataan tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan. Di saat beberapa negara lain seperti Malaysia, Filipina, Italia, mereka berani mengambil kebijakan lockdown, yang terjadi di negeri kita justru sebaliknya.

Sampai saat ini, penguasa dan jajarannya belum berani mengambil kebijakan tersebut dengan alasan ekonomi. Bahkan perkembangan terakhir ini, melalui menkeu Sri Mulyani, adalah pengakuan bahwa penguasa tidak mempunyai cukup dana untuk penanggulangan covid 19, sehingga baru-baru ini membuka rekening alias open donasi bagi rakyat untuk menyumbang. Dan kondisi semakin mengkhawatirkan. Banyak rumah sakit dan nakes yang kesulitan menangani pasien covid 19, karena kurangnya fasilitas yang mereka miliki.

Adalah dr Fariz nurwidya sebagai ahli dan spesialis paru, Fariz merupakan salah satu dokter yang beberapa hari ini tak beristirahat dari medan pertempuran untuk merawat dan berusaha menyembuhkan pasien Covid-19. Kepada CNBC Indonesia, ia mengungkap dan meminta menyampaikan kondisi yang ia alami dan rekan-rekan sejawatnya di lapangan dalam memerangi virus berbahaya ini. “Tolong sampaikan ke rekan-rekan, ini tenaga medis butuh doa dan dukungan.

Semua kelelahan dan mulai dirumahkan satu per satu,” ujarnya. Kondisi kelelahan yang luar biasa ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan sumber daya, baik dari sisi tenaga maupun sarana dan prasarana untuk pengobatan pasien. “Kurang personil, kurang ventilator, kurang APD (Alat Pelindung Diri),” tulisnya. Saking minimnya ketersediaan APD, para dokter ini bahkan kekurangan masker untuk melindungi mereka. Padahal profesi mereka cukup rentan karena berinteraksi langsung dengan pasien covid 19. Bantuan sekecil apapun, kini diterima dengan sukarela oleh para dokter yang bertugas. (cnbcindonesia.com, 18/3/2020)

Sejak awal munculnya pandemi covid 19, negara kita memang terkesan santai menghadapinya. Bahkan begitu percaya diri bahwa Indonesia tidak akan terkena wabah covid 19. Ini tampak pada pernyataan para pejabat penguasa di berbagai media baik televisi maupun online, yang rata-rata percaya diri bahwa pandemi tersebut tidak akan sampai ke Indonesia. Pernyataan-pernyataan seperti “makan nasi kucing, minum jamu dan lain-lain adalah pernyataan guyonan yg dilontarkan ketika menanggapi wabah corona saat itu. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia tetap diterima, bahkan untuk mendongkrak sektor pariwisata, konon penguasa sampai harus mengucurkan dana Rp72 miliar untuk membayar para buzzer termasuk buzzer luar negeri dalam rangka promosi pariwisata Indonesia.

Sikap berbedapun ditunjukkan ketika wabah akhirnya masuk ke Indonesia. Tadinya melakukan penanganan “senyap” yang melibatkan BIN dalam menangani wabah covid 19, namun ketika wabah ini semakin meluas, penguasa tak bisa lagi menutupinya. Jumlah terinfeksi terus bertambah, dan jumlah yang meninggal pun terus bertambah, namun kebijakan lock down tak kunjung berani diambil oleh penguasa kapitalis di negeri ini karena implikasi ekonomi, sosial dan keamanan yang tidak bisa ditanggungnya.

Konsekuensi lock down itu, sesuai pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Berikut petikannya:
Pasal 55:
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membeberkan betapa repotnya jika opsi lockdown dipilih untuk menekan angka korban virus corona di Indonesia. Di antaranya kesiapsiagaan aparat TNI dan Polri untuk mengantarkan makanan ke rumah warga, tak adanya jasa delivery makanan, hingga potensi penimbunan bahan pokok. Dengan adanya lockdown, menurut Refly, ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah.

Implikasi berikutnya adalah secara sosial tidak akan ada interaksi antar masyarakat karena dilock. Penguasa harus tegas terutama pada mereka yang berusaha pulang ke kampung halamannya karena potensi penyebaran wabah akan semakin besar jika itu terjadi. Hal ini pernah terjadi di Italia, dimana pemerintah Italia kecolongan dari sisi tersebut. Di samping itu implikasi dari sisi keamanan yaitu ada potensi warga menimbun bahan kebutuhan pokok sebelum lockdown dilaksanakan. Pihak yang berpotensi melakukan penimbunan adalah orang-orang menengah ke atas dengan daya beli yang tinggi. Jika penguasa tidak dapat menanggulangi ini semua, maka kekacauan dalam negeri tak terelakkan.

Bisa jadi, penguasa tidak siap dengan konsekuensi lock down itu. Maka, baik di Pusat maupun Daerah hanya menerapkan social distancing saja. Atau bisa juga disebut semi lock down. Ketidaksiapan ini jelas akan mengancam nyawa masyarakat terutama ketika kondisi semakin parah. Padahal jika penguasa serius untuk menangani ini, maka mereka bisa mengambil langkah-langkah semisal menangguhkan proyek ibu kota baru yang dinyatakan oleh Menko maritim Luhut Panjaitan terus berjalan. Dananya bisa dialihkan untuk membiayai kebutuhan selama lockdown. Termasuk memangkas biaya perjalanan dinas pejabat yang tidak perlu.

Namun inilah watak penguasa kapitalis, ketika berhubungan dengan kepentingan rakyat, bahkan nyawa rakyat Indonesia, penguasa berpikir sangat panjang dan lama untuk mengambil sebuah kebijakan. Tak mau berkorban untuk kepentingan rakyat karena memang secara hitung-hitungan keuntungan, tidak akan menghasilkan keuntungan apapun, bahkan negara akan repot dan rugi karena harus menanggung kebutuhan rakyatnya.

Kebijakan Lockdown dalam Khilafah

Sangat berbeda dengan Khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang menerap hukum Quran dan Sunnah. Pengurusan negara dilakukan dengan amanah, tidak lain karena dorongan ketakwaan. Penerapan sistem ekonomi Islam, akan menjadikan pengurusan berbagai sumber daya alam akan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Keselamatan dan Kesejahteraan rakyat adalah yang utama bagi para pemimpin dalam Khilafah. Semata-mata karena mereka menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah nanti.

Apalagi ketika wabah menyerang, ini hubungannya dengan nyawa manusia. Maka Khilafah tidak akan segan-segan untuk mengambil kebijakan lock down. Secara syar’i, kebijakan ini pun punya dasar yang kuat dalam Islam, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: “Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya”(HR. Bukhari & Muslim). Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab pun kebijakan loockdown ini pernah diterapkan sehingga wabah cepat terselesaikan.

Indonesia adalah negara besar dan kaya akan sumber daya alam, jika saja pengurusannya benar dan amanah, maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini, dimana tidak ada keberanian bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown karena kekhawatiran baik itu ekonomi, sosial maupun keamanan. Wallahu ‘alam bishowwab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *