Polemik Pembatalan Haji 1441 H

Polemik Pembatalan Haji 1441 H

Sekat nasionalisme ini juga yang membuat pelaksanaan ibadah haji terkesan ruwet. Namun akan menjadi mudah, jika dihadapi bersama dalam satu komando dalam bingkai syariat Islam sebagai standardisasinya, dengan menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh) pada tingkat dunia.


Oleh: Siti Sopianti, SE

POJOKOPINI.COM — “Labbaika Allahumma Labbaika. Labaika laa syariika laka Labaika. Innal hamda, wan ni’mata laka wal mulka laa syariika laka.

Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, Aku datang memenuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikMu. Tidak ada sekutu bagiMu

Kalimat talbiyah ini sering kita dengar saat musim haji tiba. Suaranya menggema seantero jagad raya. Siapapun yang mendengarnya pasti terenyuh meneteskan air mata. Terlebih bagi kita yang muslim tinggal di Indonesia yang secara letak geografis jauh dari tanah suci masjidil haram. Terbayang pastinya bagaimana dulu para nabi melakukan ibadah haji dan umrah. Terbayang pula bagaimana seorang individu bisa berjuang dan berkorban untuk mewujudkan cita-cita untuk bisa sampai menginjakkan kaki di tanah suci untuk beribadah menghadap ka’bah langsung. Entah harus jual tanah, kebun, sawah, ternak atau bahkan menabung dari tahun ke tahun. Belum lagi menunggu waktu tunggu antrian haji yang lama dan panjang.

Namun, amat sangat disayangkan dengan kondisi tahun ini akibat adanya pandemi covid-19 pemerintah memutuskan segera pembatalan keberangkatan ibadah haji. Hal ini sungguh mengundang kecewa banyak pihak. Selasa, 2 Juni 2020, Menteri Agama Fachrul Rozi, menyatakan melalui konferensi pers bahwa Pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2020. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No 494 tahun 2020 mengenai pembatalan keberangkatan jamaah haji 1441 H. Keputusan ini mencakup seluruh warga negara Indonesia dan termasuk WNI yang mendapatkan visa khusus melalui jalur undangan kerajaan Arab Saudi.

Jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini akan diberangkatkan tahun depan. Serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Akan tetapi jika tahun depan ada kenaikan biaya ibadah haji, jamaah yang tidak berangkat tahun ini harus membayar selisihnya. Jika ada penurunan, jamaah akan mendapat pengembalian selisihnya (tirto.id. 02/06/2020).

DPR, organisasi Islam, tokoh masyarakat mempertanyakan lebih dalam lagi apa yang menjadi alasan pembatalan keberangkatan ibadah haji tersebut. Mungkinkah pemerintah tidak mau repot dengan konsekuensi pelaksanaan haji ditengah pandemik corona karena protokolnya lebih ketat? Atau justru mungkin ingin mengambil keuntungan dari dana ummat Islam yang tertahan karena tidak jadi diberangkatkan.

Berbicara tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji Indonesia. Mengingatkan kita tentang berita viral di media sosial beberapa tahun lalu mengenai kewajiban menandatangani akad wakalah bagi pendaftaran jamaah haji disertai dengan kerelaan dana haji dipakai dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2018 Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa menandatangani formulir akad wakalah adalah amanat pasal 13 peraturan pemerintah No 05 tahun 2018 mengenai keuangan haji. Dalam pasal 13 ayat 1 membicarakan mengenai pembayaran setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau BPIH khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jamaah haji.

Isi akad wakalah ini mencakup pernyataan pemberian kuasa dari calon jamaah haji dalam pengelolaan dana berupa penempatan, investasi, nilai, manfaat, pembayaran biaya operasional haji, dan pengambilan. Anggito menekankan semua program pengelolaan dana mengacu pada UU 34 tahun 2014 dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian optimal, manfaat syariah, transparan, dan profesional (ihram.co.id, 20/10/2018).

Pemerintah terkesan sangat tergesa-gesa menentukan pembatalan keberangkatan calon jamaah haji tahun 2020. Padahal, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan ada atau tiadanya pelaksanaan ibadah haji tahun 1441H. Beberapa hal yang perlu dikritisi dan perlu dikhawatirkan dari terjadinya pembatalan ini adalah daftar tunggu jamaah haji akan semakin panjang dan lama. Dikhawatirkan berdampak pada sanksi dan kuota yang akan diberikan pada pelaksanaan haji yang akan datang.

Menurut pengamat ekonomi Samsudin Daeng, publik dan para calon jamaah haji berhak mengetahui untuk apa setoran dana haji digunakan? Apakah untuk investasi atau pembangunan infrastruktur? Atau untuk pembangunan prasarana ibadah haji? Berdasarkan pengkajian data melalui website Kementerian Keuangan terdapat penemuan bahwa dana setoran haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang terjadi tahun 2013 – 2017 mencapai 37, 56 T. Data tahun 2018 belum dapat dibuka (republika.co.Id).

Adanya polemik tersebut menurut Daeng perlu ada kejelasan agar publik tahu bagaimana rincian dana yang diinvestasikan. Kepada siapa, bank mana, dan apabila ada keuntungan dari pengelolaan dana tersebut harus diumumkan kepada publik. Selain itu, harus dipastikan juga kapan calon jamaah haji masing – masing berangkat. Pengelolaan dana haji harus jelas akadnya jangan semaunya.

Tahun 2013, dana haji digunakan untuk membangun trek ganda kereta api Cirebon-Kroya oleh Kementerian Perhubungan senilai 800 M. Tahun 2104, dana setoran haji 1,5 T digunakan untuk pembangunan jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya oleh Departemen Perhubungan, pembangunan kereta api ganda Manggarai – Jatinegara oleh Kementrian Perhubungan, dan pembangunan asrama haji di beberapa propinsi oleh Kementrian Agama.

Tahun 2015, dana 7,1 T digunakan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jalur kereta api Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan, pembangunan jalan dan jembatan oleh Kementrian Pekerjaan Umum, serta pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi dan Kantor Urusan Agama oleh Kementrian Agama. Proyek-proyek yang menggunakan dana haji thaun 2015 berlanjut hingga tahun 2016 yang menyedot dana haji sebesar 13,77 T.

Dalam menanggapi hal itu Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa sejak tahun 2009 Kementrian Agama dan BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar 37, 9 T. Berdasarkan keterangan Kementrian Keuangan pada tanggal 30 November 2018 penerbitan SBSN seri SDHI dimanfaatkan untuk pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara secara umum. Tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara spesifik. Anggito juga menekankan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, diumumkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diawasi oleh DPR-RI. (ihram.co.id. 20/10/2018).

Melaksanakan haji adalah kewajiban umat Muslim kepada Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam dalil Ali Imran ayat 97. “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Alloh Swt. Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) Maka sesungguhnya Allah SWT Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam).

Apabila pembatalan keberangkatan haji Indonesia karena mewabahnya pandemik Covid–19 dan dikhawatirkan banyak korban terkena wabah, maka menurut syariat Islam itu diperbolehkan. Kondisi itu bisa dikatakan bagian dari uzur syar’i (kendala yang dibenarkan secara syariat).

Adanya wabah itu kehendak Allah SWT. Bukan kehendak kita sebagai manusia. Perlu kerelaan hati dari para calon jamaah haji untuk menerima ketentuan ini sebagai qadha dan qadhar dari Allah SWT dan sebagai wujud manifestasi ketakwaan kepada Allah SWT.

Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Alloh Swt mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Al-Baqarah :216).

Akan tetapi jika pembatalan keberangkatan ibadah haji ditetapkan karena hal lain. Yaitu adanya pemanfaatan dana haji untuk investasi, misalnya. Maka dalam hal ini Islam memiliki pandangan lain. Drs. Asmuni Mth, MA (Dosen tetap Ahwal Al-syakhshiyah FIAI dan pakar Maqashid Syariah) menerangkan bahwa sumber dana haji disebutkan dalam UU No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji adalah dari umat Islam.

Seperti halnya ciri khas keuangan publik Islam dana haji dapat kita Ilhaqkan untuk kesejahteraan para jamaah haji (tujuan utamanya). Oleh karena itu manfaat yang terlahir dari dana haji harus digunakan dalam konteks solidaritas internal ummat Islam (al – tadhamum al – dakhili) bukan untuk yang lain.

Sesuai Undang – undang, BPKH diharapkan mampu melakukan studi kelayakan terhadap instrumen investasi yang akan digunakan. Contohnya seperti melakukan penerobosan yang fundamental dengan mengelola dana haji untuk kepentingan ummat Islam sesuai syariat Islam yang manfaatnya dirasakan betul oleh para jamaah haji (fiss.uii.ac.id.06/09/2017).

Komisi Nasional (Komnas Haji dan Umrah) menegaskan bahwa keputusan pembatalan haji perlu dikawal terutama mengenai pengembalian nilai manfaat atas pelunasan biaya perjalanan haji dan pengembalian dokumen calon jamaah haji. Menurut pengamat haji dan umrah, Dadi Darmadi, harus ada jaminan dari pemerintah untuk memastikan calon haji yang gagal berangkat tahun ini. Pasti berangkat tahun depan.

Pembatalan haji di Indonesia mungkin dialami oleh Muslim di belahan negeri Islam lain. Tidak ada keseragaman di masing-masing negara karena disesuaikan dengan kebijakan pemerintahnya.

Ketidakseragaman ini muncul karena kita tersekat-sekat negara, terkungkung oleh ikatan nasionalisme. Belum lagi di tengah pandemik covid-19, tentu sulit dan berat dihadapi. Sekat nasionalisme ini juga yang membuat pelaksanaan ibadah haji terkesan ruwet. Namun akan menjadi mudah, jika dihadapi bersama dalam satu komando dalam bingkai syariat Islam sebagai standardisasinya, dengan menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh) pada tingkat dunia.

Contohnya seperti pada masa kekhalifahan Utsmani. Pengelolaan haji dilaksanakan secara terpusat dengan pengelolaan logistik yang terbaik. Selain itu kekhalifahan Utsmani membuka jalur kereta api Damaskus, Istanbul, dan Madinah. Dengan semudah itu kekhalifahan Utsmani melaksanakan kebijakan demi kelancaran ibadah haji. Kekhalifahan Utsmani juga membentuk panitia khusus haji dan umrah yang berada di pusat maupun daerah untuk memperlancar ibadah haji dan umrah dengan prinsip kesederhanaan. Mereka juga membimbing, jamaah haji dan umrah dari mulai persiapan, bimbingan, pelaksanaan hingga pemulangan ke daerah masing – masing.

Departemen ini juga bekerjasama dengan departemen kesehatan dan perhubungan untuk memberikan pelayanan prima dari segi kesehatan dan transportasi. Biaya yang dibebankan juga adalah biaya real. Sesuai kebutuhan jamaah haji. Tanpa memikirkan untung rugi. Apalagi menjadikan dana haji sebagai sumber bisnis dan investasi.

Tidak adanya visa umrah dan haji menjadi keunikan tersendiri pelaksanaan haji dan umrah pada masa itu. Setiap Muslim bebas untuk masuk keluar tanah suci. Tanpa terbatasi oleh sekat negara. Mengenai kuota, kekhalifahan ustmani menetapkan haji cukup hanya satu kali seumur hidup. Sehingga semua umat Muslim mempunyai peluang yang sama untuk berhaji.

Keindahan pelaksanaan haji dan umrah dalam sistem kepemimpinan Islam tentunya jadi dambaan dan impian semua Muslim. Berangkat haji begitu mudah dan tidak mempersulit jamaah haji terutama dalam hal biaya keberangkatan. Oleh karenanya agar terlaksana pelaksanaan haji seperti itu, perlu penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Aamiin.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *