Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning, Sekolah Siap?

Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning, Sekolah Siap?

Carut-marutnya kebijakan pendidikan, khususnya di kala pandemi ini mengonfirmasi bahwa rezim yang bercorak kapitalis memang bertindak setengah hati dalam mengurusi urusan umat. Termasuk kebutuhan pendidikan yang itu merupakan kebutuhan yang krusial. Sebab dalam kacamata kapitalisme segalanya dinilai dari kacamata untung rugi.


Oleh: Indri Cahya

POJOKOPINI.COM — Pemerintah baru saja mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang pelaksanaan pendidikan di era pandemi Covid-19. Keputusan ini diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim pada Webinar Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual melalui Zoom dan disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (7/8/2020) sore.

Hasilnya pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi salah satunya dengan fokus memperluas pembelajaran tatap muka di zona kuning. Sebelumnya pembelajaran tatap muka hanya di izinkan di zona hijau. Di tengah kompleksitas persoalan PJJ berupa sarana prasarana yang tidak memadai seperti ketidaktersediaan kuota, jaringan internet, kendala perangkat, ketidakmampuan orang tua mendampingi anak dan berbagai problem lainnya hal ini seolah menjadi angin segar dan harapan bagi berbagai pihak agar proses pembelajaran kembali maksimal. Namun benarkah kebolehan pembelajaran tatap muka dengan kebijakan perluasan zona kuning ini benar-benar menjadi angin segar ataukah justru pendidikan sedang dalam ancaman besar covid 19?

Kebijakan Terburu-buru, Abaikan Resiko Bahaya?

Keputusan pembelajaran tatap muka di zona kuning oleh Kemendikbud sebagai respons atas tidak maksimalnya pembelajaran jarak jauh, terkesan terburu-buru. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPAI Retno Listyarti. Ia menilai, keputusan pemerintah membuka sekolah di zona kuning dan hijau pada masa pandemi virus corona (Covid-19), terlalu terburu-buru. Sebab pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau pun masih banyak permasalahan. Ia mengatakan, seharusnya hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah lebih utama di masa pandemi saat ini.

Selain terburu-buru, kebijakan yang dikeluarkan pun agaknya mengabaikan resiko bahaya. Padahal telah jelas, pembukaan sekolah dengan tatap muka di zona hijau pun telah memunculkan klaster baru di beberapa sekolah. Lembaga independen yang mengeluarkan data-data terkait pandemi corona di Indonesia, LaporCovid19 pun telah mencatat, sudah ada enam sekolah yang menjadi klaster corona. Dari mulai di Sumedang, Cirebon, Pati, Tegal, Tulungagung, hingga Kalimantan Barat.

Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal The Lancet, dari studi yang dilakukan terhadap 582 anak terinfeksi Covid-19 di 21 negara Eropa, meunjukkan ada sekitar 62 persen harus dirawat, dengan 8 persen di ICU, 4 persen memerlukan mechanical ventilation, dengan rata-rata 7 hari, dan dalam kisaran 1-34 hari, 25 persen memiliki pre-existing conditions atau kormobid0, dan 7 persen meninggal dunia.

Studi yang dimuat di JAMA menyebutkan bahwa penutupan sekolah sangat berkorelasi dengan penurunan kasus kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

Di Inggris, klaster kasus di sekolah meningkat dalam dua minggu terakhir. Adapun kenaikannya dari 4,5 persen menjadi 15 persen. Dalam rilis terbarunya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa proporsi orang berusia muda yang menderita Covid-19 meningkat 3 kali lipat dalam 5 bulan terakhir.

Kemendikbud menyatakan bahwa meski zona kuning sudah diperbolehkan pembelajaran sekolah tatap muka, namun pelaksanaanya tetap harus seizin Pemda dan tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Meski demikian, yang tak luput dari kekhawatiran adalah tentang penetapan status zona kuning tersebut. Sebab sejauh ini, cakupan tes pun sangat rendah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman. Ia menyatakan, saat ini cakupan tes yang dilakukan di Indonesia sangat rendah, khususnya tes terhadap anak. Dicky menyebutkan, sekolah yang sukses dan aman dibuka selama pandemi adalah sekolah di lokasi atau wilayah yang telah mencapai low community transmission rates atau tingkat penularan di komunitas rendah.

Parameternya, kurang dari 1 kasus baru per 100.000 orang per hari. Sedangkan menurutnya hal ini belum terpenuhi di indonesia. Selain itu, menurut dia, yang harus dilakukan saat ini adalah tetap fokus dalam menjaga population-level infection control atau pengendalian infeksi tingkat populasi. “Mayoritas wilayah kita, meski zona hijau sekali pun, are not testing enough to reopen schools safely (tidak cukup menguji untuk membuka kembali sekolah dengan aman),” lanjut Dicky.

Menimbang Kesiapan Sekolah

Keputusan terkait pembelajaran tatap muka sudah semestinya perlu dilakukan persiapan secara matang agar pelaksanaannya berjalan hingga meminimalisir resiko bahaya. Persiapan tersebut ditinjau dari sisi operasional sekolah, dan mekanisme protokol kesehatan yang ketat. Namun rupanya, masih banyak sekolah yang belum siap.

Dalam pengawasannya, KPAI menyebut banyak sekolah yang belum siap secara infrastruktur fisik, berbagai standar prosedur operasional (SOP) seperti kedatangan ke sekolah, kegiatan di kelas, kepergian dari sekolah, ibadah di masjid sekolah.

Pendidikan Era Khilafah

GCarut-marutnya kebijakan pendidikan, khususnya di kala pandemi ini mengonfirmasi bahwa rezim yang bercorak kapitalis memang bertindak setengah hati dalam mengurusi urusan umat. Termasuk kebutuhan pendidikan yang itu merupakan kebutuhan yang krusial. Sebab dalam kacamata kapitalisme segalanya dinilai dari kacamata untung rugi.

Pendidikan yang termasuk kebutuhan masyarakat secara mutlak sejak awal sudah dikomersialisai. Sehingga sekolah seolah berdiri sendiri tanpa tanggung jawab langsung dari penguasa.

Hal ini berbeda dengan pendidian di era Khilafah. Dalam sistem Islam, pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Negara mempunya kewajiban untuk memastikan pendidian berjalan optimal. Khalifah sebagai yang paling bertanggung jawab, memahami bahwa ketidakmaksimalan dalam tanggung jawab ini aan dipertanggung jawabkan di akhirat. Untuk itu penguasa akan berupaya maksimal. Berpegang pada sebuah hadits:

Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sistem Islam dalam menunjang optimalisasi pembelajaran, akan menjamin tersedianya sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan. Sarana-sarana itu mulai dari buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar –auditorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya. Semua sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan tersebut dijamin negara. Negara tidak akan berlepas tangan hingga ada sekolah maupun orang tua yang kesulitan menjalankan aktivitas pembelajaran akibat kekurangan sarana infrastruktur dan operasional.

Jika pada saat tidak adanya pandemi saja diperhatikan, maka begitu pula saat jika terjadi pandemi. Adapun apabila pada kondisi tertentu terjadi ketiadaan sarana prasarana, maka bukan menjadi alasan pendidikan untuk tidak masimal. Namun akan tetap diupayakan dengan jaminan berlakunya sistem Ekonomi Islam dan Politik Islam. Demikianlah keagungan Khilafah dalam mengurusi kebijakan terkait persoalan pendidikan. Alhasil kebutuhan akan hadirnya sistem Islam menjadi jawaban dan mendesak untuk segera diwujudkan.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *