Peran Bulog dalam Pandangan Islam

Peran Bulog dalam Pandangan Islam

Bulog mengaku kesulitan menyerap beras petani karena stok beras digudangnya penuh. Setelah dipaksa mengimpor beras dalam jumlah besar tahun lalu, Bulog mengaku kesulitan menjualnya

Oleh : Khansa Mubshiratun Nisa (Ummu Wa Rabbatul Bayt, Pegiat Da’wah Ideologis)

WWW.POJOKOPINI.COM — Baru-baru ini publik dikejutkan dengan rencana pembuangan 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog. Nilai beras tersebut mencapai Rp160 miliar. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi 1 tahun. Hal ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). (m.cnnindonesia.com)

Masalah pangan pokok seperti beras ini seolah tak pernah ada habisnya. Akhir tahun lalu, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso sempat berseteru dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, soal kebijakan impor beras karena produksi nasional yang dianggap kurang cukup. Kini, Bulog mengaku kesulitan menyerap beras petani karena stok beras digudangnya penuh. Setelah dipaksa mengimpor beras dalam jumlah besar tahun lalu, Bulog mengaku kesulitan menjualnya. Beras Bulog yang sebelumnya disalurkan untuk program bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) kini ditutup, digantikan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di sisi lain, pasokan beras yang sedang melimpah di pasar membuat Bulog tidak bisa melakukan operasi pasar untuk mengurangi stok berasnya di gudang.

Belum lagi problem Kartel pangan yang masih belum bisa diselesaikan hingga berakibat semakin sulitnya rakyat luas menjangkau pangan berkualitas karena harganya yang tinggi. Semua ini melengkapi bukti bahwa Negara korporasi lebih melindungi kepentingan pebisnis dibanding menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Mafia impor pun tumbuh subur karena watak kapitalisme yang berusaha mencari untung dari impor beras, meski petani menjerit karena melimpahnya beras impor saat panen raya.

Menurut Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan, pemerintah membiarkan mafia pangan ini merajalela, sementara penegak hukum yang seharusnya mengungkap masalah ini malah ikutan terlibat dan turut menikmati uang haram dari sektor pangan (m.merdeka.com). Ini menunjukkan bahwa penguasa lebih melindungi kepentingan bisnis yang dapat menghasilkan uang dibanding menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.Berbanding terbalik dengan politik pangan yang dijalankan atas dasar Islam. Politik pangan dilakukan dalam rangka mengurusi hajat seluruh individu rakyat untuk menjamin pemenuhan pangannya, baik untuk konsumsi harian maupun menjaga cadangan pangan bila sewaktu-waktu terjadi bencana atau paceklik. Artinya, politik pangan tidaklah dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi negara semata seperti halnya kapitalisme saat ini.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, sejatinya ada tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah : Pertama, kecukupan pasokan. Pemerintah harus punya data akurat tentang kebutuhan pangan nasional sehingga bisa dipetakan daerah yang akan dijadikan lumbungnya. Prinsip penyediaan bahan pangan tidak boleh tergantung pada impor. Impor hanya boleh dilakukan pada produk pangan non-strategis seperti buah tertentu yang tidak bisa tumbuh baik di Indonesia. Dengan prinsip seperti ini, tidak akan ada celah bagi para mafia impor bahan pangan.

Kedua, distribusi yang baik. Pasokan yang cukup harus dipastikan sampai di tangan masyarakat hingga tidak menumpuk di gudang. Diperlukan upaya pengawasan untuk mencegah penimbunan.

Ketiga, daya beli. Upaya menciptakan daya beli yang bagus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan menciptakan lapangan kerja secara luas. Negara wajib memastikan tiap laki-laki dewasa bekerja mencari nafkah. Dalam aturan Islam, saat kondisi umat membutuhkan bantuan, baik pangan atau yang lainnya, negara akan mengambil dari baitul maal. Sekiranya baitul maal kosong akan dilakukan subsidi silang. Wilayah negara yang berlimpah hasil pangannya akan didistribusikan ke wilayah yang paceklik/kekurangan tanpa harus membeli karena ini bagian dari kewajiban negara mengurusi urusan masyarakat atau dengan dharibah, yakni pungutan kepada agniya sesuai kebutuhan tersebut. Sekalipun negara (dawlah) memiliki kelebihan hasil SDA hingga berlimpah, mska akan dilakukan ekspor. Hasilnya ekspornya akan dikembalikan untuk krmaslahatan umat. Bukan ditimbun, terus berjamur, membusuk dan dibuang seperti halnya Bulog di negeri ini.

Demikianlah yang terjadi saat ini, Bulog yang dibangun di atas pondasi kapitalis sekular, fungsinya tidak dijalankan atas dasar prinsip-prinsip Islam yang sahih akan menuai kemadharatan serta penyimpangan kebijakan. Satu lembaga dengan lembaga lainnya saling menyalahkan, lepas tangan dan tak berpihak pada rakyat kecil. Semestinya, kepala negara dengan jajarannya ada dalam satu komando yang sama-sama bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Kemaslahatan yang menjadi tujuan adalah efek dari satu pemahaman bahwa ‘pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah SWT.’ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:“Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Jelaslah sudah, bila pangan dikelola oleh lembaga negara yang berperan penuh di bawah institusi Daulah Islamiyyah dan pengaturan pangan dijalankan dengan sistem ekonomi Islam, maka ketahanan pangan bagi tiap individu rakyat akan terwujud, masalah kelaparan akan teratasi dan petani pun akan sejahtera karena lembaga ini akan hadir menjadi pelayan sekaligus pelindung segala persoalan masyarakat. Maka sudah saatnya umat bersegera menegakkan syari’at Islam di muka bumi agar karut marut yang hadapi umat cepat teratasi. Tanpa nanti dan tapi.
Wallaahu a’lam bish shawab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *