Netanyahu Lengser, Bagaimana Masa Depan Perundingan Damai?

Sungguh tidak akan ada perdamaian bagi Palestina, kecuali tentara-tentara kaum Muslimin keluar dari barak-barak militer mereka, berbaris rapi menuju Palestina untuk membebaskan saudaranya. Inilah realitas pembebasan bagi penderitaan palestina, bukan sekadar dukungan pangan dan obat-obatan, bukan pula sebatas aliran doa dan diplomasi.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan kabinet baru Israel yang dipimpin oleh Naftali Bennett, sehingga resmi mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama 12 tahun terakhir. Laman cnnindonesia.com pada 14/6/2021 melaporkan dalam pemungutan suara pada Ahad sore, Bennett berhasil menang tipis suara di parlemen dengan dukungan 60-59 dari total 120 anggota Knesset menyetujui pemerintahan baru tersebut. Naftali akan menjadi perdana menteri menggantikan Netanyahu selama dua tahun ke depan.

Siapa Naftali Bennett? Dia adalah keturunan Amerika Serikat, merupakan politikus nasionalis garis keras. Sebelum terjun ke dunia politik pada 2013, miliarder berusia 49 tahun itu pernah merantau ke New York dan mendirikan perusahaan rintisan, Cyota, pada 1999. Ia dan perusahaannya membuat aplikasi perangkat lunak anti-penipuan. Namun, pada 2005, Bennett menjual start up-nya itu ke perusahaan keamanan AS seniai US$145 juta (Rp2 triliun).
Sejumlah pihak menilai kepemimpinan Bennett tak akan membantu mencerahkan prospek perdamaian Israel-Palestina. Warga Palestina bahkan menganggap kepemimpinan Bennett sebagai pukulan yang semakin menjauhkan mereka dari harapan perdamaian dengan Israel dan kemerdekaan.

Bennett bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan tindakan bunuh diri bagi Israel. Ia beralasan hal itu terkait faktor keamanan warga Israel. Pada 2013, Bennett juga pernah berpidato dan menyebutkan “warga Palestina yang merupakan teroris” harus dibunuh daripada dibebaskan.Dia mengaku telah membunuh banyak orang Arab di dalam hidupnya. Itulah sosok Bennett mantan Komando Israel.

Kemenangan Neftali Bennett boleh jadi menambah beban pikiran para pemimpin negara-negara tetangga Palestina yang mulai menggalang upaya perundingan damai. Terutama Mesir dan Yordania.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa Mesir terus mengupayakan penguatan gencatan senjata antara Palestina dan Israel untuk memberikan kesempatan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara lain mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang hancur dibombardir militer Israel. Banyak pihak berharap gencatan senjata diikuti dengan proses politik untuk menstabilkan situasi dan perdamaian permanen di Palestina.

Padahal sepanjang sejarah Palestina yang merupakan bagian dari bumi Syam, setelah lepas dari tangan kaum Muslimin seiring digulungnya kekuasaan Khilafah, tidak pernah ada perdamaian bagi mereka. Oleh karena itu patut dipertanyakan upaya dari para tetangga Palestina, yang selama ini tangan mereka ikut berdarah-darah membantu zionis Israel dalam menggelar karpet penjajahan atas saudara Muslim mereka melalui berbagai konspirasi busuk di bawah meja.

Pada era Presiden AS Donald Trump, 4 negara Arab setuju membuka hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Pada masa lampau, dua negara Arab setuju membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Para pemimpin Arab itu membelakangi Palestina ketika mereka menormalisasi hubungannya dengan Yahudi. Bahkan sejumlah negara mendapat kompensasi langsung berupa sejumlah keuntungan materi atas dukungan mereka pada zionis. Lalu perdamaian apa yang hendak mereka jual untuk memberikan keamanan bagi saudara Muslim mereka?

Sementara perjanjian damai itu sendiri bukanlah bermaksud menghapus Yahudi dari Tanah Palestina. Melainkan membagi bumi Palestina berdasarkan solusi dua negara. Tentu ini adalah solusi batil. Permasalah utama dalam konflik Palestina bukan soal batas wilayah baik yang merujuk pada tahun 1967 atau kembali ke tahun 1947. Masalah utama Palestina adalah kehadiran entitas yahudi itu sendiri.

Bukan hanya para tetangga yang urun rembuk mendamaikan perseteruan ini, bahkan China mengatakan pihaknya ingin menjadi tuan rumah perundingan damai antara Palestina dan Israel. Sejenak China pura-pura lupa atas kejahatannya yang tidak kalah hebat dibandingkan Israel dalam menjajah suku Muslim Uighur di Xinjiang.

Selama pertemuan virtual 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada Minggu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi kembali menyerukan gencata senjata segera antara kedua belah pihak dan meminta Israel mencabut blokade dan kepungannya di Gaza segera mungkin. Dia juga mendesak AS berhenti “menghalangi” Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan dalam konflik tersebut, dan mendukung upaya dewan untuk menurunkan ketegangan dan menemukan resolusi politik. Dalam hal ini China bertindak selaku ketua bergilir Dewan Keamanan PBB sejak awal Mei.

China berperan lebih aktif dalam meredakan ketegangan antara kedua belah pihak, termasuk meminta pembahasan terbuka pertemuan PBB bersama Norwegia dan Tunisia setelah ketiganya mendorong pertemuan Dewan Keamanan PBB dua putaran sebelumnya digelar tertutup. Wang mengatakan perundingan harus membahas kembali solusi dua negara yang akan mencakup pendirian negara Palestina merdeka, berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang akan berdampingan dengan negara Israel.

Bagaimana dengan diplomasi Indonesia? Laman beritasatu.com pada 26/5/2021 memberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, Indonesia berpeluang membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu setuju atas solusi 2 negara (2 state solution) dalam penyelesaian konflik dengan Palestina.

Juru bicara sekaligus Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Teuku Faizasyah menekankan posisi nasional Indonesia terhadap Israel tidak dipengaruhi sikap negara lain. Hal itu merujuk kepada sejumlah negara Arab yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pada akhirnya dunia menyaksikan bahwa Indonesia tidak lebih baik kesetiaannya dibandingkan negara-negara Arab tetangga Palestina.

Inilah sesat pikir dunia Islam terhadap Palestina. Sesat pikir ini berkutat pada menaruh harapan yang tinggi kepada PBB, Amerika atau Eropa yang akan mewujudkan perdamaian dunia. Padahal sejatinya, perdamaian itu tidak akan pernah terealisasi karena PBB sendirilah yang membuka tanah Palestina untuk Yahudi. Sementara Amerika sendiri tidak akan melepaskan dukungannya terhadap Israel. Amerika dan negara-negar Eropa memiliki kepentingan penguasaan energi di Timur Tengah dimana keberadaan Israel akan memuluskan pencapaian itu. Untuk itu entitas Israel dipastikan harus tetap eksis di Palestina.

Sungguh tidak akan ada perdamaian bagi Palestina, kecuali tentara-tentara kaum Muslimin keluar dari barak-barak militer mereka, berbaris rapi menuju Palestina untuk membebaskan saudaranya. Inilah realitas pembebasan bagi penderitaan palestina, bukan sekadar dukungan pangan dan obat-obatan, bukan pula sebatas aliran doa dan diplomasi. Palestina menunggu para pemuda yang berbaris di medan jihad. Bisa jadi ada Khalifah di tengah-tengah mereka, jika pun masa itu belum tiba Palestina akan tetap berjuang hingga Allah berkehendak membebaskannya dan menghapus Yahudi selama-lamanya.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *