Polemik Biaya Rapid Test Covid-19

Polemik Biaya Rapid Test Covid-19

Penanganan pandemi COVID-19 berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan jiwa miliaran orang di dunia dan di negeri ini. Karenanya, harus dilakukan secara efektif, yakni berlangsung di atas prinsip secepatnya dengan zero kesakitan dan kematian.


Oleh: Dahlia Muhammad, S.S (Aktivis Muslimah Papua Barat)

POJOKOPINI.COM — Penerapan new normal saat pandemi virus corona yang belum selesai menyebabkan masyarakat diharuskan melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi COVID-19. Salah satunya adalah menerapkan rapid test untuk mengetahui kemungkinan adanya virus. Rapid test disinggung dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Rapid test menjadi syarat wajib bagi mereka yang harus bepergian. (detiknew.com, 28/06/2020)

Namun biaya Rapid test Covid-19 di Indonesia masih relatif mahal sehingga sempat menjadi polemik dan perdebatan. Biaya untuk rapid test berkisar di harga ratusan ribu. Sementara untuk swab test dan PCR test hingga jutaan rupiah. Patokan harga untuk berbagai tes corona tersebut di Indonesia juga belum ditetapkan. Sehingga masing-masing instansi dapat menetapkan sendiri harga tes-tes tersebut.(Tribunnews.com,21/06/2020)

Dilansir dari IDN Times, Epidemiolog Universitas Indonesia, Dr Pandu Riono mengatakan, penggunaan rapid test antibodi seharusnya dihentikan pemerintah. Sebab hasilnya tidak akurat dimana rapid test hanya mendeteksi ada atau tidaknya antibodi yang terbentuk pada tubuh. Sementara antibodi baru terbentuk beberapa hari setelah tubuh bertempur melawan kuman. Ketika pemeriksaan terjadi sebelum antibodi terbentuk, maka hasil tes pun bisa negatif palsu. Belum lagi sebanyak 80 persen kasus COVID-19 tak bergejala. Artinya mereka yang positif corona tidak membentuk antibodi, sehingga akan luput dari rapid test. Namun apabila ada yang reaktif rapid test, bukan berarti pula ia telah positif COVID-19. Sebab antibodi dapat terbentuk apabila tubuh diserang penyakit, artinya tidak spesifik pada virus corona saja.

Kemudian, Mereka yang reaktif rapid test akan mendapatkan status Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Mereka harus melakukan karantina di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Lama waktu isolasi adalah 14 hari atau hingga diketahuinya hasil pemeriksaan sampel pasien menggunakan PCR di laboratorium. Hasil rapid test dapat keluar hanya dengan selang waktu 10-15 menit. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab panjangnya daftar ODP dan PDP di Indonesia. (kompasiana.com, 18/06/2020)

Kemudian hal ini menimbulkan masalah baru, mengapa tetap harus menggunakan rapid test jika hasilnya tidak akurat? Belum lagi biayanya yang cukup relatif mahal. Masyarakat pun kena imbasnya karena harus menjalani rapid test jika ingin melakukan perjalanan dan lain sebagainya dengan tarif ratusan ribu rupiah. Biaya rapid test sebelumnya mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000, sementara untuk swab test (alat PCR) antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta, belum termasuk biaya-biaya lain. Masa berlaku rapid test hanya tiga hari, dan swab test tujuh hari. Setelah itu, hasil tes sudah tidak berlaku dan harus tes ulang. (bbc.com, 18/06/2020)

Analisis Akar Masalah

Kementerian Kesehatan sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi. Menurut surat edaran tersebut, batasan tarif tertinggi untuk tes cepat antibodi adalah Rp150.000 (republika.co.id,08/07/2020). Namun berdasarkan fakta yang ada sampai saat ini agaknya masih terjadi perbedaan biaya test di sejumlah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa abainya penguasa dalam mengawasi serta mengontrol masalah ini.

Pengamat kebijakan publik dari dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi ‘komersialisasi’ tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini.”Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah,” kata Trubus (bbc.com, 18/06/2020).

Selama sistem yang menaungi negara ini adalah sistem kapitalisme maka sudah pasti rakyat yang selalu dirugikan. Tidak hanya dirugikan, penguasa seolah tidak serius dan bahkan lepas tangan dalam menangani masalah pandemik ini. Anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan tidak bisa menjadi solusi dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

Melihat fakta di atas, seharusnya negara yang menanggung semua biaya uji tes baik rapid, swab maupun PCR test karena bagian dari tindakan preventif untuk mencegah semakin meluasnya kasus atau penderita baru COVID-19. Namun, lagi-lagi rakyatlah yang harus menanggung biaya test tersebut. Sebelum pandemi terjadi, agaknya masalah kesehatan sudah menjadi tanggung jawab individu lewat BPJS. Iuran BPJS sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang sudah sangat memberatkan rakyat.

Jika anggaran negara terbatas, maka seharusnya dikeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes COVID-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun negara. penguasa harus turun tangan dalam menetapkan harga standar yang terjangkau sebelum menerapkan kebijakan New Normal. Namun tentu saja, hal tersebut tidak menjadi solusi dalam mengatasi wabah pandemi ini jika selama diterapkannya ‘new normal’. Justru hal ini semakin meningkatkan adanya penambahan jumlah kasus Covid-19.

Solusi dalam Islam

Islam adalah diin yang sempurna, sehingga tidak satu pun persoalan kehidupan manusia kecuali ada penyelesaiannya di dalam Islam. Terkait penyelesaian pandemik ini, fungsi negara adalah sebagai pengurus urusan kehidupan masyarakat. Ditegaskan Rasulullah ﷺ, yang artinya, “Imam/ Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pelaksanaan pemutusan rantai penularan wabah pandemi ini. Ketika fasililitas kesehatan dikelola berlandaskan pada paradigma sahih Islam, maka pembiayaan berbasis baitulmal akan menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai secara gratis.

Penanganan pandemi Covid-19 berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan jiwa miliaran orang di dunia dan ratusan juta jiwa di negeri ini. Karenanya, harus dilakukan secara efektif, yakni berlangsung di atas prinsip secepatnya dengan zero kesakitan dan kematian.

Dalam memutus rantai penularan wabah secara efektif sehingga setiap orang tercegah dari bahaya infeksi dan keadaan yang mengantarkan pada kematian., Islam mempunyai solusi dalam ini yaitu mengunci area wabah (lockdown). Ditegaskan Rasulullah (Saw.), yang artinya, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Artinya, tidak boleh seorang pun yang berada di areal terjangkit wabah keluar darinya. Juga tidak boleh seorang pun yang berada di luar areal wabah memasukinya. Wallahu’alam bisshawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *