Pemblokiran Film Jejak Khilafah, Upaya Menutupi Sejarah?

Pemblokiran Film Jejak Khilafah, Upaya Menutupi Sejarah?

Meskipun sejarah tidak bisa dijadikan sumber hukum, tapi adanya fakta sejarah tentang jejak Khilafah di Nusantara ini semakin memperkuat bahwa mengembalikan kekhilafahan bukan perjuangan yang ahistoris atau sekadar khayalan belaka.


Oleh: Ana Mujianah, S.Sos.I

POJOKOPINI.COM — Meski sempat di blokir oleh kanal YouTube beberapa kali dalam penanyangan live-nya, Kamis (20/8/2020), film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) yang diinisiasi sejarawan Nicko Pandawa bersama Komunitas Literasi Islam, akhirnya berhasil tayang hingga selesai. Pemblokiran tersebut justru membuat banyak orang kian penasaran. 

Tidak hanya dari kalangan yang pro Khilafah, bahkan orang awam dan mereka yang menentang pun penasaran seperti apa isi dari film tersebut. Terlepas dari adanya pro dan kontra, setelah penayangan perdana film JKDN ini, Khilafah kembali menjadi perbincangan hangat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih dalam tentang Khilafah itu sangat besar.

Dilansir dari terkini.id (21/8/2020), tayangan film Jejak Khilafah di Nusantara setidaknya telah dilihat hingga 278.372 kali. Bahkan ketika terjadi pemblokiran oleh YouTube dengan alasan ada keluhan dari domain negara, para penonton tetap sabar menunggu link-link baru yang dibagikan tim film JKDN hingga pemutaran film selesai. 

Pemblokiran film ini pun sontak menuai banyak protes, salah satunya dari Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. Melalui akun Twitter-nya, beliau mempertanyakan kerugian apa yang diderita negara terhadap penayangan film tersebut.

Hal yang sungguh disesalkan dari pemblokiran film ini yaitu adanya indikasi tindakan kurang profesional dari para pelapor. Sehingga film ini pun diblokir ketika belum ditayangkan secara utuh. Ibarat kata, belum mengetahui isinya tapi sudah mengklaim kesalahanya. Padahal, film Jejak Khilafah di Nusantara ini murni menggambarkan tentang hubungan antara Indonesia sebagai bagian dari wilayah Nusantara dengan kekhilafahan Turki Utsmani berdasarkan jejak peninggalan sejarah yang ada. Apakah kemudian hal itu dianggap sebagai sebuah kesalahan?

Film dokumenter garapan Nicko Pandawa ini sejatinya juga bukan sekadar khayalan semata, sebagaimana tudingan sejarawan asal Inggris Prof Peter Carey yang mengatakan tidak ada hubungan antara kesultanan-kesultanan Islam di Jawa dengan Turki Utsmani. Prof Carey menguatkan pendapatnya berdasarkan korespondensi beliau dengan Dr Ismail Hakki Kadi, ahli sejarah hubungan Utsmaniyah-Asia Tenggara (18/8/2020). 

Menurut Prof Carey, Dr Ismail Hakki yang meneliti banyak arsip di era Turki Utsmani tidak menemukan informasi adanya kontak antara Raden Patah dari Demak dengan Turki Utsmani (detiknews, 24/8/2020).

Namun, berbeda dengan Peter Carey, pemerhati sejarah asal Solo, Dr Kasori Mujahid justru menjelaskan bahwa terdapat sumber arsip Turki Utsmani yang menyebut para penduduk di Jawa dan Sumatra di masa lampau sebelum Islam datang. Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menulis disertasi tentang relasi Demak dengan Turki Utsmani ini juga menjelaskan, pada abad yang lebih muda ada surat yang merekam ucapan selamat Pakubuwono X saat Sultan Abdul Hamid II selamat dari upaya pembunuhan dan kudeta. Menurut Dr Kasori, surat tersebut ada pada arsip Turki Utsmani. Isinya menjelaskan ucapan selamat Sultan Surakarta Abdurrachman (gelas PB X). Hal ini mengidikasikan bahwa ada hubungan antara kesultanan di Jawa dengan Turki Utsmani (Republika.co.id, 21/8/2020).

Selain Dr Kasori, Pakar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Oman Fathurahman, juga mengatakan bahwa memang terjadi hubungan diplomatik antara kesultanan Nusantara dengan kekhilafahan Turki Utsmani. Terdapat riwayat surat menyurat kenegaraan yang merupakan bukti kontak Nusantara dengan Utsmani. Menurut beliau memang tidak diragukan adanya jejak hubungan diplomatik antara kerajaan di Indonesia dengan Utsmani meskipun secara sistem pemerintahan kesultanan di Nusantara tidak menganut sistem kekhilafahn seperti Utsmani (Republika.co.id, 26/8/2020).

Dari dua pendapat ahli sejarah di atas, kita pun bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya memang ada jejak Khilafah di Nusantara. Dan tentunya masih banyak bukti-bukti sejarah lainnya yang menunjukkan adanya hubungan antara kesultanan-kesultanan di Nusantara dengan kekhilafahan. Maka, pemblokiran film JKDN pada tayangan perdananya ini agaknya mempertegas bahwa ada upaya-upaya untuk menutupi atau bahkan mengubur fakta sejarah yang sebenarnya.

Jika memang ingin membantah bahwa tidak ada hubungan antara Nusantara dengan kekhilafahan, baik itu Khilafah Abasiyah maupun Turki Utsmaniyah, maka seharusnya tidak dengan memblokir film yang bahkan belum diputar sama sekali. Namun, berikan sanggahan berdasarkan pengkajian secara intelektual dan profesional. Karena dengan memblokir film tersebut agaknya justru mengindikasikan adanya ketakutan akan kebenaran sejarah tentang Khilafah.

Meskipun sejarah tidak bisa dijadikan sumber hukum, tapi adanya fakta sejarah tentang jejak Khilafah di Nusantara ini semakin memperkuat bahwa mengembalikan kekhilafahan bukan perjuangan yang ahistoris atau sekadar khayalan belaka. Karena terdapat bukti nyata bahwa kekhilafahan itu pernah ada. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *