Penghargaan Tak Masuk Akal Buat Colloseum

Penghargaan Tak Masuk Akal Buat Colloseum

Sebaliknya negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan standar syara. Karena Islam memandang segala sesuatu berdasarkan halal dan haram, pahala atau dosa.

Oleh : Reni RosmawatiMember Akademi Menulis Kreatif

WWW.POJOKOPINI.COM — “…Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghindarkan mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.” (TQS. Al-Ankabut : 38)

Dilansir oleh laman (KOMPAS.com, 17/12/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum 1001 adalah keputusan yang fatal. Sebab, Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta sebelumnya telah melaporkan temuan narkoba di diskotek tersebut.

“Jelas-jelas ada laporan (temuan narkoba) bulan Oktober, malah bulan Desember dikasih penghargaan, terbayang kan, itu fatal,” ujar Anies di Gedung BNN DKI Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Anies berujar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta harusnya memproses laporan BNN terkait temuan narkoba di Diskotek Colosseum 1001. Anies menilai, jajaran Dinas Pariwisata telah lalai. Karena itu, seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Pendidikan yang terlibat dalam pemberian penghargaan itu diperiksa Inspektorat DKI Jakarta.

Penghargaan Adikarya Wisata 2019 dengan kategori Rekreasi dan Hiburan-Klab yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Diskotek Colosseum 1001 akhirnya resmi dicabut kembali.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta telah memberikan Anugerah penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Colosseum Club 1001 untuk kategori hiburan, rekreasi-klab malam dan diskotik yang diberikan pada Jumat (6/12/2019). Anugerah Adikarya Wisata 2019 diberikan kepada pelaku usaha pariwisata dan jasa yang telah berkontribusi nyata dalam mempromosikan pariwisata Jakarta kepada masyarakat Indonesia dan turis asing. (Suara.com, 13/12/2019).

Menanggapi hal ini, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut penghargaan Adikarya Wisata dari pemprov kepada Diskotek Colosseum.

Menurut Anwar, langkah Anies merupakan contoh pemimpin yang baik dan patut dihormati. Anwar mendukung keputusan Anies jika keputusan itu merupakan upaya untuk menghilangkan praktik yang melanggar Pancasila, khususnya sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan, diskotek tak lepas dari peluang terjadinya perbuatan maksiat. (CNN.Indonesia)

Pembatalan penghargaan Colosseum Club oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah langkah yang tepat. Jika saja penghargaan Colosseum Club tidak dibatalkan maka sudah barang tentu akan menimbulkan kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, namun diskotek yang selalu identik dengan dunia gemerlap, menyajikan hiburan malam, prostitusi bahkan narkoba justru diapresiasi luar biasa karena kontribusinya dalam program pariwisata.

Bila kita melihat dari kacamata seorang muslim; maka jelas kita tak dapat menemukan hal positif dari hal ini. Gaul bebas dan campur baur antara laki-laki dan perempuan menjadi trend yang tak mungkin dihindari dalam ruangan maksiat ini.

Dalam sistem kapitalisme yang menilai segala sesuatu dengan bentuk materi, tidak mengherankan jika bisnis hiburan malam lekat dengan maksiat seperti diskotik termasuk bagian pariwisata, bahkan diatur oleh undang-undang sehingga keberadaannya legal selama tidak melanggar aturan. Bisnis ini pun dianggap bisnis paling menggiurkan untuk meraup pundi-pundi rupiah. Inilah yang membuat diskotik semakin digandrungi dan menjamur. Jika melihat fakta di atas, penghargaan yang diberikan kepada Colosseum Club lumrah terjadi di dalam ranah kapitalisme yang menghalalkan segala cara demi mendulang keuntungan.

Bagi seorang muslim, segala sesuatu harus senantiasa disandarkan pada satu standar yakni baik dan buruk menurut Allah; juga ridho dan benci-Nya Allah saja. Jadi bagaimana mungkin keuntungan materi dunia yang remeh dapat mengubah standar kebaikan seorang muslim.

Sejatinya dalam melakukan tindakan apapun, seorang muslim akan berusaha sebaik mungkin sesuai dengan aturan Allah. Bukan hanya dalam ranah kehidupan pribadi bahkan dalam ranah yang lebih luas; yakni kehidupan publik.

Dalam sistem Islam, bisnis sejenis (diskotik) tidak akan diberikan ruang sedikitpun, meski dengan adanya bisnis ini dapat membuka peluang pekerjaan dan menyerap banyak tenaga pekerja, bahkan jika dalam pekerjaan ini dapat memberikan kontribusi pajak yang besar serta menarik devisa dari wisatawan mancanegara.

Hal ini dilakukan karena sistem Islam sangat menjaga aqidah umat agar masyarakatnya tidak terjerumus pada hal-hal yang membahayakan. Baik dari sisi aqidah umat ataupun yang membahayakan fisik umat. Ketika sistem Islam diterapkan, maka negara akan hadir sebagai benteng bagi umat, melindungi, mengayomi serta menjaga kehormatan umat. Negara tidak akan menabrak batas-batas yang telah ditetapkan syara demi sebuah keuntungan materi. Sebaliknya negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan standar syara. Karena Islam memandang segala sesuatu berdasarkan halal dan haram, pahala atau dosa.

Dalam menjamin kebutuhan umat, Islam akan memberikan kebijakan yang sesuai dengan aturan Illahi. Sistem ekonomi Islam berupaya menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara Islam (muslim dan non-muslim) secara menyeluruh. Secara garis besar, strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang, papan) dan kebutuhan pokok berupa jasa (keamanan, kesehatan, pendidikan).

Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dijamin dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Maka negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi umat dan mendorong laki laki untuk bisa memenuhi nafkah bagi keluarga yang ditanggungnya. Sebaliknya, kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni pemenuhan langsung oleh negara.

Negara juga akan mengupayakan regulasi yang sedemikian rupa dalam memenuhi kebutuhan umat selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga dapat dipastikan, tiada ruang bagi jenis bisnis dan pekerjaan yang bertentangan dengan syara. Termasuk dalam hal pariwisata.

Pariwisata dalam Islam dipandang sebagai upaya untuk mengokohkan keimanan juga sarana menanamkan pemahaman Islam kepada wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Objek yang dijadikan tempat wisata berupa potensi keindahan alam, yang notabene bersifat natural dan anugerah dari Allah SWT. Bisa juga berupa peninggalan bersejarah dari peradaban Islam.

Meski bisa menjadi salah satu sumber devisa, pariwisata tidak akan dijadikan sebagai sumber perekonomian ataupun ladang bisnis negara khilafah. Karena negara khilafah mempunyai sumber perekonomian yang bersifat tetap yaitu ; pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Keempat sumber inilah yang menjadi tulang punggung bagi negara khilafah dalam membiayai perekonomianya. Selain keempat sumber tetap ini, negara khilafah juga mempunyai sumber lain, baik melalui pintu zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah hingga dharibah. Semuanya ini mempunyai kontribusi yang tidak kecil dalam membiayai perekonomian negara khilafah.

Dengan demikian, negara khilafah akan tetap bisa menjaga kemurnian ideologi dan peradabannya dari berbagai invasi budaya yang datang dari luar. Pada saat yang sama, justru negara khilafah bisa mengemban ideologi dan dakwah, baik kepada mereka yang memasuki wilayahnya maupun rakyat negara kafir di luar wilayahnya.

Begitulah kebijakan negara khilafah dalam bidang pariwisata. Dari sini, maka jelaslah hanya Islam dan khilafahlah satu-satunya yang mampu menjamin kesejahteraan manusia dan mampu membentengi manusia dari perbuatan maksiat. Dunia malam (diskotik) jelas haram dalam Islam. Begitupula memfasilitasi ataupun melegalkannya adalah suatu keharaman, Wallahu a’lam bi ash-shawwab.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *