Obat Manjur untuk Korupsi yang Menjamur

Rasulullah bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud). Dan dalam hadist yang lain, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).


Oleh: Neneng Sri Wahyuningsih

POJOKOPINI.COM — Ada pepatah mengatakan, ‘Bak cendawan di musim hujan’. Mungkin peribahasa inilah yang mampu menggambarkan kondisi korupsi di negeri kita yang terus bertambah. Masih lekat dalam ingatan, beberapa hari yang lalu ditangkap menteri perikanan dan kelautan karena kasus korupsi. Kini disusul menteri sosial. Mirisnya dana yang dikorupsi merupakan dana bantuan sosial untuk rakyat miskin yang terdampak pandemi.

Dilansir dari Detik.com (6/12/2020), KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. Diduga telah melakukan korupsi dana bantuan sosial covid untuk masyarakat miskin sebesar Rp 10rb dari tiap bungkus senilai Rp 300rb. Jika ditotalkan, uang yang diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar.

Tertangkapnya menteri sosial menambah deretan para wakil rakyat di negeri ini yang menikmati uang rakyat. Wakil rakyat iya, namun bukan berarti ‘mewakili’ rakyat untuk menikmati haknya.

Agaknya tak salah jika banyak pihak menilai, aksi Pak Menteri tersebut kejam dan tak punya hati nurani. Di tengah himpitan ekonomi yang dialami rakyat akibat pandemi yang berkepanjangan dan belum terlihat masa akhirnya, pejabat seenaknya menikmati jatah rakyat.

Padahal jika ditelusuri, gaji yang didapatkan pejabat negara apalagi sekelas menteri sangatlah besar. Gaji pokoknya saja sebesar Rp 5.040.000, ditambah berbagai tunjangan dan fasilitas yang sangat memadai. Dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pejabat setingkat menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 13.608.000 per bulan. Di samping itu mereka masih mendapatkan fasilitas lain dari negara berupa jaminan kesehatan, mobil dinas berplat RI beserta pengawalan VIP, dan rumah dinas. Tak ketinggalan lagi dana operasional pun digenggam oleh para menteri. Besarannya jauh melebihi gaji dan tunjangan menteri (money.kompas.com, 7/12/2020).

Selain itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 30 April 2020, Juliari P. Batubara memiliki harta kekayaan sebesar Rp 47,188 miliar. Sebagian besar hartanya berbentuk properti yang meliputi aset tanah dan bangunan yang taksiran nilainya mencapai Rp 48 miliar (money.kompas.com, 7/12/2020).

Jika melihat kehidupannya yang bergelimang harta, lantas kenapa masih mengambil uang rakyat? Belum cukupkah untuk memenuhi kebutuhannya? Para pejabat ini bukan dari kalangan rakyat miskin yang membutuhkan uluran tangan. Rakyat miskin saja jangankan menikmati uang sebesar itu, mendapatkan bahkan melihatnya pun bisa jadi belum pernah. Miris.

Namun tak dimungkiri hal ini memang lumrah terjadi di dunia demokrasi kapitalisme. Modal awal yang besar, akan sulit untuk bersih dari korupsi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, mahar ketika para pejabat ini akan terjun menyemarakkan pesta demokrasi itu tidaklah sedikit. Diperlukan biaya untuk kampanye, memberikan dana ‘bantuan’ untuk menarik perhatian, membuat baliho, pamflet dan biaya untuk aktivitas lainnya. Sehingga tak sedikit ditemukan di lapangan ketika sudah menjadi pejabat bukannya amanah menjalankan tugas dan menepati janji-janjinya, malah sibuk mengumpulkan pundi-pundi untuk mengembalikan modal. Ada celah sedikit dan menggiurkan, sikat.

Di samping itu hukuman bagi para koruptor pun tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Meski sudah diatur dalam UU 31 tahun 99 pasal 2, namun dalam praktiknya selama ini hanya wacana belaka. Mereka masih bisa melakukan naik banding di meja hijau. Di balik jeruji pun masih bisa hidup senang-senang dengan fasilitas mewah bak tinggal di hotel.

Bahkan untuk kasus menteri sosial ini ada pihak yang merasa keberatan jika pelaku ditindak hukuman mati. Lantas hukuman apa yang pantas bagi mereka yang telah menyelewengkan uang rakyat? Lemahnya hukum membuat para koruptor bisa melenggang kesana kemari tanpa ada rasa malu, bersalah bahkan jera sedikit pun. Akhirnya peristiwa ini berulang terus menerus meski periode kepemimpinan telah berganti. Jadi wajarlah jika korupsi menjamur di negeri ini.

Beginilah potret demokrasi kapitalisme yang selalu diagung-agungkan di negeri ini. Perpaduan antara demokrasi dan kapitalisme melahirkan individu yang kapitalistik dan materialistik. Hanya menganggap standar kebahagiaan diukur oleh materi. Akhirnya semua pihak berlomba-lomba untuk memperkaya diri dan cara cepat untuk mendapatkannya yakni dengan korupsi. Selain itu, sistem sekularisme yang melandasi keduanya tidak membentuk pemimpin dan pejabat yang bertakwa, tapi sebaliknya melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan zalim.

Lain halnya dengan hukum yang bersumber dari Sang Pencipta. Hukum yang tidak ada kecacatan sedikitpun di dalamnya. Islam memiliki obat yang manjur untuk menangkal dan membasmi korupsi, meliputi:

Pertama, ketakwaan individu. Ketakwaan ini penting dimiliki masyarakat, terlebih pemimpinnya. Dengan ketakwaannya, seorang pemimpin melaksanakan tugas dengan penuh amanah, merasa takut jika melakukan penyimpangan, dan menyadari bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya praktik korupsi bisa ditekan.

Sejarah mencatat bagaimana pentingnya memiliki ketakwaan terlebih dicontohkan oleh pemimpinnya sendiri. Khalifah ‘Umar pernah menyita seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin ‘Umar karena diketahui digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Umar menilai hal ini bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada pejabat pemerintah cenderung memiliki misi tertentu. Sehingga dalam Islam dengan tegas melarang para pejabat menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima.

Dikisahkan saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar yakni sebagian untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi. Datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih untuk orang Yahudi. Namun tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar hal ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak.” (Imam Malik dalam al-Muwatta’).

Rasulullah bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud). Dan dalam hadist yang lain, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).

Ketiga, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan cenderung menempuh jalan pintas ketika berurusan dengan pejabat akhirnya tak segan memberi suap dan hadiah. Berbeda dengan masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak pejabat yang mengajaknya berbuat menyimpang.

Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Keempat, perhitungan kekayaan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah mencontohkan hal yang demikian. Beliau menghitung kekayaan pejabat di awal dan di akhir masa jabatan. Jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar, maka yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang diterimanya didapatkan dengan cara halal. Cara ini efektif untuk mencegah korupsi.

Kelima, memberikan gaji yang layak bagi para pejabat. Kebutuhan seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan pendidikan akan dijamin oleh negara. Dengan begitu bisa meminimalisir angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan.

Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah; jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan; jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” (HR Abu Dawud).

Keenam, hukuman setimpal. Umumnya orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya. Pun jika hal ini diberlakukan kepada para koruptor. Mereka akan jera sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat.

Dalam Islam, korupsi termasuk hukuman tazir. Bisa berupa tasyhir atau pewartaan (dulu diarak keliling kota, saat ini mungkin bisa ditayangkan di televisi), hukuman cambuk, penyitaan harta, pengasingan, hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Dan hukuman ini diberikan sama kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Begitulah cara Islam memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Jika keenam faktor di atas dijalankan dengan benar maka tindak korupsi dapat dihentikan dan dihilangkan. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *