Pembangunan Desa Mandiri untuk Rakyatkah?

Pembangunan Desa Mandiri untuk Rakyatkah?

Alih-alih membangun dan memperbaiki taraf hidup rakyat, yang sesungguhnya terjadi adalah merusak lingkungan yang tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tampak mengarah pada mengorbankan sejumlah hak rakyat termasuk di dalamnya hak tanah yang kerap merugikan rakyat.

Oleh : Ine WulansariPendidik generasi dan pegiat dakwah

WWW.POJOKOPINI.COM — Mewujudkan pembangunan dari desa, merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Dana Desa. Program yang bergulir sejak 2015 ini, telah mendorong pembangunan yang masif di desa. Pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia, difokuskan kepada padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Pembangunan saat ini semakin gencar dilakukan. Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pembangunan melibatkan lingkungan, maka dampak dari pembangunan terhadap lingkungan begitu besar, baik itu dampak positif maupun negatif.

Dikutip dari radarmajalengka.com, Gubernur Jawa Barat Dr. HM. Ridwan Kamil ST. MUD. menargetkan seluruh desa di wilayah Jawa Barat menjadi desa mandiri. Bahkan Emil mengklaim saat ini, jumlah desa tertinggal di Jawa Barat semakin berkurang. Hal tersebut disampaikan Emil saat menghadiri pelantikan Kepala Desa serentak (Pilkades) 141 Kades di Gedung Negara Pendopo Pemkab Majalengka belum lama ini. Menurutnya, saat dirinya menjabat sebagai gubernur pada September 2018, di Jawa Barat masih terdapat beberapa desa dengan kategori tertinggal. Namun, desa-desa tertinggal tersebut terus mendapat sejumlah program dan pembangunan dari provinsi, sehingga dapat terkatrol.

Membangun desa mandiri hanyalah salah satu program pemerintah untuk kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dengan gencarnya melakukan pembangunan secara besar-besaran di berbagai desa khususnya di wilayah Jawa Barat. Dengan tujuan awal untuk kesejahteraan rakyat semata dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya, proses membangun desa mandiri yang dijalankan dengan mekanisme kapitalis cenderung bersifat eksploitatif. Bisa dilihat beberapa bukti bahwa program pembangunan desa cenderung mengekploitasi rakyat maupun lingkungan. Seperti dilansir dari TribunJabar, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong
semua stakeholders (pemangku kepentingan/pihak yang berkepentingan) duduk satu meja untuk memulihkan kondisi Kawasan Bandung Utara (KBU) yang saat ini sedang kritis. Menurut Hendy Jatnika (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura) terungkap, KBU kini memasuki fase kritis sebagai dampak pembangunan yang bergeser ke wilayah atas seiring pertumbuhan penduduk di Cekungan Bandung. Selain untuk perumahan, kawasan komersial, serta lahan pertanian, KBU pun dipergunakan untuk aktivitas pertambangan. Sehingga status lahan pun menjadi kendala dalam pemulihan (Rabu, 11/12/2019).

Sejalan dengan hal di atas, Meiki W. Paendong (Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, tanpa kehati-hatian pengembangan kawasan timur Bandung, terutama Gedebage, akan memperbesar potensi kerusakan ekologis yang merugikan warga kota. Salah satu ancaman terbesar adalah semakin parahnya bencana penurunan muka tanah yang saat ini sudah terjadi. Seharusnya Pemkot Bandung segera membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) khusus untuk kawasan Gedebage sebagai pusat pengembangan kota (PPK) atau teknopolis. Peningkatan volume aktivitas proyek, yang diikuti dengan penambahan populasi, akan berdampak signifikan bagi lingkungan. Salah satu isu yang paling menonjol terkait pemenuhan kebutuhan akan air bersih. (Rabu, 4/12/2019)

Alih-alih membangun dan memperbaiki taraf hidup rakyat, yang sesungguhnya terjadi adalah merusak lingkungan yang tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tampak mengarah pada mengorbankan sejumlah hak rakyat termasuk di dalamnya hak tanah yang kerap merugikan rakyat. Pembangunan yang dimotori pemodal besar yang eksploitatif, akumulatif, dan ekspansif akan berjalan mulus. Sehingga pembangunan sejatinya sebagai jembatan menuju penguatan gurita kapitalisme global.

Padahal semestinya pembangunan desa mandiri, bisa mempermudah semua kebutuhan rakyat. Tapi nyatanya, justru hanya mengambil keuntungan dan yang lebih parah rakyat yang selalu dijadikan korban. Pemerintah selaku pembuat kebijakan sudah seharusnya merancang dan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, akan tetapi dampak pembangunan terhadap rakyat dan lingkungan setempat. Namun praktiknya, pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang justru mempermudah pelaksanaan pembangunan dengan mengabaikan kerugian yang akan diterima rakyat.

Watak kapitalis tak akan pernah puas dan kenyang meski telah mengambil untung yang besar, tanpa peduli hak rakyat dan dampak kerusakan lingkungan akibat gencarnya pembangunan khususnya di kawasan Jawa Barat. Kesuksesan yang digadang pemerintah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat hanyalah kesemuan belaka. Hal ini karena akan menyisakan ketimpangan sosial ekonomi, terkurasnya aneka sumber daya, kerusakan hutan, lingkungan, diskriminasi, ketidakadilan multidimensi, dan pemantik konflik sosial.

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki sudah tentu menjadi dambaan setiap manusia. Dimana setiap kebutuhan dasar terpenuhi secara sempurna. Baik dari segi kebutuhan individu seperti sandang, pangan dan papan. Juga kebutuhan bersama seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan. Yang kesemuanya itu adalah tanggungjawab pemerintah sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Hal ini akan dapat terwujud apabila kembali pada Islam kafah dengan menerapkan syariatnya dalam berbagai aspek kehidupan secara paripurna. Islam memiliki seperangkat aturan dalam mengatur alam semesta, kehidupan dan manusia. Termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam yang merupakan anugerah Allah Swt. Sudah menjadi kewajiban pemerintah mengatur kekayaan alam yang tentu hasilnya untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dengan kembali kepada Islam dan syariatnya maka seluruh rakyat akan memperoleh segala kebutuhan tanpa terkecuali dan rakyat mendapatkan kesejahteraan yang adil dan merata dalam naungan syariat, Wallahu a’lam bish shawab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *