Pelayanan Publik Era Rezim Neolib

Pelayanan Publik Era Rezim Neolib

Kondisi BUMN saat ini lebih mementingkan keuntungan sebesar-besarnya yang dari pada memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Oleh : Hastuti BR Regar

WWW.POJOKOPINI.COM — Kasus korupsi terus melanda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanah air, terbongkarnya dugaan penyelundupan pada maskapai Garuda Indonesia menjadi pintu masuk pengungkapan masalah-masalah BUMN yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sepanjang tahun 2019 terdapat beberapa kasus merentang luas mulai dari pengadaan barang, anggaran fiktif, terjerat suap, hingga gratifikasi proyek. Lebih miris lagi, pelakunya adalah direktur BUMN itu sendiri.

Direktur Krakatau Steel yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK karena suap. Kasus yang sama menjerat Direktur PLN dalam kasus suap PLTU Riau 1. Belum lagi masalah investasi Pertamina yang justru mengantar mantan direkturnya, Karen Agustiawan ke jeruji besi dengan dakwaan majelis hakim bahwa investasi tersebut merugikan Rp 568 miliar bagi negara.

Bukan hanya itu BUMN yang bergerak pada bidang asuransi seperti dugaan gagal bayar Asuransi Jiwasraya dan dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN) menambah deretan BUMN yang korup. Dan yang viral direktur utama Garuda Indonesia maskapai penerbangan no 1 di Indonesia, terlibat dalam penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Negara kehilangan pendapatan pajak dari jenis kendaraan mewah tersebut mencapai Rp 1,5 miliar.

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan ( PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum ( Perum) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 13 Tahun 1998.

BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Nyatanya UU tersebut hanya tertera diatas kertas tanpa realita yang jelas.

Perusahaan Negara yang mengelola aset negara dan harta milik umum dengan model pengelolaan korporasi swasta. Model pengelolaan ini mengacu pada ciri-ciri korporasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal kemudian dikelola dan dibagikan kepada seluruh anggota. Jenis usahanya adalah hajat publik dan bersifat monopolistik menyebabkan pengelolanya berkesempatan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Kondisi BUMN saat ini lebih mementingkan keuntungan sebesar-besarnya yang dari pada memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Bukan hanya itu sebagian besar oknum-oknum yang terlibat didalamnya sering menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Sehingga tujuan BUMN yang diatur dalam UUD 1945 jauh panggang dari api.

Berdasarkan draf RKUHP per 28 Agustus 2019 (BBC Indonesia), setidaknya ada tiga pasal mengenai pidana dan denda bagi koruptor yang bobot hukumannya lebih ringan ketimbang pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 604 RKUHP mengenai perbuatan memperkaya diri serta merugikan keuangan negara berisi ancaman hukuman pidana selama dua tahun penjara. Padahal pada Pasal 2 UU Tipikor, hukuman untuk tindakan serupa diganjar paling singkat empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Begitu pun dengan dendanya. Pasal 2 UU Tipikor menetapkan denda paling sedikit Rp200 juta, namun pada pasal 604 RKUHP dendanya menjadi Rp10 juta.

Manajemen BUMN tidak bisa diatasi dengan sanksi yang terus diamandemen tetapi semakin meringankan hukuman bagi pelaku Tipikor. Bahkan adanya sanksi yang melarang para direksi hidup mewah. Tetapi sanksi ini semakin menyuburkan kasus korupsi yang melanda negera ini. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 47 kasus selama 2018 hingga 2019 (tirto.id, 17/10/2019).

Akar Masalah

Permasalahan yang menghinggapi BUMN adalah model manajemen korporasi yang ditetapkan dalam sistem neoliberal. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, negara hanya sebatas regulator, pelayan, dan pemberi fasilitas bagi korporasi atau swasta. Sedangkan korporasi bertindak sebagai operator di lapangan yang meraup keuntungan. Dampak yang ditimbulkan dari ekonomi neoliberal setidaknya ada tiga yaitu :

Dikuasinya sektor kepemilikan umum oleh swasta/korporasi. Akibat menganut sistem mekanisme pasar bebas Pemerintah Indonesia harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasainya sector-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak (sector kepemilikan umum), baik dengan cara langsung maupun melalui proses privatisasi BUMN oleh swasta.
Buruknya lembaga keuangan dan terjeratnya Indonesia dalam utang (debt trap). Konsekuensi dari sistem pasar bebas adalah adanya liberalisasi di pasar uang yang berbasis bunga (riba). Posisi utang Indonesia per akhir oktober 2019 berada di angka Rp 4.756,13 triliun.
Munculnya kesenjangan ekonomi. Dampak diterapkannya ekonomi neoliberal ketimpangan yang luar biasa terhadap masyarakat, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin papa.

Pengelolaan Harta Publik/Milkiyyah Ammah dalam Islam

Konsep Islam dalam masalah kepemilikan ini menjadi sangat gamblang ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menulis kitab, An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm. Syaikh Abdul Qadim Zallum kemudian memaparkannya secara lebih sistematis dalam kitabnya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah. Dipaparkan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan secara jelas: kepemilikan individu (private property); kepemilikan publik (collective property); dan kepemilikan negara (state property).

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslim. Artinya sesuatu itu tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu ataupun negara sekalipun (privatisasi).

Individu, sekelompok individu atau negara tidak boleh menghalangi individu atau umat memanfaatkannya. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik :

Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dan lain-lain.

Kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dan lain-lain.

Barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam). Rasulullah saw. bersabda :اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ وَالنَّارِKaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Namun, agar semua bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari ketiganya, regulasinya diatur oleh negara/khilafah berdasarkan Alquran dan Hadist. Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim. Islam mengatur pemanfatannya dan mendistribusikan harta tersebut secara adil. Distributif ditujukan agar beredarnya kekayaan kepada seluruh umat dan mencegah beredarnya kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman :كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْHendaklah harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59]: 7).

Khilafah (Negara) harus menyelenggarakan manajemen yang baik, termasuk dengan mempersiapkan sumberdaya manusia dan tenaga ahli di kalangan kaum Muslim yang cakap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengadakan pelatihan dan studi keahlian, jika perlu dengan melibatkan pihak luar yang dinilai layak, dengan dana yang disediakan dari Baitul Mal.

Negara juga dapat melakukan transfer teknologi atau pembelian teknologi jika memang benar-benar akan membuat optimalisasi pemenuhan kebutuhan publik. Agar negara menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan seorang Khalifah. Khalifah sebagai junnah, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan,إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).

Makna ungkapan kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslimin, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”Sedangkan makna (yuqaatilu min waraa’ihi) yakni: kaum Muslimin akan berperang bersama dengannya (al-Khalifah) dalam memerangi orang-orang kafir, para pemberontak, khawarij dan seluruh kelompok-kelompok pembuat kerusakan dan kezaliman secara mutlak. Begitulah yang disampaikan al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Halal Standarisasi Dalam Islam

Sistem Islam menjadikan halal-haram sebagai tolok ukur perbuatan. Maka politik pemerintahan dijalankan sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta’ala. Hal ini mencegah terjadinya politik uang yang memicu tindak korupsi. Mekanisme pemilihan kepala negara dalam sistem Islam/khilafah yang sederhana hanya membutuhkan waktu tiga hari, sehingga murah dan tidak memberi ruang waktu untuk suap/risywah. Pusat pemberantasan korupsi dalam Islam terletak pada sikap tegas penguasa, termasuk pada keluarganya sendiri. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, “Rasulullah saw. berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan, namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya’.” (HR Bukhari dan Muslim).[]

________________________________________
Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *