Pelayanan Kesehatan Islam

Pelayanan Kesehatan Islam

Melihat fakta terkait penanganan BPJS Kesehatan kepada rakyat, hal ini sarat akan pengalihan tanggung jawab dari pundak pemerintah (negara) ke rakyat.

Oleh : Mulyaningsih, S. Pt
Pemerhati masalah anak, remaja dan keluarga


WWW.POJOKOPINI.COM — Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menduga salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan adalah pembengkakan biaya klaim kepada rumah sakit. Pembengkakan biaya klaim ini diduga disebabkan tindakan dokter kepada pasien yang dilakukan secara berlebihan. Salah satu hal yang disoroti Terawan adalah layanan persalinan melalui operasi sectio caesarea yang terjadi hampir di seluruh daerah. Operasi caesar itu pun diduga tidak sesuai ketentuan.

Pernyataan itu disampaikan Terawan di depan sejumlah kepala dinas kesehatan dari seluruh daerah. Hal itu disampaikan untuk menyelesaikan masalah dugaan fraud (kecurangan) dalam penyalahgunaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lebih jauh Terawan menegaskan, program JKN adalah layanan kesehatan dasar dengan dana yang terbatas. Namun, nyatanya di lapangan kerap dilakukan dengan tindakan yang berlebihan sehingga membuat pembiayaan menjadi berlebih.

Terawan juga menjelaskan bahwa selama ini pemerintah mengacu pada pasal 19 UU Nomor 40 Tahun 2004. “Di mana di situ bunyinya adalah pelayanan kesehatan dasar. Kalau dibikin unlimited medical services, pasti akan menjadi kolaps,” tuturnya. Dalam kesempatan itu Terawan juga meminta kepada kepala dinas kesehatan untuk menguatkan upaya promotif dan preventif di Puskesmas dalam program pencegahan penyakit. Sebelumnya ia pun menyinggung praktik dokter yang berlebihan dalam penanganan persalinan, tindakan penyakit jantung dan kanker (bisnis.tempo.co, 30 November 2019).

Di sisi lain, Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) dr HN Nazar mengatakan tentang menurunnya biaya pemasangan ring (stent) pada jantung. Hal ini berlangsung dalam tiga tahun terakhir dan terjadi disejumlah rumah sakit di Indonesia yang kerap menjadi rujukan dalam menangani penyakit jantung. Bahkan, biaya pemasangan stent di Indonesia relatif lebih terjangkau bila dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sekali pun, penanganan penyakit jantung diketahui sebagai salah satu penanganan penyakit yang membutuhkan biaya tertinggi di dunia.

Salah satunya, terkait pelayanan penyakit jantung yang mencapai Rp 10,5 triliun. Menurut Terawan, biaya penanganan operasi jantung yang ditanggung BPJS Kesehatan seharusnya bisa ditekan hingga 50 persen jika makanisme penanganan yang diberikan dokter diperbaiki (nasional.kompas.com, 1 Desember 2019).

Melihat fakta seperti itu maka memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah telah berlaku zalim. Sejatinya kesehatan adalah kebutuhan pokok setiap invidu rakyat yang semestinya harus dipenuhi oleh pemerintah. Begitu sedih dan miris melihatnya? Setiap tahunnya ada saja kebijakan pemerintah yang akhirnya mengindahkan kepentingan rakyat.

Akar masalah dan Berlepas Tangan

Melihat fakta terkait penanganan BPJS Kesehatan kepada rakyat, hal ini sarat akan pengalihan tanggung jawab dari pundak pemerintah (negara) ke rakyat. Belum lagi pelayanan yang harus diminimalisir seperti yang dikatakan oleh Menkes, BPJS Kesehatan sebagai pelayanan kesehatan dasar. Hal itu membuat rakyat semakin sulit.

Seharusnya jaminan kesehatan tersebut menjadi hak setiap rakyat dan mencakup semua aspek. Artinya adalah masa penyembuhan serta pemulihan menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk segala fasilitas yang diberikan tentunya harus baik. Bukannya berubah status menjadi kewajiban bagi setiap rakyat. Rakyat sendiri yang akhirnya diwajibkan untuk saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka dengan sistem asuransi sosial. Dengan begitu maka kewajiban negara untuk menjamin hak rakyat atas pelayanan kesehatan dihilangkan.

Klaim atas BPJS Kesehatan adalah sebagai lembaga penjamin kesehatan juga salah dan menyesatkan. Pasalnya BPJS kesehatan identik dengan asuransi sosial dengan mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindugan atas resiko sosial-ekonomi yang akan menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 1 ayat 3 UU SJSN). Dari sini akhirnya pelayanan kesehatan untuk rakyat disandarkan. Rakyat harus membayar premi jika ingin mendapatkan layanan kesehatan. Ketika rakyat tidak membayar maka mereka kehilangan hak atas pelayanan kesehatan tersebut.

Tentunya semua itu tidak lepas dari konsep pemikiran yang ada di sistem sekarang. Sekulerisme dan neoliberalisme yang telah berakar kuat membuat negara ini akhirnya menjadi sebuah institusi yang selalu menjual produk dengan sasaran empuk rakyatnya sendiri. Artinya adalah negara sebagai pedagang produk dan jasa layanan untuk publik. Dan akhirnya yang menjadi korbannya adalah rakyat.

Jaminan Kesehatan Seharusnya Gratis

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan adalah hal yang pokok atau utama (mendasar) masyarakat yang menjadi kewajiban dari negara. Dalam Islam, pelayanan kesehatan ini adalah tanggung jawab dari negara dan penyediaan segala fasilitasnya adalah tanggung jawa penuh negara. Sehingga klinik, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya adalah fasilitas public yang diperlukan oleh seluruh rakyat dalam usaha untuk proses pengobatan (berobat). Jadi pengobatan itu sendiri adalah kemaslahatan dan merupakan fasilitas publik, negara wajib menyediakan semua itu untuk seluruh rakyat. Sebagaimana sabda Rasul Saw. “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Saw. (sebagai kepala negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Beliaupun juga pernah menjadikan seorang dokter yang merupakan hadiah dari Muqauqis (Raja Mesir) sebagai dokter umum bagi masyarakat.

Semua itu adalah dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan termasuk kebutuhan dasar atau pokok yang wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma (gratis) tanpa memandang pada tingkat ekonominya serta mencakup semua hal. Mulai dari pengobatan, pemulihan serta obat-obatan yang dipakai semua harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan wajib juga untuk memberikan pelayanan lebih. Tentunya perlu dana yang sangat besar untuk menyediakan itu semua. Biaya tersebut dapat dipenuhi dari pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Diantaranya adalah dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti hasil laut, hutan, barang tambang dan migas. Dalam Islam semua itu adalah harta milik umum (milik seluruh rakyat).

Segala bentuk kezaliman di atas harus dihilangkan, tentunya hanya dengan mengubah jaminan kesehatan yang palsu menjadi jaminan kesehatan yang benar. Hal tersebut hanya bisa dilaksanakan dan terwujud dengan menerapkan sistem Islam dimuka bumi ini, yaitu dengan ditegakkanya khilafah rasyidah. Dengan itu pula kemudaratan dalam bentuk penarikan iuran kesehatan terhadap rakyat dan penguasaan kekayaan alam milik rakyat yang dikelola oleh asing-aseng dapat dicegah. Hal tersebut bisa menjadi kenyataan dan dirasakan oleh seluruh muslim dan non muslim. Semoga masa itu akan segera hadir kembali dalam kehidupan kita. Tentunya perlu usaha secara serius yang dilakukan oleh semua umat muslim. Wallahu a’lam.[]


Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *