Omnibus Law Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Untuk Siapa?

Omnibus Law Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Untuk Siapa?

Oleh : Rajni Fadillah, S. Pd (lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

WWW.POJOKOPINI.COM — Pakar Ekonomi Surya Vandiantara menyebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) membuka peluang investasi. Menurutnya, investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Surya meminta pemerintah agar pembahasan Omnibus Law itu tidak mengancam kesejahteraan buruh. Menurutnya, upah murah buruh bukan sebuah daya tarik utama dalam dunia investasi.
Sebaliknya, dia mengatakan, investasi hadir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat termasuk buruh. Dia berpendapat, tidaklah mungkin tujuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyengsarakan atau memiskinkan buruh.

“Dalam omnibus Law, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh, harus seiring sejalan,” kata Surya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (13/3).
Dia mengatakan, Ombinus law ciptaker berpotensi menyederhanakan beragam peraturan dan memangkas jalur birokrasi. Lanjutnya, tujuannya agar dunia investasi menjadi lebih mudah dan transparan sehingga menarik minat dunia investor.
“Proses legislasi di Indonesia ini sangat Lemah keutuhannya. Antara satu dengan yang lain banyak yang tabrakan,” katanya. (14/3/20) https://m.republika.co.id/berita/q75gig354/pakar-omnibus-law-dapat-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi

Catatan penting

Pendapat pakar bahwa Omnibus Law Dapat Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi bisa dianalisis sebagai berikut:
Pertama : lahirnya Omnibus Law membuat rakyat dan buruh bergejolak, sebab aturan ini kerap pro pengusaha dan tidak memperhatikan Rakyat. Tampak jelas besarnya keinginan para penguasa untuk menguasai dunia industri dengan keuntungan yang berlibat, terlihat seakan omnibus law ini kerap diwarnai oleh kepentingan para Kapitalis atau pemilik modal.

Kedua : Pendapat Pakar yang mengatakan bahwa omnibus law akan meningkatkan perekomonian bagaikan paradoks, disatu sisi ingin meningkatkan ekonomi disisi lain malah membatasi dan mengkerdilkan upah dari para buruh serta membatasi lowongan pekerjaan bagi pekerja lokal dengan membuka lapangan kerja untuk TKA. Bagaimana mungkin ekonomi akan meroket, malah pengangguran yang akan meningkat.

ketiga : Dalam omnibus law Invertasi akan lebih mudah masuk ke dalam negeri tanpa syarat dan peraturan yang ketat. Hal ini terlihat jelas keperpihakan penguasa terhadap pemilik modal (kapitalis) dalam membuat kebijakan yang berpotensi menyederhanakan beragam peraturan dan memangkas jalur birokrasi. Keberpihakan ini bukan tanpa sebab, namun ada latarbelakang yang membuat penguasa pro terhadap asing salah satunya adalah mahal nya biaya pesta demokrasi untuk menjadi wakil rakyat, sehingga mau tidak mau calon wakil rakyat akan meminjam modal kepada para kapital dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai imbalan, saat calon terpilih maka para kapital akan mendikte penguasa untuk mengambil kebijakan yang memudahkan mereka dalam bisnis nya dan jauh dari pertanggung jawaban jika pun mereka melanggar.

Keempat : Menganggap investasi sebagai sumber terbesar peningkatan ekonomi adalah kesalahan. Sebab investasi sejati nya hanya akan memperkaya dan meningkatkan perekonomian para kapitalis bukan rakyat bahkan Negara kita. Kita hanya akan mendapatkan berapa persen saja dalam investasi yang terjadi. Buktinya Freeport, pihak investor dapat membawa emas kita berton-ton perhari sedang kita hanya mendapatkan remah-remah nya saja. Jika pemerintah benar-benar serius ingin meningkatkan perekonomian. Maka cukup mengelola SDA secara mandiri dan benar, hal ini akan meningkatkan perekonomian Negara dengan pesat dan merata hingga masyarakat akan merasakan nikmat dan kesejahteraan dalam setiap lini.

Oleh karena itu, Pemerinah harus benar-benar mengurusi rakyat dengan adil. semua pihak pun haruslah bijak dalam menyikapi semua kebijakan yang diambil oleh penguasa. Aturan tumpang tindih hanya terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis yang lahir dari keterbatasan akal manusia, sehingga terjadi kerusakan dan kesempitan hidup. Maka sudah semestinya Negara ini meninggalkan aturan yang rusak ini dengan kembali kepada sistem Islam yang berdasarkan Aqidah Islam dalam mengelola negeri, bukan demokrasi kapitalis yang menjadi biang kerusakan dan kesempitan hidup.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *