Pilkada dan Cluster Baru Covid-19

Alih-alih menekan angka terinfeksi covid-19 adanya kerumunan yang sulit terelakan di saat pilkada akan membuka peluang besar bertambahnya kasus positif. Jadi, hilangnya nyawa calon kepala daerah beserta panitia penyelenggaraan pilkada akankah hanya menjadi tumbal syahwat kekuasaan?


Oleh: Dien Kamilatunnisa

POJOKOPINI.COM — Sebanyak 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia. Selain itu, 100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Hal ini mendapat perhatian dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Beliau menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 (bisnis.com, 28/11/2020).

Potensi bertambahnya kasus positif terinfeksi Covid-19 sangat besar. Berbagai pihak telah mengajukan penundaan adanya pilkada di tengah pandemi. Pertama, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta Presiden dan para pemangku kepentingan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 selama pandemi Covid-19 belum terkendali. Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadillah mengatakan pilkada sangat berpotensi mengundang kerumunan selama masa kampanye. Padahal kerumunan jadi salah satu sarana penyebaran virus corona (cnnindonesia.com, 22/09/2020).

Tenaga kesehatan adalah pihak yang akan merasakan dampak dari bertambahnya kasus infeksi Covid-19. Karena mereka adalah kelompok yang langsung terjun di lapangan dalam penanganan pasien terinfeksi Covid-9. Tanpa adanya pilkada saja angka kasus terinfeksi di Indonesia sudah tinggi, apalagi jika ditambah ada pilkada. Tak terbayangkan berapa pertambahan kasusnya dan apakah rumah sakit, tenaga kesehatan memadai dan mampu mengatasinya?

Kedua, PBNU, Muhammadiyah, dan LSM, mendesak penundaannya karena pandemi Covid-19 dan riwayat pelanggaran protokol kesehatan lewat arak-arakan massa para kandidat. Sementara, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menyerukan aksi boikot atau menolak terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 (22/09/2020). Potensi meningkatnya kasus positif karena pilkada selama ini dinilai karena penyelenggara juga tak kuasa mencegah pelanggaran protokol corona oleh para bakal calon kepala daerah.

Berbagai suara pihak yang menginginkan penundaan pilkada agaknya belum cukup terdengar oleh penguasa. Keselamatan jiwa rakyatnya bahkan belum menjadi fokus utama dalam pengurusan umat. Padahal dalam demokrasi, suara rakyat yang menentukkan keputusan, hanya saja menjadi dualisme, suara mana yang akan didengar dan menjadi keputusan padahal alasan-alasan logis sudah disampaikan oleh berbagai pihak?

Harus diakui bersama bahwa sistem yang dibuat dan berlandaskan pada akal manusia tidak sesuai fitrah dan memuaskan akal. Hal ini tercermin dari spirit adanya pemilihan kepala daerah di saat pandemi Covid-19. Bagaimana tidak, alih-alih menekan angka terinfeksi covid-19 adanya kerumunan yang sulit terelakan di saat pilkada akan membuka peluang besar bertambahnya kasus positif. Jadi, hilangnya nyawa calon kepala daerah beserta panitia penyelenggaraan pilkada akankah hanya menjadi tumbal syahwat kekuasaan?

Oleh karena itu seharusnya diingat hadist Nabi Saw yang telah jauh-jauh hari mengingatkan umat Islam mengenai kepemimpinan. Rasulullah Saw. bersabda,“Sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku kecuali para imam (pemimpin) yang menyesatkan.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi). Dalam kitab, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, al-Hakim mengeluarkan hadis: “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.Wallahu a’lam.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *