Pakta Integritas, Alienasi Peran Politik Mahasiswa?

Pakta Integritas, Alienasi Peran Politik Mahasiswa?

Kampus harusnya melakukan pembinaan politik yang benar, bukan membungkam, bahkan “mengalienasikan” mereka dari perannya terhadap masyarakat dan bangsa ini.


Oleh: Silmi Kaffah (Pemerhati Sosial)

POJOKOPINI.COM — Penulis Liza Burhan mengkritisi kebijakan baru Rektor UI yang mensyaratkan agar mahasiswa baru menandatangani apa yang disebut sebagai ‘Pakta Integritas’, yang intinya melarang Mahasiswa untuk terlibat dalam politik praktis. “Lagi-lagi publik dibuat gaduh sekaligus terheran-heran oleh munculnya kebijakan yang terkesan otoriter diambil oleh Dewan Rektorat salah satu kampus di Tanah Air, Universitas Indonesia (UI),” tulisnya di awal. Sehingga Kepala Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia membenarkan bahwa berkas itu menjadi salah satu syarat wajib calon mahasiswa baru (Daily News, 15/09/2020).

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (Fajar) menentang pakta integritas untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021. Oleh karena itu, ia mempertanyakan sejumlah poin pada pakta tersebut, di antaranya aturan Mahasiswa tidak boleh terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara. Serta Mahasiswa juga disebut tidak boleh mengikuti kegiatan yang dilakukan sekelompok Mahasiswa yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas atau kampus. Poin ini dianggap mengekang kehidupan berdemokrasi Mahasiswa, salah satunya Mahasiswa tidak akan bisa mengkritik kebijakan pemerintah atau melakukan aksi demonstrasi (CNN Indonesia, 13/09/2020).

Padahal sebelumnya, Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia sempat membenarkan pakta integritas untuk Mahasiswa baru UI itu. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait alasan penerbitan aturan baru tersebut saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Akar Masalah

Kebijakan yang tertuang dalam pakta integritas ini adalah tindakan represif yang justru akan melahirkan masalah baru. Bagaimana tidak? Problem narkoba, kebebasan hingga radikalisme tak mungkin bisa diatasi dengan pakta integritas bagi Mahasiswa baru. Apalagi, bila perjanjian tersebut justru diarahkan untuk memberangus arus kesadaran politik dan sikap kritis yang distigma sebagai radikalisme. Semestinya mengakui bahwa akar masalahnya adalah problem sistemik yang semestinya dipahamkan pada Mahasiswa dan didorong terlibat dalam menghadirkan solusi.

Sebab, Mahasiswa dan akademisi merupakan bagian dari elemen masyarakat, tentu tidak bisa dipisahkan dari politik. Entah sebagai subjek ataupun objek. Oleh karena itu, kampus harusnya melakukan pembinaan politik yang benar, bukan membungkam, bahkan “mengalienasikan” mereka dari perannya terhadap masyarakat dan bangsa ini. Dengan memahamkan politik sejatinya tidak melulu berkaitan dengan pertarungan perebutan kekuasan, tetapi bagaimana mengurus berbagai kepentingan rakyat. Sikap kritis yang mampu membangun negeri, tidak pragmatis apalagi anarkis. Semangat kritis mahasiswa tanpa solusi ideologis tentu menambah ruwet masalah negeri ini.

Alhasil, kian kering sudah rasa kepekaan yang ada terhadap kondisi masyarakat, dan hilangnya sifat kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya menjadi objek kontrol mereka sebagai ilmuwan dan insan akademisi. Jadi, tak heran mengapa yang tinggal hanyalah para akademisi yang menjadi kepanjangan tangan rezim atau pembebek penguasa saja. Jikapun harus kritis mereka hanya akan mengkritik hal-hal yang remeh dan yang mengancam kepentingan kampus atau hajat mereka saja.

Solusi Islam

Karenanya kampus harus menumbuhkan daya solutif Mahasiswa dan akademisi dengan mengkaji secara objektif akar permasalahan bangsa ini dan solusi mendasarnya. Yaitu dengan kembalinya negara dan bangsa ini ke ideologi Islam—ke akidah dan syariat Islam—dan bukan dengan tetap mempertahankan sistem status quo.

Sungguh berbeda jika dibandingkan dengan sistem pendidikan dalam Islam, Islam menolak keras sekularisasi dalam sistem pendidikannya. Sistem pendidikan dalam Islam ditopang kuat oleh sistem kurikulum yang berbasis akidah dalam setiap jenjangnya. Visi atau tujuan sistem pendidikan, terlebih bagi perguruan tinggi dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia atau generasi yang memiliki kepribadian Islam.

Menguasai pemikiran Islam dengan handal; menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK); serta memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Sehingga dengan sistem pendidkan Islam mampu melahirkan para siswa dan Mahasiswa yang bertaqwa menjadi penerus para ilmuwan dan ulama yang keberadaannya sangatlah penting dalam kehidupan suatu negara,

Masing-masing lembaga pendidikannya memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Beberapa lembaga itu berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi dan al-Firdausi. Wallahu A’lam Bishshawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *