Ombinus Law Regulasi Rasa Kolonialisasi

Ombinus Law Regulasi Rasa Kolonialisasi

Oleh : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Sebanyak 2 juta orang buruh diklaim bakal menggelar aksi mogok kerja massal jika Presiden Joko Widodo tetap memaksakan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 2 juta buruh yang siap mogok masal ini diklaim anggota dari tiga serikat buruh besar di Indonesia.Tambahan 1 juta buruh mogok massal bukan tidak mungkin terjadi jika jika serikat-serikat buruh lain bergabung. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut buruh memiliki kekuatan “istimewa” saat memprotes kebijakan, yaitu menghentikan proses produksi alias mogok kerja (cnnindonesia 12/3/2020).

Sejak awal kehadiran omnibus law telah menuai pro kontra. Namun pemerintah bergeming. Diantara beberapa hal yang melatar belakangi pemerintah menerbitkan RUU berisi 1028 halaman ini adalah bahwa Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya “gelombang investasi” guna mempercepat proses pembangunan.

Kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang  sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itulah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan  hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya melalui satu paket peraturan perundangan sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. 

Omnibus law ini dianggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun asing, di Indonesia. Singkatnya Omnibus law dibuat untuk memudahkan investasi asing sekaligus memanjakan para investornya di Indonesia.

Setidaknya terdapat 9 poin kontroversial dalam RUU tersebut diantaranya adalah hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, PHK sangat mudah dilakukan, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, jam kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA) baik buruh kasar, unskill worker, berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial,  raibnya sanksi pidana. Dalam UU 13/2003, pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau dengan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana ini dihilangkan.

Selain itu terdapat beberapa prosedur yang tak biasa yakni: Pertama, omnibus law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan pemerintah didasari hukum.

Kedua, omnibus law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan UU Omnibus law didominasi oleh pemerintah atau DPR. Materi dan waktu pengerjaannya pun bergantung pada instansi tersebut. Biasanya UU diusahakan selesai secepat mungkin, bahkan hanya dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang. Padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah ruh utama dalam negara demokratis. Pelanggaran atas prinsip ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Ketiga, omnibus law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan sifatnya yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu UU, pembahasan UU Omnibus law dikhawatirkan tidak komprehensif. Pembahasan akan berfokus pada UU Omnibus law dan melupakan UU yang akan dicabut, akan menghadirkan beban regulasi lebih kompleks.

Regulasi Rasa Kolonialisasi

Kapitalisme adalah ruh yang mendorong para agresor penjajah dari Eropa mengarungi samudera demi samudera untuk merampas kekayaan alam dari wilayah-wilayah lain di dunia. Dalam praktiknya mereka tidak hanya merampas namun menjajah negeri-negerinya sekaligus. Hingga tiba ketika perlawanan pribumi demikian menyusahkan mereka mulai berpikir untuk menjajah dengan cara yang lebih elegan yaitu melalui perundingan.

Perang fisik telah mereka pindahkan keatas meja melalui tanda tangan yang dibubuhkan pada secarik kertas MoU menjadi penjajahan gaya baru dengan nama investasi. Keserakahan kapitalis tidak berhenti disitu, sejumlah regulasi memperlambat kinerja mereka, untuk itulah regulasi semacam omnibus law ini dirumuskan.

Kolonialisme di Jawa umumnya terjadi bukan dengan operasi militer, namun melalui aneka perjanjian ekonomi antara raja dengan VOC, kecuali perang Jawa yang terjadi pada 1825-1830 Masehi yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat untuk menjamin kemanan investasi ala Belanda, menggemukkan pundi-pundi keuntungan mereka. Pihak yang diuntungkan selanjutnya adalah raja berikut pejabat dan segenap kroni mereka.

Menurut sejarawan Onghokham, VOC merupakan cukong terbesar kala itu. VOC selalu memihak raja yang “legitim” dan ikut serta memadamkan oposisi, kalangan kritis dan para tokoh yang berbeda pendapat dengan raja. Termasuk membiayai penumpasan terhadap aspirasi rakyat dan memecah belah keraton melalui perebutan tahta.

Perjanjian-perjanjian seperti Giyanti, perjanjian Salatiga, perjanjian Jepara, perjanjian Ponorogo, ordonansi Kuli (disertai poenale sanctie) adalah contoh-contoh, yang dalam konteks kekinian kurang lebih sama dengan amandemen UUD 1945, UU Migas, hingga Omnibus Law yang penuh kepentingan asing dan aseng dan merugikan wong cilik. Dalam konteks Omnibus Law, RUU ini sangat menindas hak-hak buruh/pekerja.

VOC sendiri terbiasa dengan perbudakan. Rakyat dari pulau-pulau nusantara yang umumnya miskin direkrut untuk dijadikan budak. Bahkan beberapa kerajaan di Nusantara hingga akhir abad ke 19 menggantungkan pendapatan dari mengekspor budak.

Jika kita amati isi dari ordonansi Kuli adalah uraian peraturan tentang perburuhan, mirip Omnibus Law. Zaman penjajahan itu telah berlalu namun kini rezim yang berkuasa hendak membawa alam penjajahan itu kembali dengan terbitnya Omnibus Law. Rezim telah memutuskan menggadaikan rakyat demi mengejar restu para pemodal.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *