Omnibus Law Menyibak Topeng Demokrasi Kapitalisme

Omnibus Law Menyibak Topeng Demokrasi Kapitalisme

Ketika pengurusan kehidupan dipercayakan dan diserahkan kepada segelintir orang yang dianggap mewakili urusan dan kepentingan umat serta menguasakan untuk membuat hukum-hukum yang bersumber dari akal manusia, maka akan melegalisasikan segala kebijakkan meskipun akan menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan syariah demi membela kepentingan segelintir orang.


Oleh: Ns. Sarah Ainun, M.Si

POJOKOPINI.COM — Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang muncul sejak 6 Oktober hingga 20 Oktober 2020. Menuntut agar presiden Joko Widodo membatalkan Undang Undang Cipta Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Diwarnai dengan adanya penangkapan demonstran, berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5.198 peserta aksi yang ditangkap polisi (BBC News Indonesia, 21/10/2020).

Dikutip dari Republika.co.id, 21/10/2020. Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani mengaku akan ditangkap oleh aparat polisi pada Senin (19/10) malam. Namun, upaya tersebut ditolak Ahmad Yani karena polisi tidak bisa menjelaskan alasan penangkapan. Sebelumnya, polisi telah menangkap total delapan tokoh KAMI di Medan dan Jabodetabek. Mereka ditangkap dengan Pasal-pasal UU ITE. KAMI menempatkan diri sebagai gerakan Oposisi yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sikap defensif yang ditunjukan penguasa terhadap penolakan Undang-Undang Omnibus Law dan sulitnya membuka ruang untuk berdialog dengan pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada penguasa agaknya tidak berlebihan jika peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan, “Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik, dan lain-lain akan bisa tumbuh dengan subur,” ujarnya (Republika.co.id, 21/10/2020).

Dalam kesempatan yang lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat, “Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket agar oligarki semakin berkuasa di Indonesia sudah lengkap,” kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis (BBC News Indonesia, 21/10/2020).

Sementara itu Amnesty Internasional Indonesia menyebut penangkapan terhadap tiga pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah upaya menebar ketakutan terhadap mereka yang mengkritik Omnibus Law Cipta Kerja. “Penangkapan ini dilakukan untuk menyebar ketakutan di antara mereka yang mengkritik pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (CNN Indonesia, 14/10/2020). Bukankah itu sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)? Bukankah demokrasi lahir atas adanya HAM? Bukankah Demokrasi pemuja HAM? Pemuja kebebasan.

Tidak mungkin penguasa yang dipilih olah rakyatnya sendiri tidak ingat apalagi tidak mengetahui konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi, karena mereka juga dipilih oleh rakyat dengan sistem demokrasi dan hampir setiap hari kata demokrasi keluar dari mulut mereka.

Ketika pengurusan kehidupan dipercayakan dan diserahkan kepada segelintir orang yang dianggap mewakili urusan dan kepentingan umat serta menguasakan untuk membuat hukum-hukum yang bersumber dari akal manusia, maka akan melegalisasikan segala kebijakkan meskipun akan menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan syariah demi membela kepentingan segelintir orang.

Sejak awal Demokrasi sudah cacat, karena demokrasi lahir dari akal manusia yang terbatas, demokrasi yang lahir dari orang-orang yang menolak adanya campur tangan Allah SWT dalam mengatur kehidupan bahkan dari orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan sang pencipta. Sehingga demokrasi bukan dibangun dari akidah Islam. Demokrasi menyerahkan kedaulatan dan mempercayakan segala aturan kehidupan kepada rakyat. Manusia dijadikan rujukan utama dan menjadi sumber kekuasaan pembuat UU dan hukum. Lantas bagaimanakah Allah SWT menghukumi perkara tersebut:

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan adalah kafir” (QS al-Maidah: 44).

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan adalah zalim” (QS al-Maidah: 45).

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan adalah fasik” (QS al-Maidah: 47).

Jika demikian jelas sekali sistem demokrasi bertentangan dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kekuasaan menyusun perundang-undangan hanya milik Allah SWT bukan rakyat, dan sistem Islam menyerahkan kedaulatan kepada syariah. Syariah menjadi satu-satunya rujukan utama dalam mengatur kehidupan umat. Rakyat hanya berwenang untuk menjalakan kekuasaan dan mengankat seorang khalifah untuk menjalankan kekuasaan yang hanya menerapkan syariah secara keseluruhan.

Dalam sistem Islam memperbolehkan kaum Muslim menyampaikan pendapatnya dalilnya adalah: “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim,” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, al-Nasal, al-Hakim dan lainya).

Islam juga memerintahkan kita untuk menentang penguasa zalim dengan pendapat kita dan mengoreksi tindakan keliru mereka. Rasul Saw bersabda: “Penghulu para shuhada adalah Hamzah bin Abd al-Muthallib dan orang-orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkanya (kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan) kemudian ia (penguasa zalim) membunuhnya,” (HR. al Hakim dalam al-Mutadrak, at-Thabrani dalam al-Mujam al-Awsath).

Demikianlah Islam mengatur kekuasaan dengan sangat jelasnya apa yang menjadi hak pencipta dan apa yang menjadi hak serta kewajiban manusia sehingga kekuasaan hanya dijadikan cara mengurusi urusan umat dengan tujuan mendapatkan rida Allah SWT bukan untuk memenuhi hawa nafsu manusia.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *