Pandemi LGBTI Diproduksi Kapitalisme Demokrasi

Pandemi LGBTI Diproduksi Kapitalisme Demokrasi

Dengan adanya perlindungan institusi politik dan dukungan dana internasional mereka menjadi gerakan berskala global, masif dan terogranisir yang mengintai generasi milenial terutama anak-anak, remaja, dan Mahasiswa yang secara psikologis masih labil dan dalam proses pencarian jati diri.


Oleh: Ns. Sarah Ainun, M.Si

POJOKOPINI.COM — Di tengah ancaman pandemi Covid-19 saat ini, kasus orientasi seksual lesbian, gay, biseksual dan transeksual (LGBT) kembali mencuat di lingkungan Perwira TNI. Polri menjatuhkan sanksi serangkaian kegiatan pembinaan selama satu bulan kepada Brigadir Jenderal (Brigjen) EP yang terlibat LGBT (CNN Indonesia, 22/10/2020). Di tempat yang berbeda Mahkamah Agung (MA) mengadili 16 oknum anggota TNI yang terlibat LGBT dan semuanya dipecat. Sebenarnya total jumlah yang dipecat lebih dari 16 orang karena masih ada putusan yang baru diketuk di tingkat pertama (detiknews, 21/10/2020).

Jauh sebelumnya, dikutip dari detiknews, 12/01/2016. Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID mengucurkan dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand. Proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017. Tujuanya untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBTI, mendukung kaum LGBTI untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM, meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBTI untuk secara efektif memobilisasi, menyokong dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas.

Isu pro dan kontra LGBT pun terjadi di beberapa negara dan merupakan isu lintas zaman yang menjadi perdebatan global. Usaha-usaha untuk melegalisasi LGBT merupakan gerakan yang terencana dan sistematis. Narasi gerakan ini melekat dengan dukungan terhadap LGBT yang memiliki agenda politik yaitu melegalkan pernikahan sejenis. Di beberapa negara kelompok LGBT bahkan masuk sebagai salah satu kekuatan politik. Di Inggris LGBT menjadi salah satu dari sayap partai liberal Demokrat, sedangkan di Amerika, gerakan LGBT terafiliasi dengan partai Demokrat (Republika.co.id, 21/12/2020).

LGBT bukanlah manusia yang dilahirkan, tidak ditetaskan dari telur, tidak juga hasil dari kloning, namun mereka berkembang dengan perilaku melawan fitrahnya dalam melestarikan jenisnya sebagai manusia. Dengan adanya perlindungan institusi politik dan dukungan dana internasional mereka menjadi gerakan berskala global, masif dan terogranisir yang mengintai generasi milenial terutama anak-anak, remaja, dan Mahasiswa yang secara psikologis masih labil dan dalam proses pencarian jati diri.

Agaknya ini tidak berlebihan jika George Harvard mengemukakan kekhawatiranya dalam bukunya Revolusi Seks, akan adanya serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak dan menghancurkan moral manusia serta mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Perilaku penyimpangan seksual ini tidak hanya bertentangan dengan agama, norma-norma kesusilaan dan moral, merusak tatanan sosial masyarakat tetapi juga menyumbang besar terhadap penyebaran penyakit-penyakit menular, salah satunya HIV AIDS. Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit mengatakan jumlah LGBT yang tercatat di provinsi ini “ribuan” namun belum ada angka yang valid, “makin hari makin banyak,” dan dapat meningkatkan jumlah kasus HIV. “Tiap malam di Padang berkeliaran 100 orang, satu orang melayani tiga orang, jadi 300 yang dilayani, 150 pakai (memiliki) istri, ini sudah menularkan penyakit. Mereka tak sakit sekarang, baru 10 tahun ke depan, ini akibat perbuatan mereka saat ini,” kata Nasrul kepada wartawan BBC Indonesia, Endang Nurdin (BBC NEWS, 11/01/2018).

Sistem demokrasi tidak akan bisa menyelesaikan masalah LGBTI dengan tuntas, justru akan melegalisasi keberadaan kelompok ini karena pemerintahan demokrasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hegemoni sistem kapitalisme dan sistem liberalisme dunia, sistem yang selalu memandang penerapan syariah Islam bertentangan dengan HAM dan Humanisme akan menyebabkan semakin berkembang dan eksisnya LGBT, karena dipagari oleh institusi politik yang mengatasnamakan HAM dan Humanisme dan ini terjadi di beberapa negara penganut sistem demokrasi. Dan Pandemi LGBTI yang semakin kronis dan bertentangan dengan agama serta merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat adalah sebuah konspirasi global yang akan menghacurkan peradaban dunia.

Untuk itu, mencegah dan menghentikan LGBT tidak bisa dilakukan hanya secara parsial saja tapi harus secara sistemik dan itu membutuhkan sebuah istitusi politik pula, yaitu sistem Islam yang disebut dengan khilafah Islamiah. Karena LGBT lahir dari kebebasan yang dibawa ideologi kapitalisme liberal. Sistem Islam mewajibkan negara menanamkan dan memahamkan akidah Islam, nilai-nilai norma-norma, moral, budaya dan pemikiran Islam untuk membangun ketakwaan pada diri umat. Artinya negara berkewajiban memberikan pendidikan kepada rakyatnya melalui semua sistem terutama sistem pendidikan baik formal maupun non-formal dengan menggunakan institusi, sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki negara.

Islam mengharamkan perilaku homoseks (liwath), Islam melaknat perilaku ini dan Islam memberi sanksi (uqubat) tegas bagi pelaku liwath. Imam Ibnu Qudamah mengatakan telah sepakat (ijma‘) seluruh ulama mengenai haramnya homoseks. Hukumanya bagi pelaku homoseks adalah hukuman mati. Dengan sistem uqubat ini akan membentengi dan melindungi masyarakat karena sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera dan mencegah orang lain untuk mengikuti perilaku homoseks.

Oleh karena, itu hanya dengan penerapan sistem Islam kita akan bisa menjadikan Islam sebagai solusi dari segala permasalahan yang dihadapi dengan menjadikan Islam sebagai asas membangun dan menjalankan roda pemerintahan. Sehingga semua permasalahan akan dipandang dari kacamata syariah dan akan pula diselesaikan dengan syariah sehingga Islam hadir sebagai Rahmatan Lil-Alamin yang mendatangkan kemaslahatan seluruh alam dan menjauhkan segala kerusakan karena mengundang murka dan azab Allah SWT.

Allah melaknat siapa saja yang melakukan tindakan kaum Luth!, Allah melaknat siapa saja yang melakukan tindakan kaum Luth!, dikatakan sebanyak tiga kali” (HR. Ahmad dari Ibn Abbas).

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *